Jakarta, Arina.id – Presiden Prabowo Subianto kembali mengumbar janji. Kali ini di hadapan ratusan buruh yang hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti situasi ketenagakerjaan yang sedang tidak baik-baik saja, dan menawarkan berbagai solusi.
Salah satu janji utamanya adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Kita tidak akan membiarkan rakyat, pekerja-pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu negara harus turun tangan," tegas Prabowo dari atas panggung.
Tak hanya itu, Prabowo juga berjanji akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini akan terdiri dari tokoh-tokoh pimpinan buruh se-Indonesia, yang bertugas mengkaji kondisi buruh dan memberikan masukan langsung kepada presiden, terutama terkait regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada kaum pekerja.
Prabowo menegaskan komitmennya untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT). "Wakil DPR, Sufmi Dasco, melaporkan kepada saya bahwa minggu depan RUU ini akan segera dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan, UU ini bisa kita selesaikan," jelasnya.
Sementara terkait outsourcing, Prabowo berjanji segera menghapusnya. Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.
"Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ucap Prabowo.
Dalam upaya konkret lain, Prabowo berencana mempertemukan 150 pimpinan buruh dengan pimpinan perusahaan untuk duduk bersama mencari jalan keluar dari persoalan perburuhan. Ia juga menyatakan persetujuannya atas usulan menjadikan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional, sebagai simbol perjuangan buruh Indonesia.
Namun di balik janji-janji itu, situasi buruh di Tanah Air sedang tidak baik-baik saja. Ketua Umum DPP Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin menyebut bahwa sejak pandemi Covid-19 dan dampak kebijakan ekonomi global termasuk tarif impor dari Presiden AS Donald Trump pada awal 2025, angka PHK terus meningkat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2024 mencapai 4,91 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memprediksi angka ini akan naik menjadi 5 persen pada 2025. Hal ini seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan turun dari 5,1 persen menjadi hanya 4 persen.
Sarbumusi mencatat, lebih dari 40 ribu buruh telah kehilangan pekerjaan akibat gelombang PHK massal. Industri padat karya, khususnya tekstil dan garmen, menjadi sektor paling terdampak. Tak kurang dari 300 ribu pekerja dari lebih dari 60 perusahaan mengalami pemutusan kerja.
Perusahaan besar seperti PT Yamaha, Sritex, hingga sektor manufaktur lainnya juga terdampak. KFC, Sanken, bahkan LG mencabut investasinya dari Indonesia—menunjukkan masalah serius dalam efisiensi kebijakan dan daya saing industri.
Tarif impor dari AS semakin memperburuk keadaan. "Dampaknya langsung terasa di sektor ketenagakerjaan. Lebih dari 50 ribu pekerja terancam atau sudah di-PHK," kata Irham.
Caecilia Mediana, jurnalis Kompas mengungkapkan sektor padat karya, yang banyak menyerap tenaga kerja muda usia 14–24 tahun dan lansia usia 65 tahun ke atas, menjadi tumpuan utama. Namun sektor ini sangat bergantung pada permintaan pasar global, sehingga sangat rentan saat terjadi krisis.
"Karena mayoritas pekerja di sektor ini lulusan pendidikan rendah, mereka lebih mudah diserap tetapi juga lebih mudah tergilas saat guncangan terjadi,”kata Caecilia.
Janji Prabowo membawa secercah harapan bagi kaum buruh. Namun, seberapa jauh komitmen itu akan direalisasikan di tengah realitas ekonomi yang kompleks, masih harus terus dikawal.
Sebab, dalam pidatonya yang menggebu-gebu itu Prabowo mengatakan keberpihakan tersebut lantaran buruh selama ini telah setia bersama dirinya. Presiden menyatakan, dari 5 kali ikut Pilpres dengan 4 kali kalah dan sekali menang, buruh selalu berdiri satu garis bersamanya sehingga Prabowo menganggap dirinya sebagai Presiden buruh, petani, nelayan dan orang-orang susah.
Sumber PilihanEditor: Kendi Setiawan
