Kewajiban Politisi Memenuhi Janji-janji Politiknya

Kewajiban Politisi Memenuhi Janji-janji Politiknya

Arina.id - Janji politik menjadi bagian yang hampir selalu hadir dalam setiap kontestasi demokrasi. Ada yang menjanjikan pembangunan jalan dan perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas kesehatan, pembukaan lapangan pekerjaan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Janji-janji tersebut disampaikan dengan harapan memperoleh kepercayaan dan dukungan rakyat. Namun, persoalan muncul ketika seorang calon terpilih justru tidak merealisasikan apa yang pernah dijanjikannya selama kampanye. 

Lantas, bagaimana Islam memandang janji politik yang disampaikan oleh calon pemimpin? Apakah janji tersebut wajib ditunaikan setelah seseorang terpilih dan menduduki jabatan publik?

Dalam khazanah fikih, persoalan ini pernah dibahas dalam Sidang Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang, Jawa Timur. Pembahasan tersebut memberikan penjelasan bahwa janji yang disampaikan oleh calon pemimpin atau pejabat publik, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, perlu dilihat berdasarkan maksud dan kapasitas orang yang menyampaikannya.

Janji dalam pembahasan fikih dapat dibedakan antara al-wa‘du, yakni janji atau pemberian harapan untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang, dan al-‘ahdu, yakni ikatan atau komitmen yang harus dijaga. Dalam konteks kepemimpinan, penilaian terhadap janji tersebut juga berkaitan dengan kewenangan, kemampuan, dan cara janji itu disampaikan.

Pertama, apabila janji berkaitan dengan tugas dan kewenangan resmi seorang pemimpin, seperti program pembangunan, peningkatan pelayanan publik, atau pengalokasian anggaran negara dan daerah, maka menyampaikan janji tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama terdapat dugaan kuat bahwa janji itu mampu direalisasikan.

Sebaliknya, apabila sejak awal seseorang mengetahui atau menduga kuat bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan janji tersebut, menyampaikannya sebagai upaya memperoleh dukungan dapat menjadi perbuatan yang dilarang.

Kedua, apabila janji menggunakan dana pribadi dan diberikan sebagai imbalan agar seseorang dipilih atau memperoleh dukungan politik, maka hal tersebut masuk dalam persoalan risywah atau suap. Praktik semacam ini diharamkan karena mengandung pemberian yang bertujuan memengaruhi pilihan dan keputusan orang lain secara tidak dibenarkan oleh syariat.

Jadi janji politik bukan sekadar rangkaian kata untuk menarik perhatian masyarakat. Ada tanggung jawab moral dan keagamaan yang melekat pada setiap komitmen, terlebih ketika janji itu disampaikan dalam kapasitas sebagai calon pemimpin yang kelak akan mengemban amanah publik.

Janji yang disampaikan sesuai kewenangan, tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan, serta memang dimaksudkan sebagai komitmen untuk dilaksanakan, harus diupayakan pemenuhannya.

Jika seorang pemimpin tidak menepatinya tanpa alasan yang dapat dibenarkan, ia patut diingatkan dan diminta mempertanggungjawabkan komitmennya.

Adapun ketaatan rakyat kepada pemimpin yang sah merupakan persoalan tersendiri dan tidak otomatis gugur hanya karena pemimpin tersebut pernah mengingkari janji politiknya.

Perintah Al-Qur’an untuk Menepati Janji

Menepati janji merupakan salah satu ajaran mendasar dalam Islam. Al-Qur’an berulang kali mengingatkan agar manusia tidak mudah mengingkari komitmen yang telah dibuat. Salah satunya terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 91:

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝٩١

Artinya: “Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Imam Ibnu Jarir ath-Thabari dalam kitab Jami‘ul Bayan, jilid XVII, halaman 283, menjelaskan bahwa ayat ini berisi perintah Allah SWT kepada manusia agar memenuhi janji yang telah mereka ikatkan.

Allah juga melarang mereka membatalkan sumpah setelah sumpah tersebut diteguhkan melalui perjanjian dengan pihak lain dalam perkara yang dibenarkan.

Imam ath-Thabari menjelaskan:

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى أمر في هذه الآية عباده بالوفاء بعهوده التي يجعلونها على أنفسهم، ونهاهم عن نقض الأيمان بعد توكيدها على أنفسهم لآخرين بعقود تكون بينهم بحقّ مما لا يكرهه الله. وجائز أن تكون نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيهم عن نقض بيعتهم حذرا من قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين، وأن تكون نزلت في الذين أرادوا الانتقال بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهم، وجائز أن تكون في غير ذلك.

Artinya: “Pendapat yang benar mengenai hal ini adalah bahwa Allah Ta’ala memerintahkan para hamba-Nya dalam ayat ini untuk memenuhi janji-janji yang mereka buat terhadap diri mereka sendiri. Allah melarang mereka melanggar sumpah setelah menguatkannya kepada orang lain melalui perjanjian yang dibuat di antara mereka dalam perkara yang benar dan tidak dibenci oleh Allah.

Ayat ini mungkin diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW, dengan larangan membatalkan baiat mereka karena khawatir jumlah kaum Muslim sedikit, sedangkan jumlah kaum musyrik banyak. Bisa juga ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang hendak memutus persekutuan dengan sekutu-sekutu mereka karena jumlah kelompoknya sedikit, lalu berpindah kepada kelompok lain yang lebih banyak. Dan mungkin pula ayat ini berkaitan dengan perkara lainnya.” (Imam ath-Thabari, Jami‘ul Bayan, jilid XVII, hlm. 283).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa janji dan perjanjian bukan perkara ringan. Ketika seseorang mengikatkan dirinya pada suatu komitmen yang dibenarkan, ia berkewajiban menjaganya. Apalagi jika janji itu menyangkut kepentingan banyak orang dan disampaikan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.

Mengingkari Janji dan Sifat Kemunafikan

Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumiddin, jilid II, halaman 329, juga menjelaskan pentingnya memenuhi janji. Menurutnya, apabila seseorang telah menyampaikan janji dengan kesungguhan dan maksud untuk mengikatkan diri, maka janji tersebut harus dipenuhi selama tidak ada halangan yang membuatnya benar-benar tidak mampu melaksanakannya.

Beliau menjelaskan:

ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر، فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يقي فهذا هو النفاق، وهذا ينزل على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر، فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاً

Artinya: “Apabila janji itu disampaikan dengan kesungguhan dan keteguhan, maka harus dipenuhi, kecuali jika terdapat sesuatu yang membuatnya tidak mungkin dilaksanakan. Jika ketika berjanji seseorang sudah berniat untuk tidak menepatinya, maka itulah kemunafikan. Hal ini berlaku bagi orang yang sejak awal berniat mengingkari atau meninggalkan janji tanpa alasan. Adapun orang yang sejak awal berniat memenuhi janji, tetapi kemudian muncul uzur yang menghalanginya, maka ia tidak termasuk orang munafik.” (Imam al-Ghazali, Ihya’ Ulumiddin, jilid II, hlm. 329).

Dengan demikian, ada perbedaan antara orang yang sejak awal berjanji dengan niat untuk mengingkari dan orang yang sungguh-sungguh ingin menepati janji, tetapi kemudian menghadapi kendala di luar kemampuannya.

Yang pertama menunjukkan sikap tidak jujur, sedangkan yang kedua dapat dimaklumi apabila uzurnya benar-benar dapat dibenarkan.

Dalam kehidupan politik dan pemerintahan, prinsip ini penting untuk diperhatikan. Tidak semua program dapat berjalan persis sesuai rencana karena mungkin terdapat perubahan keadaan, keterbatasan anggaran, kewenangan, atau hambatan lain.

Namun, keadaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Seorang pemimpin tetap harus menjelaskan kendala yang dihadapi, menyampaikan langkah penyelesaian, dan berusaha mencari jalan agar kepentingan masyarakat tetap terlayani.

Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa mengingkari janji merupakan salah satu tanda kemunafikan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat.’” (HR Bukhari).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

Artinya: “Ada empat perkara yang apabila semuanya terdapat pada diri seseorang, ia menjadi seorang munafik. Siapa yang memiliki salah satu di antaranya, berarti dalam dirinya terdapat satu sifat kemunafikan sampai ia meninggalkannya: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila membuat perjanjian ia berkhianat, dan apabila bertengkar ia melampaui batas.” (HR Bukhari dan Muslim).

Mengingkari janji bukan sekadar persoalan hubungan antarmanusia, melainkan juga berkaitan dengan kualitas keimanan dan akhlak. Terlebih bagi seorang pemimpin, janji yang disampaikan kepada masyarakat menyangkut amanah dan kepentingan orang banyak.

Janji politik harus dipahami sebagai komitmen yang mengandung tanggung jawab. Calon pemimpin hendaknya tidak mudah mengumbar janji yang sejak awal tidak memiliki dasar kemampuan dan perencanaan untuk merealisasikannya.

Sementara itu, ketika telah terpilih, seorang pemimpin berkewajiban mengupayakan pemenuhan janji yang sah dan sesuai dengan kewenangannya.

Jika terdapat hambatan yang benar-benar tidak dapat dihindari, ia harus menjelaskannya secara jujur dan terbuka, bukan justru menghilang dari tanggung jawab. Sebab, jabatan adalah amanah, sedangkan kepercayaan masyarakat tidak boleh diperlakukan sebagai alat untuk meraih kekuasaan semata.

Jadi, dalam perspektif Islam, janji politik yang disampaikan secara sungguh-sungguh dan memenuhi ketentuan syariat bukanlah sekadar pemanis kampanye. Janji politik merupakan komitmen yang harus dipertanggungjawabkan.

Seorang pemimpin tidak cukup hanya pandai menyampaikan janji sebelum terpilih, tetapi juga harus menunjukkan kesungguhan untuk menunaikannya setelah memperoleh amanah. Wallahu a‘lam bisshawab.


Editor:
Al-Quran Digital

Syariah Lainnya

Hadits Online

Terbaru Lainnya

logo