Makan, Revolusi, Pendidikan

Di hadapan orang-orang terhormat, Prabowo Subianto tampai sebagai Presiden RI memiliki perhatian besar atas nasib jutaan mulut dan perut di Indonesia. Ia berulang mengucap diksi 'pangan' atau 'makan' saat berpidato di Jakarta, 20 Oktober 2024. Indonesia bukan negara kelaparan. Indonesia bukan negara kurang gizi. Prabowo Subianto menghendaki anak dan remaja di seantero Indonesia terjamin menikmati makanan bergizi. Makan tak sekadar makan atau menumpas lapar. 

"Banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah tidak makan pagi," kata Prabowo. Kata-kata meminta tanggapan dalam membenahi masa depan Indonesia: “Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi?” Pidato itu mengawali hari-hari mewujudkan misi Indonesia bergizi. 

Sejarah memberi pengajaran besar. Indonesia terlarang miskin dan lapar. Pada 1945, proklamasi tak cuma berurusan politik. Indonesia ingin terhormat sebagai negara berlimpah pangan. Indonesia itu negara subur: mencipta takdir makmur dengan “mengharamkan” kelaparan. Keinginan besar berbekal konstitusi tak mudah mewujudkan Indonesia terbebas kelaparan. Arus revolusi tetap memiliki bab jutaan orang di Indonesia menanggung lapar dan miskin. 

Soekarno pasti lebih lantang bila berucap Indonesia terlarang kelaparan, Pilihan kata dan gerak Soekarno menjadikan pangan atau makan itu tema besar dalam agenda-agenda revolusi belum selesai. Pada abad XXI, gaung itu terdengar saat Prabowo Subianto rajin berkhotbah makan dan masa depan Indonesia.

Lapar menjadi aib dalam revolusi. Soekarno keranjingan membuat perintah agar makan memberi pembenaran revolusi. Makan wajib menjadikan Indonesia mulia. Bukan bukan bermisi gemuk. Makan untuk jiwa-raga tangguh, berani, dan sehat.

Pada suatu masa, makan itu debat sengit dalam revolusi. Soekarno memberi perintah dan menuntut pengejawantahan. Di nalar pangan sering mengandung beras, Soekarno (1964) justru berkata: “Ubahlah menumu, tjampurlah makananmu dengan djagung, tjantel, ketela rambat, singkong, ubi dan lain-lai. Hanja ini jang kuminta, mengubah menu jang tidak akan merusak kesehatanmu." Di ”itu, ada kehendak tak mutlak berpikiran pangan itu nasi. Soekarno mengerti Indonesia itu beragam pangan. Penduduk di seantero Indonesia mustahil jika semua melulu penikmat nasi. Di pelbagai tempat, makanan pokok itu bukan nasi.

Pada 1964, Departemen Kesehatan RI mengeluarkan buku berjudul sangar: Revolusi Makanan Rakjat. Buku memuat penjelasan-penjelasan berpamrih revolusi. Pihak kementerian mengungkapkan: “Dengan buku ini kita dibawa menudju masjarakat sosialis Indonesia jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.” Kalimat-kalimat dari masa lalu seperti mengalami pengulangan dalam lakon demokrasi mutakhir. Prabowo-Gibran sedang gencar memasalahkan makan. Pemerintah sedang menunaikan tugas-tugas besar bertema makan meski tak lagi dibahasakan sebagai revolusi.

Kita mengikuti penjelasan menteri kesehatan di masa kekuasaan Soekarno: “Salah satu program pemerintah jang mulai 5 Djuli sampai sekarang masih terus tertjantum ialah program sandang-pangan, dan dari sandang-pangan jang terpenting adalah soal pangan karena langsung mengenai keadaan fisik dan kemampuan bangsa.” Kebijakan besar itu memiliki masalah-masalah harus dirampungkan. 

Keprihatinan pemerintah: “Pada umumnja rakjat belum mengerti tentang soal gizi, belum mengerti tentang bahan makanan jang baik untuk kesehatan badan, terutama anak-anak jang sedang tumbuh.” Kita menemukan lagi kemiripan kebijakan masa lalu dan kebijakan sedang diwujudkan Prabowo-Gibran, sejak resmi berkuasa pada 20 Oktober 2024.

Segala perkataan dan kebijakan oleh pemerintah Soekarno justru menghadapi situasi sulit dengan malapetaka 1965. Sekian pidato dan terbitan buku masa lalu menjadi dokumentasi sambil kita berusaha mengetahui tindakan atau bukti sudah dihasilkan dalam masalah makan dan revolusi. 

Pada masa 1950-an dan 1960-an, ikhtiar besar dilakukan pemerintah dan pelbagai pihak dalam penerangan pangan. Kita membaca publikasi bacaan diadakan oleh Indonesia Publishing House berjudul Pendidikan Rumah Tangga dan Kesehatan Badan (1954). Buku kecil memandu warga Indonesia dalam pengetahuan dan pengalaman menjadi sehat. Pokok pengajaran dalam buku: makan.

Kita membaca penjelasan: “Makanan itu harus kita pilih, jang bisa memberi zat-zat untuk membangunkan tubuh kita. Dalam pemilihan ini djanganlah pertjaja akan nafsu makanan. Oleh kebiasaan-kebiasaan jang salah dalam hal makan, maka nafsu makan itu sudah mendjadi buruk.” Salah dalam makan mengakibatkan sakit dan sengsara. Indonesia masa 1950-an menjadi masa penting dalam agenda-agenda pengajaran makan saat demokrasi amburadul dan ribut politik sulit selesai. Makan diajarkan menggunakan konstitusi, kurikulum, dan perbukuan.

Masa lalu tak harus terulang. Pada 22 Oktober 2024, Gibran sudah mengunjungi SD di Jakarta dalam misi pemberian dan pembuktian makanan bergizi. Murid-murid diajak menikmati makanan bergizi. Gibran hadir di institusi pendidikan, memberi bobot pemaknaan: kebijakan makanan bergizi gratis menjadi urusan besar di naungan kementerian pendidikan (dasar dan menengah). Pengajaran makanan dan gizi meminta keseriusan dan keutamaan. 

Kerja akbar mengenai makanan bergizi pun dilakukan serius pada masa Orde Baru. Soeharto tak sekadar sesumbar swasembada pangan. Misi mengadakan makanan bergizi diterapkan menggunakan pelbagai cara. Pendidikan (makanan) di sekolah dan rumah diutamakan agar kebijakan-kebijakan pemerintah mudah terwujud. Agenda di jalur pendidikan ditunjang beragam siasat mengajarkan makanan bergizi melalui iklan, film, poster, lagu, dan lain-lain.

Pada 1996, terbit buku berjudul Berbagai Cara Pendidikan Gizi oleh Suhardjo. Buku bermuatan pengajaran akademik tapi mudah terbaca dan terpahamkan pembaca umum. Peringatan disampaikan Suhardjo: “Masalah gizi menimbulkan masalah pembangunan di masa yang akan datang. Keterlambatan dalam memberikan pelayanan gizi akan berakibat kerusakan yang sukar atau malahan tak dapat ditolong.” Ia mengerti program-progam penting diselenggarakan rezim Orde Baru. Makan itu urusan kekuasaan, berlanjut urusan kesehatan, ekonomi-sosial, pendidikan, dan lain-lain.

Pada 2024-2029, kita diajak pemerintah berpikiran makanan bergizi. Pemahaman pun disempurnakan dengan “gratis”. Pemerintah memikirkan sekolah dan makanan bergizi. Murid-murid di seantero Indonesia diharapkan cukup pangan dan merasakan dampak makanan bergizi. Konon, makanan bergizi berpengaruh dalam pertumbuhan raga dan kecerdasan. Kita sedang mengikuti “drama kolosal” sedang dimulai oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Misi besar ini bukan baru. Sejak masa kekuasaan Soekarno dan Soeharto, makan telah terpilih dalam mengagungkan revolusi dan pembangunan nasional. Begitu.