Haji, Fast Track, dan Misi Strategis Indonesia di Kancah Dunia

Oleh Prof. Hepni

Sebagai negara pemecah rekor kuota haji dari tahun-tahun sebelumnya, Haji Indonesia 2024 adalah “Primadona Haramain” lantaran menjadi dhuyufurrahman yang 'bikin iri' banyak negara. Karena Haji 2024 mencatat sederet prestasi membanggakan khususnya dari segi pelayanan. 

Pelayanan terus mengalami pembaruan. Mulai dari ramah lansia-disabilitas (humans being), pemantauan melalui Kawal Haji Apps (control), fast track, katering dan termasuk pemberlakuan rukhsah seperti badal jamrah dan skema murur yang berhasil urai kepadatan di Muzdalifah. 

Maka ketika ada senarai amplifikasi suara yang mencoba mengucilkan peran penting Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Haji 1445/2024 itu hanya sekadar trivia culas yang tak bernas belaka alias asbun (asal bunyi). 

Instrumen Strategis

Pada dasarnya, haji merupakan instrumen strategis yang menyediakan ruang bagi politik dan pembentukan citra bangsa. Kementerian Agama Republik Indonesia sedini mungkin telah mendalami hal tersebut sebagai kunci melakukan diplomasi dengan beberapa otoritas haji di Kerajaan Arab Saudi (KSA). 

Upaya ini tidaklah mudah. Diplomasi haji berlangsung sejak 1958. Era KH Wahid Hasyim coba mencanangkan haji sebagai misi strategis bangsa dalam menaikkan leverage di kancah dunia. 

Dalam menjembatani kepentingan bangsa dan jemaah, Kemenag RI telah membangun konstruksi birokrasi haji (hajj bureaucracy) melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) secara efektif, dengan melibatkan beberapa sektor kementerian, terutama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.  

Selaras dengan bunyi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kedigdayaan struktur birokrasi yang dipunyai Kemenag RI mengakar sampai di daerah, bekerja dengan menunjang efisiensi penyelenggaraan haji. 

Amanah konstitusi itu diimani dengan sangat baik oleh Kemenag. Coba kita mundur ke belakang, bahwa pasca Reformasi, monopoli haji mulai diberantas sampai ke akar-akarnya. Puncaknya di era Gus Yaqut, penyelenggaraan haji dapat dilakukan secara sophisticated dan menginjeksi citra Indonesia di kancah dunia. 

Apa yang dilakukan oleh Gus Yaqut Cholil Qoumas (Gus Men) bisa disebut sebagai upaya dekolonisasi haji dari jerat kepentingan tertentu. Sehingga corak haji dalam tiga tahun terakhir ini adalah corak kemaslahatan umat. 

Maslahah Terukur

Selain ramah lansia dan disabilitas yang menjadi benchmark haji Indonesia, inovasi fast track (Mecca Road) merupakan buah dari jalinan relasional dan kerja keras diplomasi Indonesia-Arab Saudi yang bertujuan untuk memangkas waktu dalam pemeriksaan dokumen jemaah haji (visa dan paspor) oleh Keimigrasian Pemerintah Arab Saudi di Indonesia. 

Proses imigrasi yang biasanya dilakukan di Arab Saudi memakan waktu kurang lebih lima jam, kini dipindahkan di Indonesia dan per tahun 2024 sudah tersedia di tiga embarkasi; Bandara Soetta-Cengkareng, Adi Soemarmo-Solo dan Juanda-Surabaya. 

Sekali lagi, Haji Indonesia menjadi Primadona Haramain karena mendapat kuota layanan fast track lebih besar dibanding negara lain. Inovasi yang mendulang maslahah terukur ini sepatutnya diberi ruang yang lebih luwes, dengan kata lain, diperluas dan ditempatkan di beberapa wilayah lain di Indonesia. 

Akumulasi kuota perprovinsi barangkali cukup menjadi alat ukur untuk menentukan penambahan layanan fast track. 

Hal ini bisa dimulai dari pemetaan kuota haji per pulau di Indonesia. Seperti di provinsi Sumatera Utara, pemegang kuota terbanyak di Pulau Sumatera yaitu 7.185. Kalimantan Selatan 3.589 di Pulau Kalimantan dan Sulawesi Selatan, terbanyak di Pulau Sulawesi dengan 6.838 kuota. 

Ketiga provinsi tersebut (Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan) patut dipertimbangkan untuk mendapat layanan fast track seperti di tiga embarkasi sebelumnya, mengingat implementasi fast track tidak hanya perihal efektivitas pelayanan, tetapi cermin dari komitmen untuk memberikan pengalaman terbaik kepada jemaah haji. 

Sehingga manfaat dari pemangkasan waktu dalam administrasi keimigrasian bisa dirasakan oleh jemaah haji secara lebih merata. 

Investasi Jangka Panjang

Secara tidak langsung, layanan fast track dan begitu pula layanan baru lainnya, mempertebal wajah Kemenag RI sebagai kementerian yang adaptif terhadap tantangan modernitas. Era dimana efisiensi dan keterbukaan menopang relevansi keberadaan manusia. 

Melangkah lebih jauh, melalui kacamata haji sebagai instrumen strategis dalam lanskap kemaslahatan terukur, hari ini persoalan haji kemudian tidak hanya menularkan spektrum spiritual-teologis belaka, melainkan pengaruhnya menyentuh aspek kedaulatan negara. 

Maka, misi haji Indonesia yang didengungkan oleh Gus Yaqut Cholil Qoumas adalah misi haji kemanusiaan. Komitmen yang dipegang dalam penyelenggaraan haji setiap tahunnya adalah melayani tamu Allah dengan pelayanan prima, termasuk inovasi layanan fast track yang memudahkan jemaah. 

Ala kulli hal, sinaran pelayanan haji 2024 menjadi salah satu bukti bagaimana Kemenag RI telah menjalankan tugas konstitusi dengan baik dan benar. Selain itu, pelayanan prima yang diberikan oleh ribuan petugas haji patut diapresiasi lebih jauh, karena jerih payah mereka dalam melayani dhuyufurrahman menjadi bukti amal bakti yang tercatat di surga. Semoga.

Penulis Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember)