Jakarta, Arina.id – Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan formasi khusus guru dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2027. Kesempatan ini terbuka bagi pelamar umum maupun guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memenuhi persyaratan.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno mengatakan, persiapan pembukaan formasi CPNS guru tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurutnya, rekrutmen akan dilaksanakan secara bertahap mulai 2027. Salah satu kelompok yang berpeluang mengikuti seleksi adalah guru PPPK dengan batas usia maksimal 35 tahun.
"Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," kata Suyitno dalam keterangannya pada Rabu (18/11/2026).
PPPK yang Gagal Seleksi CPNS Tetap Dapat Mempertahankan Statusnya
Kemenag juga menyiapkan skema perlindungan bagi guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS 2027. Guru yang tidak lolos seleksi tetap dapat mempertahankan status kepegawaiannya sebagai PPPK.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian bagi guru, sekaligus membuka kesempatan bagi mereka yang ingin beralih menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengangkatan guru paruh waktu menjadi PPPK sesuai arahan Presiden.
"Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK," ujar Suyitno.
Lebih dari 50 Ribu Guru Disiapkan Mengikuti Sertifikasi
Selain membuka peluang pengangkatan sebagai PNS, Kemenag juga mempercepat peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi.
Pada 2026, program tersebut menyasar lebih dari 50.000 guru yang pelaksanaannya dibagi menjadi dua gelombang. Pengumuman gelombang pertama telah dilakukan, sedangkan gelombang berikutnya akan segera menyusul.
Kemenag juga memberikan perhatian kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Mereka disiapkan memperoleh fasilitas jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan secara gratis pada 2026.
Anggaran untuk program tersebut telah disiapkan melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan. Pemerintah juga merancang skema perlindungan lanjutan berupa peluang pemberian beasiswa bagi anak guru apabila orang tua mereka mengalami musibah atau risiko tertentu.
Suyitno mengatakan, penyaluran fasilitas BPJS Kesehatan bagi guru non-ASN saat ini tinggal menunggu finalisasi teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN.
Menag: Guru Harus Merasa Diperhatikan Negara
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa berbagai kebijakan afirmasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap para guru.
Menurutnya, perhatian terhadap guru tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan atas peran mereka dalam membentuk generasi bangsa.
"Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," kata Nasaruddin seusai mengikuti Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di halaman Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan para pemimpin dan pejabat negara saat ini tidak terlepas dari peran para pendidik. Setiap pencapaian seseorang, menurutnya, merupakan bagian dari proses pendidikan dan bimbingan yang diberikan oleh guru.
Berbagai program afirmasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Guru Nasional 2026 sekaligus upaya pemerintah memperkuat perhatian terhadap guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan.
Editor: Kendi Setiawan


