Dari Rakyat, oleh Penguasa, untuk Keluarga

Alkisah, di Inggris pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat di hari kemerdekaan Indonesia, George Orwell menuliskan sebuah cerita mengenai pemberontakan berjudul Animal Farm. Di Indonesia, novel itu diterjemahkan oleh Mahbub Djunaidi menjadi Binatangisme (1983). Sekelompok binatang dengan beragam jenis digambarkan menggulingkan kekuasaan manusia di sebuah peternakan. Revolusi itu dipelopori oleh seekor babi. Pergolakan terjadi, lantaran tindakan manusia atas para binatang dianggap sangat semena-mena dan hanya demi kepentingan pribadi.

Singkat cerita, setelah terjadi siasat dan perlawanan bersama, para binatang memenangkan perjuangan. Mereka bersorak atas keberhasilan menggulingkan rezim diktator. Namun, siapa sangka, rasa senang atas bayangan kehidupan yang lebih sejahtera hanya sependek bunyi tepukan tangan. Binatang babi malah berangsur-angsur menjadi otoriter dan memerintah sesama binatang lebih keras dan tidak demokratis dibanding manusia sendiri.

Pada akhir cerita, para binatang mengintip para pemimpin dan babi sedang makan malam bersama para manusia. Mereka berjalan dengan menggunakan dua kaki dan minum bir. Kemudian, para binatang juga mendengar pemimpin mereka dan para manusia saling bertengkar ketika bermain kartu, hingga para binatang tidak dapat lagi membedakan, siapa diantara mereka yang manusia dan siapa di antara mereka yang binatang.

Novel itu, mengingatkan kita pada sejarah penguasa di Indonesia, lalu rentetan hal yang terjadi akhir-akhir ini. Dalam kesejarahan, kita pernah dipimpin oleh Soeharto, era Orde Baru yang dipercayai lekat dengan kediktatoran dan nepotisme. Masa dengan sedikit ruang kebebasan dan penuh kekerasan. Kekuasaan tersebut membentang sejak 1967-1998.

Pasca-1998, Indonesia menyambut semangat reformasi dengan harapan kebebasan dan kesejahteraan. Namun, setiap pergantian pemimpin, permasalahan seperti kembali beranak-pinak. Kita hampir dibuat kehilangan harapan pada para pemimpin yang menjanjikan kesejahteraan tapi perlahan malah menghisap sumber kehidupan.

Yang terbaru, bertambahnya usia Indonesia menjadi 79 tahun, tepat seminggu lalu, terasa semakin asing dari esensi kemerdekan. Merdeka dari kemiskinan, kebodohan, penindasan, dan tekanan terasa kian jauh untuk diraih oleh masyarakat. Beragam keluhan terdengar dari berbagai sisi: Pendidikan yang semakin mahal, sulitnya lowongan kerja, harga bahan pokok yang terus naik, kesenjangan sosial, berita korupsi para pejabat, dan sederet masalah lain.

Di hadapan beratus-ratus masalah tersebut, sayangnya para petinggi justru malah sibuk mengurusi strategi untuk menduduki posisi-posisi penting di era selanjutnya. Mereka bertarung gagasan tidak mengatasnamakan kepentingan rakyat, tapi atas nama partai, keluarga, dan pribadi.

Kompas (23/8/2023) bertajuk Peringatan Darurat (Negara), menuliskan beramai-ramai warga sipil mulai mempertanyakan eksistensi negara melalui unggahan 'peringatan darurat' disertai gambar garuda berlatar biru. Apakah Indonesia saat ini masih negara hukum (rule of law, rechtsstaat) sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi? Gerakan itu masif dilakukan oleh berbagai pihak karena dipercayai, beberapa peraturan berupaya dianulir untuk mengarah pada dinasti politik. Tentu, yang dikhawatirkan akan berujung pada nepotisme.

Sepertinya ada yang salah dari para pejabat dalam memandang fungsi kekuasaan di negeri ini. Wakil rakyat yang seharusnya mewakili kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan justru “mewakili kemewahan” yang tidak dimiliki rakyat. Hanya sebatas itu. Mereka tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi masyarakat yang hidup dalam balutan kekurangan pangan, akses pendidikan, tempat tinggal, keamanan, dan kesejahteraan. Yang terpenting adalah kebahagiaan dan kesejahteraan mereka pribadi. 

Dalam salah satu ceramah, Emha Ainun Najib atau Cak Nun, pernah mengungkapkan keprihatinan melihat para pemimpin yang tidak lagi memiliki sensitifitas pada rakyat: “Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini yang mana yang tidak sengkuni. Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa. Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah ndak makan? Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu.!”

Barangkali benar yang dikatakan Soekarno, bahwa perjuangannya lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuangan generasi selanjutnya akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri, terutama para pejabat. Tapi, tak jadi soal apapun yang akan terjadi. Kita bisa tetap yakin, masih ada harapan besar untuk menciptakan Indonesia yang benar-benar Merdeka. Hal itu terbukti atas kemenangan tuntutan masyarakt atas  putusan MK. 

Tiada yang mampu mewujudkan harapan itu selain bangsa Indonesia sendiri, berjuang bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” bukan “dari rakyat, oleh penguasa, untuk keluarga”. Berjuang dalam ruang masing-masing sembari mengingat bait puisi Peringatan (1986) gubahan Wiji Thukul: “Apabila usul ditolak tanpa ditimbang/Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan/Dituduh subversif dan mengganggu keamanan/ Maka hanya ada satu kata: Lawan!”