Giliran Diaspora Indonesia Bersuara, Memprotes Pemerintah dari Luar Negeri

Arina.id - Demonstrasi memprotes brutalitas polisi dalam unjuk rasa pekan kemarin, serta berbagai masalah multidimensional lain juga merambah diaspora Indonesia di luar negeri. Dua hari lalu, ratusan warga negara Indonesia (WNI) di Londong Inggris berkumpul di pusat kota menggelar unjuk rasa damai.

Aksi tersebut mengecam sikap pemerintah yang dianggap tidak peduli terhadap kesulitan ekonomi rakyat. Protes juga mendesak pemerintah memenuhi tuntutan #ResetIndonesia yang telah digaungkan oleh masyarakat sipil, yaitu mendorong perubahan sistemik untuk mengakhiri praktik-praktik korupsi yang  selama ini menguntungkan elit politik dan oligarki, namun tidak berpihak ke rakyat. 

Demonstrasi digelar di Russell Square Gardens, WC1B 5EH. Aksi ini adalah bentuk solidaritas terhadap warga di Indonesia yang tidak hanya menghadapi kekerasan aparat saat demonstrasi, tetapi juga berhadapan dengan kesulitan ekonomi yang meluas. 

Beberapa bulan terakhir, rakyat Indonesia mengalami PHK massal, penurunan daya beli yang signifikan, dan tingkat pengangguran yang melonjak (tertinggi di Asia Tenggara). Menambah frustrasi publik adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru-baru ini menaikkan gaji dan tunjangan mereka sendiri hingga lebih dari Rp 100 juta per bulan. 

Tindakan ini dinilai sangat kontras dengan stagnasi upah sebagian besar warga dan rencana pemerintah untuk menerapkan skema pajak baru, termasuk wacana pajak media sosial. Komentar terbaru Menteri 
Keuangan, Sri Mulyani, yang mempertanyakan tanggung jawab penuh pemerintah atas rendahnya gaji guru, semakin menyulut kemarahan publik.
 
Seorang perwakilan mahasiswa dari penyelenggara aksi protes di London menyatakan, "Kami di sini hari ini untuk memprotes tidak hanya kekerasan terhadap pengunjuk rasa, tetapi juga ketidakadilan dan sikap acuh tak acuh yang mendalam dari para pemimpin kami. Keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji mereka sendiri di saat rakyat menderita adalah sebuah penghinaan."

"Kami sepenuhnya mendukung tuntutan untuk #ResetIndonesia dan mendesak perubahan sistemik, karena ini sangat penting demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil, setara, dan empatik".
 
Demonstrasi yang diselenggarakan kolektif London Bergerak ini merupakan bagian dari Gerakan solidaritas internasional yang lebih luas di bawah International Committee of Indonesia Bergerak/Komite Internasional Indonesia Bergerak. Koalisi ini mencakup komunitas diaspora Indonesia di berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Taiwan.

Kemudian di Jepang, Korea, Singapura, Polandia, Swiss, Kanada, Norwegia, dan Denmark, yang semuanya 
bersatu untuk menunjukkan bahwa perjuangan demi keadilan dan demokrasi di Indonesia melintasi batas-batas negara. 

Protes ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik Inggris dan media internasional akan krisis demokrasi dan ketidakadilan sistemik di Indonesia, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya. 

Penyelenggara mengundang seluruh masyarakat, perwakilan media, dan pegiat HAM untuk bergabung dalam solidaritas, dengan total 250 orang yang berpartisipasi dalam aksi ini.

Hari berikutnya giliran diaspora Indonesia di Sydney Australia. Lebih dari 250 orang yang berhimpun dalam GUSAR (Gerakan untuk Sydney Bersuara) menggelar aksi damai di Victoria Park, Sabtu 06 September 2025. GUSAR adalah inisiatif kolektif warga non-partisan dan non-afiliasi.

Tujuan Gerakan untuk menguatkan suara masyarakat sipil Indonesia, mengampanyekan paket 17+8 tuntutan, serta menyerukan langkah kebijakan darurat untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap negara. 

"Kontrak sosial dalam UUD 1945 mewajibkan negara melindungi segenap bangsa dan menyejahterakan seluruh warga. Ketika kebijakan dan praktik di lapangan menyimpang, diaspora tidak boleh diam - kami memilih bersuara, tertib, dan jelas arah," kata Mahesti Hasanah, salah satu Fasilitator GUSAR.

Ia menjelaskan, respons pemerintah terhadap tuntutan akar rumput belum bermakna. Privilese pejabat 
dan minimnya transparansi merusak legitimasi. Di sisi lain pendekatan keamanan justru kerap mengganggu kebebasan sipil. 

Pada saat yang sama, beban hidup rakyat kian berat - kebijakan fiskal dan ekonomi yang tidak berpihak menggerus daya beli yang berdampak pada kesejahteraan dan  rasa keadilan. 

"Ketika kanal partisipasi menyempit, diaspora tidak memilih diam. Kami merawat harapan dengan bersuara; tertib, damai, dan jelas arah," ujar Ifana Tungga, diaspora Indonesia asal Kupang dan mahasiswa di University of Sydney.