Memanaskan Mesin Politik

Pada lembaran waktu menggeliatnya politik, kita mengerti satu kata populer di kalangan publik dan media massa. Kata itu berupa “mesin” yang kemudian membentuk frasa “mesin politik”. Pernah suatu waktu, Presiden Jokowi hadir dalam acara Rembuk Nasional Solidaritas Merah Putih (SOLMET). Berita dihadirkan liputan6.com pada 16 September 2023 dengan judul “Jokowi Minta Relawan Panaskan Mesin Politik: Tapi Jangan Dijalankan Dulu”.

Di situ, kita mengerti keterangan dari Jokowi dalam petikan pidato. Ia berucap: “Mesinnya dipanaskan, tetapi jangan dijalankan dulu.” Kita mudah membayangkan, pemanasan mesin itu terjadi pada pagi hari untuk kendaraan. Terjadi sebelum berangkat menjalani aktivitas. Kerja, sekolah, berbisnis, maupun mengaji. Memanaskan mesin dalam situasi itu bermakna untuk pembiasaan kondisi mesin untuk kepastian dapat digunakan.

Sejak lama politik mengutil kata mesin dan menjauhkan makna secara denotasi. Di politik, kita tidak mendapat keterangan dan pengertian mesin dari segi keilmuan dengan komprehensif yang menggairahkan banyak orang. Mesin menjadi kiasan dengan penuh peorasi—strategi, taktik, perebutan suara, sirkulasi kapital, penggalangan massa, dan kepentingan partai maupun kelompok.

Kita ingin mengingat dalam sejarah pemaknaan mesin dari segi ilmu. Pada 1980-an, pasokan buku terjemahan bernapas keilmuan di Indonesia bertebaran. Salah satu yang menggeliat adalah seri “Pustaka Ilmu Life” yang diusahakan oleh Penerbit Tira Pustaka. Di seri itu, ada sebuah buku berjudul Mesin (1982) garapan Robert O’Brien.

O’Brien membasahi buku dengan latar sejarah. Ia mengutarakan ketidaksepakatan pada kata awal mesin yang terdiri dari bahasa Yunani, mechane dan bahasa Latin, machina dengan arti berupa alat atau ciptaan yang cerdik. Justru, baginya, pengertian yang lengkap berasal dari definisi dalam Webster’s New International Dictionary, sebagaimana ditulis ulang olehnya berupa:

“Suatu alat yang terdiri dari dua bagian atau lebih yang tahan lama dan relatif terbatas geraknya sehingga oleh hubungan gerak atau bagian, yang sudah tertentu dan terencana sebelumnya, dapat berguna untuk meneruskan dan mengubah gaya dan gerakan agar menghasilkan akibat tertentu atau melakukan pekerjaan yang dikehendaki.”

Melawat ke masa awal abad XX, mesin telah dijadikan obrolan politik. Pada tahun 1926, mendiang Tan Malaka menulis Semangat Muda. Ia mudah membicarakan kapitalisme, feodalisme, sistem politik, ekonomi, buruh, dan pendidikan. Di sana, Tan Malaka pamrih mengartikan sistem ideal untuk menghasilkan kesejahteraan bersama dan persebaran kekayaan dengan acuan demi acuan. Ia memberikan pengertian mesin dalam politik kebijakan.

Tulisnya: “Tuan pabrik yang masih memakai mesin tua, tidak bisa menghasilkan begitu banyak dan begitu cepat. Harga barangnya tinggal mahal, dan akhirnya ia jatuh. Tetapi mesin baru tadi mengurangi tangan yang mengangkatnya, karena mesin itu bisa dijalankan dengan uap atau listrik saja. Berhubung dengan memakai mesin baru, beribu-ribu buruh dilepas, karena melimpah. Tiap-tiap negeri Zaman Hartawan penuh dengan limpahan buruh, yakni buruh yang dilemparkan dan tidak bisa dapat kerja.”

Kita memaknai ungkapan Tan Malaka sebagai imajinasi dalam jangka panjang. Ia mengerti bahwa keberadaan mesin tak sebatas pada perkara keilmuan dengan teknisnya, tapi juga berkelindan pada angkatan kerja, masalah pengangguran, dan kapitalisme yang licik. Pikiran itu bisa jadi absen dalam penafsiran mesin dan politik dalam abad XXI. Istilah hanya dimunculkan sebagai klaim pihak demi pihak berupa bahasa kesepakatan, strategi khusus, dan imajinasi untuk memenangkan kekuasaan.

Padahal, makna mesin itu terus berpengaruh pada nasib rakyat, baik dari ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Dalam ranah kesusatraan, Sutan Takdir Alisjahbana (STA) pernah memunculkan bayangan ketakutan akan zaman mesin dalam novelnya, Layar Terkembang (1937). Di sekian pengisahan, STA memberikan gambaran transformasi mesin pada masalah ekonomi dengan frasa “pekerjaan mesin”.

Kisah itu sedemikian rupa menjadi relevan saat abad XXI kita menghadapi bayang-bayang keberadaan kecerdasan buatan, yang terkait dengan mesin cerdas. Menariknya, C. A. van Peursen dalam Strategi Kebudayaan (1988) mendiskursukan perkara mesin dan ketubuhan manusia. “Sebuah mesin pun tidak merupakan sebuah benda tersendiri, melainkan, seperti badan manusia, bertautan dengan seluruh manusiawi, baik sosial maupun kulturil. Sebuah masyarakat yang belum menghapuskan perbudakan dan di mana tenaga kerja masih murah, tidak cepat-cepat menghasilkan industri mesin,” ungkapnya.

Penjelasan mengajak kita untuk menengok situasi politik mutakhir di Indonesia. Sebagai rakyat biasa, kita makin hari, makin sulit menerjemahkan maksud para pihak yang berkepentingan dalam politik. Mereka memiliki “mesin politik”, namun kelihatannya kesulitan memberi arti transformasi keberadaan mesin dalam politik dan kebijakan. Situasinya mengingatkan apa yang pernah digambarkan Mochtar Pabottinggi (1993) sebagai “Politik Tanpa Imajinasi”.

Celakanya, kehidupan politik kita carut marut dengan genangan permasalahan. Kehidupan politik yang makin klise, penuh kongsi, nirkeberpihakan, dan penuh keculasan. Masyarakat hanya dianggap sebagai lumbung suara. Ditidurkan dengan lagu pengantar—sebagaimana konsep stimulus dan respons. Mesin, dalam kendaraan, kita mengenal masa tua dan memerlukan turun mesin. Mesin dalam politik justru menyiratkan semakin tua, semakin menjadi. Kebudayaan politik kita agaknya dalam balutan tanda tanya.