Jakarta, Arina.id— Kemenangan Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York menjadi salah satu kejutan politik terbesar tahun ini.
Ia bukan hanya politisi muda, tetapi juga Muslim pertama dalam satu abad terakhir yang berhasil memimpin kota terbesar di Amerika Serikat itu.
Dewan Hubungan Amerika–Islam (CAIR) menyebut kemenangan Mamdani sebagai tonggak bersejarah bagi partisipasi politik Muslim di Amerika.
Akademisi dan pengamat politik Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara, menilai kemenangan Zohran tak lepas dari dukungan para imigran yang selama ini menjadi sasaran kebijakan keras Presiden Donald Trump.
"Jadi kemenangannya benar-benar datang dari reaksi terhadap komunikasi publik Donald Trump yang buruk soal imigran," kata Robi saat dihubungi Arina.id, Jumat (7/11/2025).
Ia menambahkan, New York adalah salah satu kota dengan jumlah imigran terbesar di dunia. Isu imigran, menurutnya, menekan kekhawatiran soal Islamofobia yang selama ini muncul di Amerika.
"Mungkin di kota-kota lain yang jumlah imigrannya rendah kurang berpengaruh tetapi pengecualian untuk New York," ungkap Robi.
Kemenangan Zohran, lanjut Robi, merepresentasikan suara imigran yang mencapai 30–40 persen dari populasi New York.
"Para imigran ini sangat tidak suka dengan kepemimpinan Donald Trump yang kasar soal imigran," kata Direktur Eksekutif Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC) itu.
Kampanye akar rumput Mamdani yang didukung tokoh nasional seperti Bernie Sanders menantang kekuatan politik dan dana besar yang dimiliki lawannya, Andrew Cuomo, mantan Gubernur New York. Hasilnya menunjukkan mobilisasi basis pendukung dapat mengungguli keunggulan finansial.
Namun, Robi menilai kemenangan Zohran tidak serta-merta menandakan bahwa uang dan pengaruh tak lagi berperan dalam politik Amerika.
"Menurut saya uang masih berpengaruh. Kemenangan Donald Trump sebagai presiden bukti bahwa uang masih menentukan kecuali ada trubulensi isu yang sangat kuat yang mempengaruhi pilihan masyarakat," jelasnya.
Dilaporkan oleh AFP, salah satu kebijakan paling kontroversial yang dijalankan Donald Trump adalah pencabutan status hukum terhadap sekitar 532 ribu imigran. Langkah ini tercatat sebagai aksi deportasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, dengan tujuan menekan arus migrasi, terutama dari kawasan Amerika Latin.
Kebijakan tersebut berdampak pada ratusan ribu warga asal Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang sebelumnya masuk ke Amerika Serikat melalui program yang diluncurkan pada Oktober 2022 oleh Presiden Joe Biden, dan diperluas pada awal tahun berikutnya.
Sejak masa kampanye untuk Pemilu Presiden AS 2024, Trump kerap menjadikan isu imigrasi sebagai bahan serangan politik. Ia menuding imigran gelap sebagai penyebab berbagai persoalan ekonomi, karena dianggap merebut lapangan pekerjaan dari warga lokal.
Trump juga berulang kali mengaitkan imigran tanpa dokumen dengan meningkatnya angka kejahatan dan peredaran narkotika, khususnya fentanil, meski tuduhan itu disampaikannya tanpa dukungan data yang jelas.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
