Arina.id - Delegasi gerakan Hamas Palestina bakal menggelar pertemuan di Kairo Mesir untuk membahas gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza dalam waktu dekat. Mereka bakal membahas penyelesaian perang dengan Israel yang sudah berlangsung sejak 07 Oktober 2023 itu.
"Pembicaraan ini akan berfokus pada cara-cara untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan, dan mengakhiri penderitaan rakyat kita di Jalur Gaza, serta hubungan intra-Palestina untuk mencapai konsensus nasional dalam semua isu politik," demikian kata Pejabat Senior Hamas Taher al-Nunu, dikutip dari TASS, Rabu 13 Agustus 2025.
Delegasi dari pergerakan Hamas Palestina yang tiba di Kairo akan mengadakan pembicaraan dengan mediator Mesir pada Kamis, 13 Agustus untuk mendiskusikan gencatan senjata di Jalur Gaza. "Delegasi telah memulai pembicaraan awal sebelum pertemuan yang akan dimulai besok, pada hari Rabu," kata al-Nunu menambahkan.
Dia memuji upaya Kairo di bawah kepemimpinan Presiden Abdel Fattah al-Sisi, menekankan bahwa "hubungan dengan Mesir kuat dan kokoh, dan pekerjaan bersama dalam berbagai isu terus berlanjut."
Sebelumnya, pada 24 Juli 2025, negosiasi antara Hamas dan Israel sudah digelar dengan fasilitator Amerika Serikat (AS). Namun negosiasi deadlock karena kedua belah pihak tidak mencapai titik kesepakatan.
Saat itu, Israel menarik delegasi mereka dari Doha, Qatar, dengan dalih "kurangnya keinginan" Hamas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Namun, Hamas menekankan komitmennya untuk mengatasi hambatan dan mengamankan kesepakatan gencatan senjata tersebut.
Keesokan harinya pada 25 Juli 2025, Mesir dan Qatar mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa kemajuan telah dicapai dalam putaran terakhir negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel.
Desakan solusi dua negara menguat
Di sisi lain, untuk menyelesaikan perang Israel-Hamas dunia Internasional mendesak agar ditempuh cara penyelesaian dua negara (two-state-solution). Amerika Serikat--sekutu paling dekat Israel--pun menjadi sasaran protes. Desakan ini salah satunya datang dari Rusia.
Wakil Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Dmitry Polyanskiy, dikutip dari sputnik, mengatakan landasan argumentasi Rusia adalah kematian puluhan ribu orang di Gaza akibat serangan Zionis. Ironisnya mayoritas korban merupakan anak-anak, perempuan, orang tua, termasuk para tawanan perang kedua belah pihak.
Oleh sebab itu Rusia mendesak PBB agar terus menyuarakan dan mencegah kekerasan yang disebut-sebut oleh para pemerhati konflik sebagai genosida terhadap warga Gaza tersebut.
"Kami secara konsisten dan tidak berubah telah mengadvokasi solusi diplomatik untuk masalah Palestina berdasarkan formula dua negara," kata Polyanskiy di hadapan DK PBB dalam pertemuan mengenai Gaza, Minggu 10 Agustus 2025.
"Saya berharap akhirnya, Washington akan segera menyadari hal ini," kata dia sambil menambahkan bahwa saat AS cuci tangan dari situasi tersebut, maka akan memungkinkan Israel memiliki kebebasan tanpa kendali di Gaza.
Pada Jumat, 25 Juli 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan negaranya akan mengakui Palestina pada September nanti, sementara Inggris mengatakan akan mengikuti jejak Prancis kecuali Israel mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Kemudian Spanyol, Jerman, Kanada, China dan Indonesia juga mendesak penyelesaian masalah yang sama.
Terbaru adalah pernyataan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang mengumumkan negaranya akan mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB yang akan berlangsung pada September 2025.
"Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri, berdasarkan komitmen yang telah disampaikan kepada kami oleh Otoritas Palestina," ujar Albanese, seperti dikutip suratkabar Sydney Morning Herald.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
