Jakarta, Arina.id — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk terus menunjukkan komitmen dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
"Memohon betul jangan berhenti. Mohon diproses terus," ujar Gus Yahya dalam acara Syawalan Bersama Sahabat Media di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Gus Yahya menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam pergaulan internasional harus tetap berlandaskan pada kesepakatan para pendiri bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
"Apa pun yang kita lakukan dalam pergaulan internasional, termasuk dalam hubungan antaragama, tetap rujukan utamanya adalah mandat proklamasi," katanya.
Ia mengutip paragraf pertama Pembukaan UUD 1945, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
Menurut Gus Yahya, nilai-nilai tersebut mencerminkan visi bangsa Indonesia terhadap tatanan dunia internasional yang lebih adil.
"Ini bukan cuma soal Indonesia, tetapi soal tatanan internasional yang kita dambakan sebagai bangsa," ujar Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu.
Ia juga menyoroti langkah Presiden Prabowo dalam menampung warga Gaza sebagai awal dari proses panjang yang tidak boleh dianggap sebagai akhir. “Harus mulai dari titik manapun supaya proses bergulir,” ujarnya.
Langkah-langkah tersebut, menurut Gus Yahya, dapat menjadi modal penting dalam negosiasi dengan berbagai pihak. Seperti diketahui, Presiden Prabowo baru-baru ini melakukan kunjungan diplomatik ke sejumlah negara di Timur Tengah.
Terkait kekhawatiran akan jaminan tanah warga Palestina, Gus Yahya menekankan perlunya mencari jalan keluar yang adil.
Ia juga menyoroti adanya kecenderungan aktor-aktor global mengabaikan konsensus internasional, termasuk Piagam PBB dan keputusan forum-forum dunia yang kerap diveto.
"Bahkan sekarang ada aktor non-negara seperti korporasi yang lebih kuat dari negara. Ini jelas berbahaya," tegasnya.
Jika kecenderungan ini dibiarkan, lanjut Gus Yahya, dunia bisa kembali ke situasi sebelum konsensus global terbentuk, seperti tatanan sebelum Perang Dunia II.
“Aktor global bertindak demi kepentingan eksklusif diri sendiri, tidak berdasar kepentingan bersama,” pungkasnya.
Sumber PilihanEditor: Kendi Setiawan
