Jakarta, Arina.id—Menteri">Arina.id—Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mencurigai adanya kepentingan bisnis di balik rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
"Kalau biasanya pemerintah mau memindahkan satu masyarakat, mau mengurangi kehidupan mereka atau budaya mereka, atau memindahkan biota mereka, kalau memindahkan hewan, berarti ada proyek yang mau masuk," ujar Pigai di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kecurigaan tersebut muncul berdasarkan pengalamannya ketika menangani berbagai kasus selama bertugas di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Ini pengalaman saya sebagai orang Komnas HAM ya nangani kasus ya. Sampai sekarang saya masih nangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis," tegasnya.
Pigai juga mempertanyakan alasan pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya. Ia mengaku belum pernah mendengar adanya ancaman serius terhadap keberadaan satwa tersebut di Ujung Kulon, termasuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
"Kepentingan bisnis, karena kita tidak pernah mendengar Badak Jawa, badak di Ujung Kulon itu terancam karena selama ini kan, belum pernah kita dengar. Terancam, kan?" katanya.
"Sekalipun erupsi, kita jarang mendengar berita-berita di media atau saudara-saudara mungkin lebih tahu dari saya, tapi saya tidak pernah baca. Mereka terancam sekalipun erupsi Gunung Krakatau, ya," sambungnya.
Menurutnya, keberhasilan konservasi satwa tidak cukup hanya dengan menyediakan kawasan perlindungan. Keselarasan dengan habitat alami juga menjadi faktor penting bagi keberlangsungan hidup dan perkembangbiakan satwa.
"Karena kalau kita pindahkan Badak Jawa itu dari tempat habitatnya, jangan-jangan tidak berkembang. Tidak berkembang. Coba kita lihat tempat konservasi hewan di seluruh Indonesia," tuturnya.
Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan burung cenderawasih yang merupakan satwa endemik Papua.
"Setiap provinsi kan ada tempat konservasi hewan. Cendrawasih berkembang enggak di Pulau Jawa? Dibandingkan di Papua. Di Papua pun tempat yang konservasi belum tentu berkembang. Dia berkembang di alam bebas," pungkasnya.
Sebelumnya, wacana pemindahan Badak Jawa mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana tersebut dalam agenda media briefing COP31 di Antalya, Turki, 12 November 2026.
Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin meminta pemerintah tidak mengorbankan habitat badak Jawa demi kepentingan pertambangan. Ia mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
"Saya kira Menteri ESDM harus segera mencabut keputusan ini. Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuka wilayah tambang, tetapi lupa bahwa di sana ada habitat Badak Jawa yang harus kita lindungi. Ini bukan soal menolak pertambangan, tetapi soal jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan kelestarian alam," kata Syafruddin di Jakarta.
Editor: Suci


