Pemerintah dan beragam institusi di Indonesia mengadakan peringatan 100 tahun AA Navis (1924-2024). Diskusi dan lomba diselenggarakan untuk penghormatan. Jumlah pembaca teks-teks sastra gubahan Navis mungkin bertambah. Pengenalan sosok dan pemahaman atas warisan sastra tak ada jaminan meningkat. Di Indonesia, acara-acara peringatan biasa cepat berlalu, sulit dan enggan teringat sepanjang masa.
Kita sekadar membuat peringatan kecil dengan mengaitkan cerita-cerita lama dari Navis dengan lakon politik mutakhir. Pada 20 Oktober 2024, tata politik Indonesia berubah dengan pelantikan presiden baru. Lanjutan halaman-halaman demokrasi tentu pembentukan kabinet. Orang-orang menebak dan maklum dengan kejutan nama-nama menteri. Pemilihan menteri itu hak presiden berdasarkan konstitusi dan pelbagai pertimbangan.
Di Kompas, 15 Oktober 2024, kita membaca berita agak panas bertema menteri: “Susunan kabinet presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai terang setelah Prabowo memanggil para calon menteri dan wakil menterinya. Penyelesaian segera formasi kabinet bisa menjadi modal bagi pemerintahan Prabowo untuk tancap gas mewujudkan visi, misi, dan programnya.” Sekian hari, orang-orang terus mengikuti perkembangan kabinet: nama dan posisi. Pemanggilan dan pembekalan oleh Prabowo menjadi kesibukan besar sebelum hari bersejarah dalam kekuasaan di Indonesia: 20 Oktober 2024.
Berita lanjutan di Kompas, 16 Oktober 2024: “Adanya sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto untuk duduk di kabinetnya adalah bagian dari keberjelanjutan.” Kita mendapat berita-berita terbaru. Kita malah ingin mendapat cerita-cerita lama agar memiliki refenresi (imajinasi) mengenai menteri-menteri di Indonesia, dari masa ke masa.
Di peringatan seabad AA Navis, kita cuma ingin mengurusi menteri, bukan presiden. Sejak masa kekuasaan Soekarno sampai Soeharto, cerita-cerita Navis biasa memasalahkan politik. Ia mahir memberi kritik. Pengarang tampil sebagai pengejek. Cerita pun membuktikan peka demokrasi dengan sodoran-sodoran ralat atau seruan.
Pada masa 1950-an, orang-orang dibingungkan kecamuk politik berakibat kabinet sering berganti. Menteri-menteri pun mudah berganti sesuai kehendak penguasa dan persekongkolan sekian partai politik. Navis membuat rekaman demokrasi dalam cerita-cerita. Ia sering mengisahkan menteri dan imajinasi kekuasaan mengandung kelakar.
Kita membaca cerita dipublikasikan masa 1950-an berjudul Politik Warung Kopi. Pengarang bercerita dampak-dampak kekuasaan di Sumatera meski lakon terbesar berpusat di Jawa. Navis memunculkan sekian tokoh biasa berkumpul di warung kopi. Mereka minum kopi sambil mengumbar kata-kata dan imajinasi. Di warung kopi, politik selalu panas. Navis memberi sebutan “sidang politik” untuk “kegembiraan” orang-orang mengikuti berita-berita politik terbaru.
Cerita mencampur ketegangan dan humor. Pengarang mengisahkan: “Jika dalam memperbincangkan suatu masalah yang sedang terjadi di tanah air, mereka menempatkan diri sebagai menteri kadang-kadang. Siapa yang akan jadi perdana menteri, siapa yang jadi menteri luar negeri, keuangan, dan sebagainya. Menteri-menteri yang mereka perebutkan adalah yang penting saja.” Mereka berlagak menjadi menteri dengan cara mengundi kertas-kertas ditulisi jabatan. “Hiburan” saat Indonesia menganut demokrasi parlementer.
Di warung kopi, debat terjadi tapi tak menentukan nasib Indonesia. Mereka sekadang penikmat kopi. Para menteri sering berada di Jakarta untuk memenuhi tugas-tugas besar. Debat diselingi minum kopi dan merokok gampang kebablasan ke masalah kemakmuran dan kemiskinan. Navis menjadikan warung itu tempat “penting” menguak bobrok dan angan demokrasi di Indonesia.
Sejak mula, Navis sadar dengan kritik-kritik untuk dihadirkan di cerita selain “hiburan”. Ia berharap cerita-cerita sanggup merekam zaman, mengajak pembaca sadar situasi pelik. Navis (1978) mengenang ketekunan menggubah cerita pendek dan suasana sastra sejak masa 1950-an: “Cerpen-cerpen saya bernada mengejek, sinis. Mungkin gejala itu timbul dari orang-orang yang tak berdaya menghadapi kenyataan yang pahit, seperti lazimnya pada masa itu. Bahkan banyak cerpen yang sinis gayanya yang muncul di permukaan bumi sastra bangsa kita pada masa itu, sebagai ciri zamannya.”
Kita berlanjut membaca cerita pendek berjudul Pak Menteri Mau Datang. Kesibukan dan kerepotan biasa terjadi jika ada kunjungan menteri. Corak feodalisme lumrah bermunculan demi menghormati menteri. Di suatu kantor (jawatan), para pegawai mengadakan rapat selama tiga hari agar menghasilkan keputusan terpenting meladeni menteri.
Satire dicantumkan Navis: “Segala tenaga dan pikiran harus dikerahkan untuk menyelenggarakan segala rencana penyambutan. Seluruh pegawai harus kerja siang dan malam. Melembur. Dan, jika perlu di kantor disediakan makan.” Kita mengerti jika menteri-menteri sering menimbulkan kerepotan. Mereka itu bekerja tapi malah membuat bawahan atau pegawai di daerah-daerah sibuk tak bermutu. Anggaran dan jenis acara justru tak mendukung cita-cita Indonesia makmur. Kita tak lupa merenungkan ejekan Navis berlatar masa lalu: “Namun, orang pun tahu bahwa darah dan daging seorang menteri mengalir semacam mukjizat sekeramat lampu Aladin.” Menteri bukan manusia biasa.
Kita memastikan repot mengurusi kedatangan menteri bersambung: sejak masa kekuasaan Soekarno sampai sekarang. Pada masa Orde Baru, menteri mungkin malah memberi kesibukan bertambah bagi dinas atau kantor di daerah-daerah. Pada abad XXI, kunjungan itu kadang dijadikan “drama” dengan kamera dan berita diusahakan memikat. Menter-menteri dari Jakarta menuju daerah-daerah mencipta masalah-masalah dalam anggaran, acara, dan fasilitas.
Di cerita gubahan Navis, ada tokoh frustrasi: “Gila. Sungguh gila. menteri saja belum berangkat dari Jakarta, tapi biaya konsumsi sudah habis. Mana lagi biaya makan Pak Menteri dan rombongan selama di sini, belum lagi biaya konsumsi untuk resepsi….” Ia marah dan bingung. Birokrasi memberi dilema-dilema. Di ujung bingung, ia berucap: “Ya Allah, ya Tuhan. Jatuhkan sajalah kabinet ini. Biar Pak Menteri tak jadi datang.” Di situ, kita belajar lagi demokrasi, oposisi, birokrasi, frustrasi, dan lain-lain.
Navis tak sembarangan menulis cerita. Dulu, ia pernah menjadi pegawai negeri. Di kantor, ia mengerti birokrasi dengan segala curang, nafsu, dan rebutan. Navis tak disukai atasan. Situasi makin tak keruan. Navis (1994) mengingat nasib masa lalu: sadar mendapat benci dan sangsi. Ia memutuskan “keluar begitu saja, tak masuk-masuk kantor lagi.” Pengalaman menjadi pegawai negeri di dinas daerah itu turut memberi pengaruh dalam pengisahan menteri.
Navis mahir pamer cerita memuat ejekan dan lelucon. Ia masih bercerita menteri. Di cerita berjudul “Sepasang Jas dari Menteri”, Navis mengisahkan tokoh terhormat berkunjung ke Belanda. Ia diundang bertemu dengan menteri. Masalah terbesar stelan jas. Ia menginginkan tampil resmi. Pertemuan terjadi di hotel. Tokoh itu cuma mampu mengenakan batik. Situasi mencekam: “Banyak orang telah hadir. Semuanya dengan stelan jas. Dan semua mata memandang saya dengan cahaya mata yang memudar serta senyum terhejan… karena saya mengenakan baju batik saja.” Ia mengerti akibat. Tokoh lekas sadar melakukan kesalahan: “Karena tahu diri saya memencil. Tapi karena tahu saya dari Indonesia, wakil bangsa, saya sesali diri sendiri.”
Di hadapan menteri, ia merasa menjadi manusia-rendahan. Ia makin mengerti posisi sebagai orang Indonesia dan pejabat terhormat di Belanda. Navis memberi kita cerita berlatar negara jauh agar tak selalu memikirkan menteri-menteri di Indonesia. Cerita tetap mengandung sindiran. Pulang ke rumah, tokoh itu bermimpi setelah sengaja “membiarkan setiap kesulitan datang bersarang.” Ia tidur mendapat mimpi: “mendapat kiriman stelan jas wol keluaran Inggris dari menteri.” Tokoh itu mencoba mengenakan jas tapi terbukti kelewat besar. Mimpi diceritakan kepada keluarga.
Si anak berkata: “Memang baju menteri terlalu besar buat ayah.” Kita lekas mengerti maksud dalam kalimat. Si tokoh memang tak pantas menjadi menteri. Kita ikut mengingat nafsu para tokoh pada masa Orde Baru berharap diminta Soeharto menjadi menteri, masuk dalam Kabinet Pembangunan. Dulu, orang menjadi menteri itu seperti mendapat mukjizat.
Pemegang kekuasaan di Indonesia berganti: 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto menjadi presiden, berhak menentukan menteri-menteri dalam kabinet untuk mewujudkan beragam misi. Kita mengetahui dan mengingat nama-nama menteri. Kita bisa sekalian membuka kembali cerita-cerita gubahan Navis mengenai (imajinasi) menteri, sejak masa revolusi sampai Orde Baru. Peringatan 100 tahun AA Navis justru mengarahkan kita menafsirkan sastra dan kekuasaan. Navis mahir memberi kritik tapi tak pelit mengajak pembaca tertawa. Begitu.
Sumber PilihanEditor: Kendi Setiawan
