Arina.id – Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menjatuhkan putusan bersejarah dengan menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017.
Putusan yang dibacakan di Den Haag, Belanda, Kamis (19/11/2026), menjadi momentum penting dalam penegakan hukum internasional. Untuk pertama kalinya, ICJ menyatakan sebuah negara bertanggung jawab karena melakukan genosida.
Dalam putusan dengan suara 9 berbanding 6, majelis hakim menyimpulkan bahwa operasi militer Myanmar terhadap Rohingya melibatkan pembunuhan massal, kekerasan seksual secara luas, serta tindakan brutal terhadap anak-anak dan warga sipil yang berusaha menyelamatkan diri.
"Pengadilan menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan tindakan kekerasan seksual secara luas, serta melakukan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak dan menyerang warga Rohingya yang melarikan diri," kata Ketua ICJ, Hakim Yuji Iwasawa, saat membacakan putusan.
Dilansir Reuters, pengadilan memperkirakan sedikitnya 10.000 orang tewas dalam operasi militer tersebut. Ratusan desa Rohingya juga dibakar atau dihancurkan.
Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian tindakan tersebut tidak dapat dijelaskan secara masuk akal selain sebagai upaya menghancurkan sebagian kelompok Rohingya. Unsur kesengajaan untuk memusnahkan kelompok yang dilindungi menjadi salah satu elemen penting dalam pembuktian genosida.
ICJ juga menyatakan Myanmar melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida 1948, termasuk kewajiban mencegah dan menghukum tindakan genosida.
Myanmar Wajib Berikan Kompensasi kepada Rohingya
Putusan ICJ tidak hanya menetapkan tanggung jawab Myanmar, tetapi juga memuat kewajiban untuk memberikan pemulihan kepada para korban.
Pengadilan memerintahkan Myanmar mengambil langkah untuk menghentikan pelanggaran yang masih berlangsung, menyelidiki dan menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan tindakan serupa tidak terulang.
Myanmar juga diwajibkan memberikan reparasi kepada korban Rohingya, termasuk melalui restitusi dan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.
Besaran dan mekanisme pembayaran kompensasi belum ditetapkan. ICJ meminta Myanmar menyampaikan laporan mengenai langkah restitusi dan mekanisme kompensasi dalam waktu dua tahun sejak putusan dibacakan.
Selain itu, pengadilan menekankan pentingnya pemulangan pengungsi Rohingya secara aman, sukarela, dan bermartabat, serta reunifikasi keluarga yang terpisah akibat kekerasan.
Putusan tersebut bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan banding.
Kasus yang Diajukan Gambia Sejak 2019
Putusan ini merupakan hasil proses hukum panjang yang dimulai ketika Gambia, negara kecil di Afrika, mengajukan gugatan terhadap Myanmar pada November 2019.
Gambia menuduh Myanmar melanggar Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948 melalui operasi militer terhadap masyarakat Rohingya.
Pada Januari 2020, ICJ sebelumnya telah memerintahkan Myanmar mengambil langkah-langkah sementara untuk mencegah tindakan genosida dan melindungi masyarakat Rohingya. Pengadilan juga meminta Myanmar menjaga bukti-bukti terkait dugaan kejahatan tersebut.
Proses persidangan pokok perkara berlangsung pada 12-29 Januari 2026. Sebanyak 11 negara turut mengajukan intervensi dalam perkara ini untuk menyampaikan pandangan mengenai penerapan Konvensi Genosida.
Kasus tersebut menjadi perhatian dunia karena menyangkut tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Putusan ICJ juga diperkirakan menjadi referensi penting bagi penanganan perkara genosida lainnya di pengadilan internasional.
Selama proses hukum berlangsung, Myanmar membantah tuduhan genosida dan menyatakan operasi militer pada 2017 merupakan tindakan untuk menghadapi kelompok pemberontak bersenjata.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyambut putusan ICJ tersebut. Ia menyebut keputusan itu sebagai pengakuan penting terhadap para korban genosida Rohingya sekaligus penegasan bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan tidak boleh dibiarkan bebas dari pertanggungjawaban.
"Saya menyambut putusan Mahkamah Internasional hari ini dalam kasus Gambia melawan Myanmar, yang merupakan pengakuan kuat terhadap para korban genosida Rohingya," kata Guterres dalam pernyataan resminya, Kamis (19/11/2026).
Ia menggambarkan keputusan tersebut sebagai demonstrasi keadilan internasional dan penegasan kembali bahwa impunitas atas tindakan mengerikan seperti genosida tidak boleh dibiarkan.
Guterres juga menegaskan Myanmar harus mematuhi putusan pengadilan, termasuk menghentikan pelanggaran, mengusut dan menghukum para pelaku, serta memberikan pemulihan yang layak kepada masyarakat Rohingya.
Menurut dia, pemutusan rantai impunitas dan penegakan pertanggungjawaban merupakan bagian penting untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dan perdamaian yang berkelanjutan di Myanmar.
Meski demikian, pelaksanaan putusan ICJ masih menjadi tantangan. Pengadilan tersebut tidak memiliki aparat penegak sendiri untuk memaksakan kepatuhan negara terhadap putusannya. Karena itu, pelaksanaan keputusan ini juga bergantung pada kemauan politik pemerintah Myanmar dan dukungan komunitas internasional.
Bagi lebih dari satu juta pengungsi Rohingya yang sebagian besar masih berada di Bangladesh, putusan tersebut menjadi pengakuan hukum internasional atas kekerasan yang mereka alami. Namun, jalan menuju keadilan, kompensasi, dan kepulangan yang aman ke tanah kelahiran masih membutuhkan langkah konkret.
Editor: Muhammad Zunus


