Misi Ilahi Zionis, Perlahan Membangun 'Emperium Israel Raya' sampai Saudi ke Turki

Arina.id - Klaim Zionis atas Legitimasi ilahi (devine legitimacy) sebagai alat justifikasi perang kembali mengemuka di tengah penjajahan di Gaza serta rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat Palestina. Meskipun, Israel membungkusnya dengan narasi "demi melindungi kepentingan negara, politik serta keterikatan sejarah bangsa Israel di sejumlah wilayah Timur Tengah". 

Namun jagat media sosial kembali berisik. Warganet dunia mengaitkan genosida terhadap warga Gaza, kemudian rencana Israel mencaplok wilayah Tepi Barat sebagai langkah lanjutan kampanye misi ilahi merebut kembali tanah yang dijanjikan Tuhan, sebagaimana doktrin agama mereka. Serangan kembali ke wilayah Lebanon dengan dalih membela diri, disusul serangan ke Druze Suriah dengan dalih melindungi leluhur mereka jadi buktinya.

Analisis misi Zionis tentang syahwat mewujudkan apa yang mereka sebut sebagai "Greater Israel" atau wilayah Israel Raya, sebagaimana diramalkan dalam Talmud benar-benar jelas. Majalah mingguan Britania Raya, The Week, edisi online menurunkan artikel tentang bagaimana kelompok sayap kanan Israel menempel simbol logo "Greater Israel" (sebuah peta) bersebelahan dengan simbol identitas seragam militer IDF (Israel Defense Force).

Foto-fotonya sempat beredar luas di Media Sosial. Akun official Platform X media Turki, TRTWorld, sempat mengunggah foto seragam IDF dengan logo "Greater Israel" pada 20 Juni 2024 lalu. TRT menambah narasi seperti ini: "Kaum sayap kanan Israel juga secara terbuka mengungkapkan keinginan teritorial mereka. Di sini, ambisi jangka panjang para pendukung 'Israel Raya' dijelaskan."

The Week juga sempat menyorot laporan kontroversial The Jerusalem Post, yang menerbitkan artikel mempertanyakan apakah Libanon dan beberapa negara-negara Timur Tengah lainnya merupakan bagian dari Tanah yang Dijanjikan Tuhan? Meskipun pada akhirnya artikel kontroversial tersebut di-take down tak berselang lama setelah sejumlah kritikus menghujani mereka dengan berbagai macam komentar.

"Apakah Libanon bagian dari wilayah yang dijanjikan Israel?" tanya Mark Fish dalam artikel tersebut, bertepatan dengan serangan Israel terhadap Libanon dan selanjutnya invasi darat. Fish mengatakan bahwa tanah yang dijanjikan kepada "anak-anak Israel" dalam Taurat tidak hanya meliputi Israel zaman modern, tapi Tepi Barat, Kerajaan Gaza dan sebagian dari Libanon, Suriah, Yordania, Irak, sebagian Arab Saudi dan Turki.

Para kritikus melihat publikasi tersebut sebagai propaganda sayap kanan Israel, sekaligus menjadi bukti "ambisi ekspansi mereka di wilayah Timur Tengah". Dan tahun ini (2025), isu tersebut kembali mengemuka serta membetot publik seiring dengan rencana Zionis mencaplok wilayah Barat Palestina.

Apa itu Greater Israel atau Israel Raya?

"Greater Israel" mengacu pada gagasan memperluas wilayah Israel dan kedaulatannya dengan melandaskan pada doktrin agama mereka tentang tanah sejarah leluhur mereka: tanah yang dijanjikan--dalam kitab mereka. Gagasan ini yang dipegang oleh sebagian besar orang-orang Israel, terutama kelompok sayap kanan.

Adrian Stein, sejarahwan Israel, kepada The Times of Israel mengatakan, istilah tersebut secara umum dipahami sebagai misi Zionis meluaskan kedaulatan Israel ke Tepi Barat dari Sungai Yordan--dalam beberapa interpretasi--berarti wilayah di Semenanjung Sinai dan Puncak Golan yang dulu ditempati nenek moyang mereka.

Akan tetapi tidak semua orang Arab, maupun Zionis--baik Zionis Yahudi maupun Zionis Kristen--memahami definisisi tersebut. Bagi sebagian orang, menurut Stein, Israel Agung berarti sebuah tempat yang dijelaskan dalam Alkitab, yaitu: wilayah yang membentang dari Sungai Eufrat ke Nil, selembar tanah yang luasnya melebihi ukuran negara Israel sekarang ini.

Konsep Greater Israel ini telah lama menarik bagi para nasionalis sayap kanan agama maupun sekuler di Israel. Partai Likud yang mendominasi parlemen Israel sejak 1977 misalnya. Mereka menaruh gagasan tersebut sebagai tujuan utama ideologi mereka. Produknya ialah Undang-undang Negara Rakyat Yahudi yang disahkan pada 2018 yang meneguhkan posisi pemukiman Yahudi di setiap jengkal tanah Israel, termasuk wilayah Tepi Barat Palestina (Yudea dan Samaria) sebagai aset nasional.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, sempat memicu kontroversi dengan menganjurkan ekspansi ke perbatasan Israel wilayah Damaskus dalam film dokumenter berjudul "In Israel: Ministers of Chaos". Smotrich mengklaim Israel secara bertahap akan memperluas kontrol atas wilayah Palestina, serta sebagian dari Yordania, Libanon, Mesir, Suriah, Irak dan Arab Saudi hingga Turki. Pernyataan tersebut kemudian dikutuk oleh Kementerian Luar Negeri Yordania sebagai kampanye berbahaya dan rasis.

Saat ini Smotrich bersama 700.000 pemukim Israel tinggal di Jerusalem Timur dan Tepi Barat Palestina. Wilayah tersebut sebenarnya diproyeksikan bakal menjadi negara Palestina di masa depan untuk mendukung solusi dua negara (two state solution) oleh dunia internasional. Namun pemukim Israel telah menempati daerah tersebut secara ilegal dan memantik protes pemerintah Palestina dan dunia sampai sekarang

Pada Rabu kemarin, 23 Juli 2025, parlemen Knesset Israel telah merestui dan menyerukan aneksasi wilayah Tepi Barat. Mereka menyerukan penerapan kedaulatan Israel atas wilayah Yudea, Samaria, dan Lembah Yordan – istilah Israel untuk menyebut wilayah tepi barat berdasar Kitab Talmud. 

Pencaplokan Tepi Barat, menurut mereka, akan memperkuat posisi dan keamanan negara Israel. Alasan lain, pencaplokan juga akan menjawab pertanyaan apa pun tentang hak dasar orang Yahudi untuk mendapatkan perdamaian dan keamanan di tanah air mereka sendiri. Alasan politik itulah yang bagi sebagian besar orang dianggap sebagai misi merealisasikan "Greater Israel".

Sejumlah negara Eropa seegra angkat bicara dan memprotesnya. Mereka lebih dulu akan mengakui eksistensi negara Palestina. Negara-negara Eropa tersebut mulai dari Prancis, Spanyol, Irlandia dan Skotlandia. Emmanuel Macron, Presiden Prancis menyatakan negaranya akan mengakui Negara Palestina pada bulan September. Hal itu akan menjadi langkah penting menuju perdamaian di Timur Tengah. 

Begitu juga dengan Irlandia. Perdana Menteri negara itu, Simon Haris, yang menyambut baik rencana Prancis dan akan segera mengikuti langkahnya. "Saya menyambut baik pengumuman Presiden Macron bahwa Prancis akan mengakui Palestina pada bulan September," kata Simon Harris lewat platform X pada Kamis, 24 Juli 2025.

Sementara itu negara-negara Islam: Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Indonesia, Yordania, Nigeria, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Turki, Liga Negara-Negara Arab (LAS), juga senada. Mereka mengecam keputusan parlemen Israel terkait kedaulatan atas wilayah Tepi Barat tersebut.

Melalui pernyataan bersama yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA), Kamis, 24 Juli 2025, disebutkan bahwa para negara-negara Islam mengutuk keras persetujuan parlemen Israel, Knesset, atas deklarasi yang menyerukan penerapan apa yang disebut 'kedaulatan Israel' atas wilayah Tepi Barat yang diduduki. 

Mereka menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan dan tidak dapat diterima terhadap hukum internasional, serta sebagai pelanggaran serius terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, khususnya Resolusi 242 (1967), 338 (1973), dan 2334 (2016). 

"Semuanya menegaskan bahwa segala tindakan dan keputusan yang berupaya melegitimasi pendudukan, termasuk aktivitas permukiman di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, adalah tidak sah," demikian isi pernyataan bersama yang dipublikasikan oleh kementerian pada Kamis.

Namun Amerika Serikat justru bersikap sebaliknya. Negara supporter utama Israel itu justru menganggap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait Palestina sebagai tindakan ceroboh. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio. Sikap Paman Sam sebenarnya sudah bisa diprediksi mengingat sejauh ini Israel merupakan klien utama produk senjata Amerika.

"Amerika Serikat dengan tegas menolak rencana Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB. Keputusan ceroboh ini hanya menguntungkan propaganda Hamas dan menghambat proses perdamaian. Ini adalah tamparan bagi para korban serangan 7 Oktober,” kata Rubio melalui platform X pada Kamis, 24 Juli 2025.