Umumkan RUU Baru, AS Ancam Tarif 500% pada Sekutu Rusia Justru Dianggap Sandiwara

Arina.id - Ancaman Amerika Serikat (AS) kepada negara-negara sekutu dekat Rusia sepertinya bakal nyata. Kongres negeri Paman Sam itu akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tarif impor AS, di mana salah satu poinnya pengenaan tarif 500% pada barang impor dari negara yang membeli minyak, gas, uranium dan produk Rusia.

Seperti disampaikan seorang anggota Senator Amerika Jeanne Shaheen. Ia mengatakan, RUU tersebut sudah diajukan oleh dua koleganya di Gedung Senat; Lindsey Graham dan Richard Blumenthal pada tanggal 01 April 2025. Shaheen sebenarnya tidak mendukung Prsiden AS Trump yang memberikan batas waktu 50 hari kepada Rusia untuk bernegosiasi dengan Ukraina. 

“Karena saya pikir setiap hari Rusia mampu melanjutkan perang ini, dan itu berarti warga Ukraina akan mati,” ujarnya menyampaikan desakan Trump kepada Rusia beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari Anadolu , pada Rabu, 16 Juli 2025.

Terkait kebijakan tarif untuk merealisasikan skema bantuan senjata ke Ukraina, Shaheen mengaku gembira. "Kita perlu melanjutkan RUU ini. RUU ini didukung oleh 85 pendukung bipartisan. RUU ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa kita perlu bersiap, pada saat kita mendesak Rusia dengan memberi waktu 50 hari."

Hal itu diamini Senator lain, Tom Tillis, yang mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin "akan mencoba memanfaatkan 50 hari tersebut untuk memenangkan perang atau mendapatkan posisi yang lebih baik untuk menegosiasikan perjanjian damai setelah membunuh dan berpotensi mengumpulkan lebih banyak wilayah sebagai dasar negosiasi."

“Jadi, kita harus melihat kondisi Ukraina saat ini dan berkata, apa pun yang Anda lakukan selama 50 hari ke depan, semua keuntungan yang Anda peroleh tidak akan mungkin diraih,” tambah Tillis.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte sebelumnya juga memperingatkan secara terang-terangan kepada negara-negara anggota BRICS; seperti Brasil, Cina dan India bahwa mereka dapat dikenakan sanksi sekunder AS jika terus mempertahankan perdagangan dengan Rusia.

Rutte berada di Washington bertemu dengan Presiden AS Donald Trump, yang pada hari Senin mengancam akan mengenakan tarif sekunder 100% pada Rusia jika kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina tidak tercapai dalam waktu 50 hari.

Rutte mengatakan kepada wartawan, hasil dari pertemuan itu yakni; pertama AS sekarang akan memasok senjata bagi Ukraina dalam jumlah besar, "tidak hanya pertahanan udara, tetapi juga rudal, dan amunisi yang dibayar oleh Eropa."

Lalu kedua, "presiden Trump pada dasarnya mengatakan, jika Rusia tidak serius dalam perundingan damai, dalam 50 hari, ia akan menjatuhkan sanksi sekunder terhadap negara-negara seperti India, Tiongkok, dan Brasil."

Rutte saat itu berbicara bersama Senator AS Thom Tillis dan Jeanne Shaheen. Ia pun mendesak para pemimpin negara-negara tersebut untuk menggunakan pengaruh mereka terhadap Putin dalam perundingan damai, karena "hal ini mungkin akan sangat merugikan Anda."

"Jadi, silakan telepon Vladimir Putin dan beri tahu dia bahwa dia harus serius dalam perundingan damai, karena kalau tidak, ini akan berdampak buruk pada Brasil, India, dan Tiongkok secara besar-besaran," tambah Rutte.

Rutte mengatakan Eropa akan mencari dana untuk memastikan bahwa Ukraina memiliki apa yang dibutuhkan untuk berada pada posisi terbaik ketika perundingan damai ini segera setelah dimulai. Ketika ditanya apakah rudal jarak jauh untuk Ukraina sedang dibahas, Rutte tidak membenarkan atau menyanggah.

"Rudal itu bersifat defensif dan ofensif. Jadi, ada berbagai macam senjata, tetapi kami belum membahasnya secara detail kemarin dengan presiden. Hal ini sedang dibahas oleh Pentagon, oleh Panglima Tertinggi Sekutu di Eropa, bersama dengan Ukraina."

Ancaman Amerika hanya Sandiwara Politik belaka

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan, Moskow berusaha memahami alasan di balik pernyataan Trump tentang batas waktu 50 hari untuk menyelesaikan konflik Ukraina. Ia mengatakan, Rusia sudah pernah mengalalami berkali-kali ancaman seperti itu.

"Kami ingin memahami apa yang melatarbelakangi pernyataan ini. Lima puluh hari. Dulu 24 jam. Sekarang 100 hari. Kita semua pernah mengalami ini dan sungguh ingin memahami apa yang memotivasi presiden AS," ujar Lavrov dalam konferensi pers setelah pertemuan para menteri luar negeri SCO kemarin, Selasa 15 Juli 2025.

Lavrov menegaskan, seperti dilaporkan Sputnik, tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada kemajuan selama negosiasi di Istanbul dalam penyelesaian Ukraina. Ia curiga bahwa Trump berada di bawah tekanan yang tidak senonoh dari Uni Eropa dan NATO--yang selama ini memang mendukung tuntutan Volodymyr Zelensky untuk memasok Ukraina dengan senjata modern.

"Jika penjelasan kami, yang telah berulang kali kami sampaikan kepada rekan-rekan, termasuk pada pertemuan saya di sela-sela acara ASEAN, diabaikan begitu saja, atau tidak dilaporkan kepada Presiden Trump — sulit untuk menilai apa yang melatarbelakanginya. Namun, untuk mengatakan bahwa tidak ada kemajuan dan karena itu (muncul ultimatum) 50 hari ... Jika pada tanggal 22 Juni lalu Ukraina telah sepakat tanggal putaran ketiga, mungkin sudah ada 30 hari tersisa," kata Lavrov.

Beberapa hari lalu, alih-alih takut dengan ancaman Trump, Lavrov justru berkunjung ke sejumlah negara mitranya. Lavrov bertemu dengan Kim Jong Un di Korea Utara dan menyambut Presiden Xi Jinping di Tiongkok. Lavrov pengumuman komitmen persahabatan dari dua negara suku tersebut.

Terkait ancaman Amerika, seorang sumber anonim membuat analisis untuk Sputnik , bahwa Trump sebenarnya menghindari eskalasi lebih lanjut dengan tidak mengirimkan sistem ofensif ke Ukraina, dan memilih hanya mengamati saja, "sejauh ini fokusnya tampaknya hanya pada sistem pertahanan."

Para ahli yang menolak disebut nama itu menambahkan bahwa pengumuman baru itu sebagian besar merupakan "teater politik" bagi Trump untuk menenangkan kegelisahan mengenai ancaman ancaman pertahanan udara yang menghadap Ukraina. “Ya, sebagian besar dari ini adalah sandiwara politik. Menurut saya, pengumuman ini tidak terlalu berpengaruh secara militer,” kata pakar tersebut.

Amerika Serikat tersandera dengan janji-janji terdahulu, dimana saat itu mereka telah berkomitmen lebih dari $66,5 miliar dalam bantuan keamanan ke Ukraina sejak awal pemerintahan Biden, termasuk sekitar $65,9 miliar sejak konflik dimulai pada 24 Februari 2022, demikian menurut lembar fakta terbaru dari Departemen Pertahanan AS.