Arina.id - Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepemimpinan memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan seorang pemimpin tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga menyangkut kehidupan banyak orang.
Karena itu, jabatan dan kekuasaan bukanlah sekadar kehormatan, melainkan amanah besar yang kelak harus dipertanggungjawabkan.
Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit persoalan kepemimpinan yang muncul akibat penyalahgunaan wewenang. Janji yang tidak ditepati, keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, hingga perlakuan yang berbeda terhadap orang-orang tertentu merupakan persoalan yang dapat mengikis kepercayaan publik.
Padahal, Islam telah memberikan peringatan tegas bahwa seorang pemimpin harus menegakkan keadilan dan tidak boleh menjadikan hawa nafsu sebagai dasar dalam mengambil keputusan.
Peringatan tersebut salah satunya terdapat dalam Al-Qur’an Surat Shad ayat 26. Allah SWT berfirman:
يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan engkau sebagai khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan di antara manusia dengan benar dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS Shad [38]: 26).
Ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Dawud AS ketika diberikan kedudukan sebagai penguasa. Meskipun ditujukan secara langsung kepada Nabi Dawud, pesan yang terkandung di dalamnya juga menjadi pelajaran bagi siapa pun yang menerima amanah kepemimpinan.
Jamaluddin al-Qasimi dalam kitab Mahasinut Ta’wil menjelaskan bahwa pengangkatan Nabi Dawud sebagai khalifah di bumi bermakna pemberian kekuasaan untuk memimpin dan mengatur urusan kerajaan. Kedudukan tersebut kemudian disertai perintah agar beliau memutuskan perkara di antara manusia dengan kebenaran dan keadilan.
Al-Qasimi juga menjelaskan bahwa larangan mengikuti hawa nafsu mencakup kecenderungan kepada kepentingan pribadi, seperti harta, kedudukan, kerabat, maupun sahabat. Artinya, seorang pemimpin tidak boleh menjadikan hubungan keluarga, kedekatan pertemanan, keuntungan materi, atau kepentingan kekuasaan sebagai alasan untuk menyimpang dari kebenaran.
Sebab, ketika keputusan tidak lagi didasarkan pada keadilan, seorang pemimpin dapat terjerumus dalam penyimpangan. Dampaknya bukan hanya merugikan pihak yang diperlakukan tidak adil, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan kehidupan masyarakat. (Jamaluddin al-Qasimi, Mahasinut Ta’wil, jilid 14, halaman 5095).
Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur’anil ‘Adzim juga menerangkan bahwa ayat ini mengandung perintah agar Nabi Dawud menjalankan amanah kekuasaan dengan penuh tanggung jawab. Seorang penguasa harus menjadikan kebenaran sebagai landasan dalam menetapkan keputusan, bukan mengikuti keinginan pribadi.
Ayat ini sekaligus mengingatkan adanya ancaman azab bagi mereka yang menyimpang dari jalan Allah karena melupakan hari perhitungan.
Peringatan tentang hari perhitungan ini sangat penting. Sebab, kekuasaan di dunia bersifat sementara. Jabatan yang hari ini dimiliki seseorang pada akhirnya akan berakhir. Namun, pertanggungjawaban atas kebijakan dan keputusan yang dibuat selama menjabat tidak berhenti ketika masa jabatannya selesai. Setiap tindakan akan diperhitungkan di hadapan Allah SWT.
Selain memberikan peringatan kepada para pemimpin, Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa keadilan merupakan perilaku yang dicintai Allah. Dalam Surat Al-Hujurat ayat 9, Allah berfirman:
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
Artinya: “Berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS Al-Hujurat [49]: 9).
Ayat ini menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar tuntutan sosial atau prinsip dalam tata kelola pemerintahan, melainkan juga perintah agama. Seorang pemimpin dituntut untuk memberikan hak kepada yang berhak, menyelesaikan persoalan berdasarkan kebenaran, serta tidak membeda-bedakan masyarakat karena status sosial, kedekatan, kekayaan, maupun latar belakang tertentu.
Dalam konteks pemerintahan, keadilan harus tercermin dalam kebijakan dan pelayanan publik. Hak masyarakat harus dilindungi, hukum ditegakkan secara benar, dan kepentingan umum harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Termasuk di dalamnya memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang lemah, minoritas, dan mereka yang suaranya kerap tidak terdengar.
Karena itu, jabatan tidak boleh dipahami sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, memperluas pengaruh keluarga, atau mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Justru semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ditunaikannya.
Seorang pemimpin juga perlu menyadari bahwa tidak semua keputusan yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Di sinilah pentingnya mengendalikan hawa nafsu, membuka ruang kritik, mendengarkan aspirasi, dan mempertimbangkan dampak kebijakan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
Dengan demikian, Surat Shad ayat 26 bukan sekadar kisah tentang kepemimpinan Nabi Dawud AS, tetapi juga peringatan bagi seluruh pemegang amanah kekuasaan. Keadilan harus menjadi pedoman, sedangkan hawa nafsu dan kepentingan pribadi harus dikendalikan. Sebab, pemimpin tidak hanya diminta mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT pada hari perhitungan.
Ukuran keberhasilan seorang pemimpin tidak cukup dilihat dari jabatan, popularitas, atau banyaknya janji yang disampaikan. Lebih dari itu, kepemimpinan harus menghadirkan keadilan, melindungi hak masyarakat, dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan bersama.
Al-Qur’an telah memberikan peringatan bahwa kekuasaan yang dijalankan dengan mengikuti hawa nafsu dapat menjerumuskan pemiliknya ke dalam kesesatan dan azab yang berat. Sebaliknya, keadilan merupakan jalan yang dicintai Allah.
Maka, siapa pun yang sedang memegang amanah kepemimpinan hendaknya tidak melupakan bahwa jabatan adalah titipan, rakyat adalah pihak yang harus dilayani, dan hari perhitungan pasti akan datang. Wallahu a’lam bisshawab.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Faizin
