Arina.id — Pasukan Demokratik Suriah atau Syrian Democratic Forces (SDF) melakukan baku tembak dengan pasukan keamanan Suriah di dekat bundaran Sheihan dan Lairmoun di Aleppo pada Senin (22/12/2025). Akibat insiden tersebut, sedikitnya dua warga sipil tewas dan 11 lainnya terluka. Puluhan keluarga dan pekerja lokal juga terlihat melarikan diri dari daerah tersebut di tengah konfrontasi antar militer.
Kekerasan bersenjata yang melibatkan militer ini diduga terjadi bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan ke Damaskus guna melakukan pembicaraan dengan pejabat Suriah terkait rencana penyatuan SDF ke dalam tentara baru Suriah, seiring mendekatnya tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, yang menjabat setelah penggulingan Bashar al-Assad pada Desember lalu, menandatangani kesepakatan dengan SDF pada Maret untuk mengintegrasikan kelompok tersebut ke dalam lembaga-lembaga negara. Namun, mekanisme dan tahapan integrasi tersebut masih belum jelas, dan implementasi kesepakatan tersebut terhenti.
Sebelumnya, Damaskus telah mengusulkan penggabungan 50.000 pejuang SDF menjadi tiga divisi, dengan kendali sebagian oleh Suriah. Di pihak lain, Turki sangat menentang usulan tersebut dan justru ingin membubarkan struktur komando SDF yang ada.
“Masalah integrasi SDF ke dalam pasukan pemerintah Suriah mungkin merupakan faktor paling mudah meledak di Suriah saat ini. Ini adalah titik panas yang sangat besar, dan benar-benar mengancam persatuan nasional Suriah,” kata reporter Aljazeera, Ayman Oghanna melaporkan dari Damaskus.
Samy Akil, seorang peneliti tamu di Tahrir Institute for Middle East Policy, mengatakan ada beberapa alasan mengapa perjanjian tersebut belum diimplementasikan, termasuk kurangnya langkah-langkah konkret membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.
“SDF berada di bawah tekanan besar untuk mulai menerapkan perjanjian ini dan pada dasarnya menyerahkan wilayah yang mereka kuasai dan berintegrasi ke dalam angkatan bersenjata Suriah,” kata Akil kepada Al Jazeera.
“Pada saat yang sama, pemerintah Suriah juga berada di bawah tekanan besar dari (Turki) untuk menemukan solusi diplomatik,” katanya.
Salah satu poin penting yang menjadi perdebatan adalah apakah SDF akan tetap menjadi unit yang utuh dalam tentara Suriah yang baru atau apakah akan dibubarkan dan anggotanya secara individual diserap ke dalam militer baru tersebut.
Turki, yang menganggap SDF sebagai organisasi "teroris" karena hubungannya dengan Partai Pekerja Kurdistan (PPK), menentang bergabungnya SDF sebagai satu kesatuan.
Pejabat Kurdi menyatakan bahwa kesepakatan awal telah dicapai untuk mengintegrasikan tiga divisi yang berafiliasi dengan SDF sebagai unit ke dalam tentara baru Suriah. Namun, belum jelas sejauh mana kedua pihak telah mendekati penyelesaian kesepakatan tersebut.
Kesepakatan yang ditandatangani pada Maret itu menetapkan batas waktu implementasi hingga akhir tahun. Sejumlah pihak menyatakan kekhawatiran akan potensi konfrontasi militer apabila tidak ada kemajuan signifikan sebelum tenggat waktu tersebut.
Berbicara bersama Fidan pada Senin kemarin, Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shibani mengatakan bahwa pemerintahnya belum melihat adanya kemauan serius dari SDF untuk menerapkan perjanjian penyatuan tersebut.
“Ada banyak tekanan di kedua belah pihak, dan saya pikir alasan mengapa bentrokan ini terjadi adalah untuk mengacaukan perundingan atau memberikan tekanan lebih pada pihak Turki,” kata al-Shibani.
SDF dibentuk pada Oktober 2015 untuk mengisi kekosongan kekuatan lokal non-rezim di Suriah utara dan timur dalam menghadang ISIS. Meski demikian, SDF dibentuk bukan dari nol, mereka adalah kelompok koalisi sekalipun bukan tentara ideologis rezim Assad.
Untuk menghindari label “milisi Kurdi”, dalam perkembangannya SDF dibentuk sebagai koalisi lintas etnis, meliputi: Kurdi, Arab Sunni, Asyur/Kristen Siria, Turkmen, dan Armenia.Ini penting secara politis, terutama untuk legitimasi lokal dan dukungan Barat.
Sebagai mitra utama Amerika menghalau kekuaatan ISIS, SDF mendapat bantuan persenjataan, pelatihan militer, data intelijen dan kemampuan melakukan serangan udara. Puncaknya, mereka berhasil membebaskan Raqqa, ibukota de facto ISIS pada 2017, dan Baghouz di tahun 2019.
Masalah utama SDF sebenarnya bukan ISIS, tapi Turki. Turki menganggap SDF sebagai organisasi separatis Kurdi yang bisa memberikan ancaman keamanan nasional. Akibatnya, pada 2016, 2018, dan 2019 Turki melancarkan operasi militer lintas batas di wilayah SDF di Afrin dan sebagian utara direbut Turki dan sekutunya. Hal ini pada akhirnya memaksa SDF bernegosiasi taktis dengan rezim Assad dan Rusia.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
