Masalah (Penulisan) Sejarah

Di Indonesia, sejarah masih masalah. Kita menjelang peringatan hari bersejarah bertajuk kemerdekaan tapi sejarah terus bermasalah. Konon, masalah-masalah itu bermunculan dari pemerintah. Sekian bulan lalu, publik mulai mendapat kabar tentang ikhtiar besar pemerintah dalam mengadakan buku sejarah (resmi) nasional. Pemerintah menghimpun 100-an sejarawan untuk menggarap buku.

Kerja penuh risiko dimaksudkan sebagai “hadiah” saat usia kemerdekaan Indonesia bertambah. Buku bakal tebal dan terbit dalam jilid-jilid justru disambut debat, gugatan, dan cibiran. Pihak pemerintah tetap menganggap penulisan buku sejarah itu “kepastian” saat orang-orang menuduh sebagai “ketergesaan” dan “pemaksaan”.

Penulisan buku sejarah berdasarkan kemauan pemerintah bukan masalah “baru”. Kita membuka ingatan melalui penjelasan Asvi Warman Adam (2006). Ingatan tak lengkap tapi membekali publik mengetahui pamrih dan mutu buku sejarah edisi rezim Prabowo Subianto. “Sejarah (resmi) dibuat untuk kepentingan penguasa,” tulis Asvi Warman Adam. Kita tak kaget. Kalimat itu berulang diucapkan dan dituliskan para ahli sejarah.

Penjelasan tak boleh terlupa: “Penulisan buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) berawal dari pembicaraan di Seminar Sejarah Nasional II, Jogjakarta, 1970… Buku SNI itu akan dipakai sebagai buku pelajaran di perguruan tinggi sekaligus bahan acuan penulisan buku sejarah tingkat sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat atas.” Buku sangat penting dalam berpikir sejarah atau paham sejarah.

Buku sejarah disusun pada masa Orde Baru mengandung sengketa. Penulisan mengikuti “perintah” tapi sosok-sosok dalam penggarapan buku memiliki perbedaan sikap dan “kepatuhan”. Sengketa silam diungkapkan lagi oleh Asvi Warman Adam: “Konflik sudah dimulai dalam lingkungan tim penyusun sejarah. Deliar Noer, anggota jilid V, yang ditugasi menulis ‘Sejarah Pergerakan Islam 1900-1945’, suatu hari dipanggil Nugroho Notosusanto dan diminta mengundurkan diri. Materi sejarah yang sudah selesai ditulis Deliar Noer tidak dimuat sama sekali dalam SNI. Mundurnya Deliar Noer kemudian diikuti seluruh temannta pada jilid V, yakni Abdurrahman Surjomihardjo, Thee Kian Wie, dan Taufik Abdullah. Terakhir, ‘mundur’ Sartono Kartodirdjo, yang keberatan dilibatkan sebagai penanggung jawab materi buku, terutama SNI jilid VI.” Buku dari masa lalu itu digarap dengan pelbagai adu kepentingan. Para sejarawan mudah “dikalahkan” oleh nafsu penguasa. Buku lama telanjur digunakan sekian dekade meski dianggap tak berlaku lagi sejak tahun 2000.

Pada 2025, kita pun (sempat) mengetahui ada sengketa dalam penulisan buku sejarah (resmi) dipimpin Suzanto Zuhdi. Kerja akbar itu selalu mendapat penegasan dan pembelaan dari Fadli Zon. Perbedaan pendapat gampang ditepis oleh pemerintah. Rasa menang sudah dimunculkan dulu tanpa memberi penjelasan dan argumentasi memadai untuk dipikirkan publik.

Kini, kita justru tergoda buku-buku (pelajaran) sejarah digunakan sebelum 1970 atau pemberlakuan serial Sejarah Nasional Indonesia diproduksi rezim Orde Baru. Dulu, buku-buku (pelajaran) sejarah turut dalam pembentukan kebanggaan dan pemahaman murid-murid atas sejarah panjang Indonesia. Sejarah bikin penasaran dan membesarkan seruan revolusi. Di sekolah-sekolah, buku-buku pelajaran sejarah memastikan Indonesia itu negara besar dan mulia.

Pada 1950, terbit buku berjudul Sedjarah Indonesia II susunan Sanusi Pane. Buku terbitan Balai Pustaka untuk cetakan ketiga. Sejak masa 1930-an, orang-orang mengenali Sanusi Pane sebagai penggubah teks-teks sastra. Pada masa setelah proklamasi, ia tampil dalam penulisan buku (pelajaran) sejarah mendukung keinginan pemerintah menumbuhkan kemuliaan Indonesia, sejak masa lalu sampai masa revolusi. Buku pelajaran sejarah ditulis sastrawan tentu menimbulkan “ragu” tapi buku dibutuhkan dalam pengajaran di seantero Indonesia.

Pengajaran sejarah berdampak untuk “membenci” kolonialisme dan menumbuhkan “kemenangan” atas revolusi. Dulu, sejarah berisi perang-perang itu kelumrahan. Sanusi Pane mengungkapkan: “Perang Diponegoro, Perang Padri dan Perang Minangkabau dibitjarakan pandjang lebar dalam bahagian ini dibandingkan dengan kedjadian-kedjadian jang lain-lain. Sebabnja djelas: ketiga perang itulah jang bersama dengan Perang Atjeh jang mendjadi puntjak perlawanan terhadap Belanda.” Murid-murid memang bergairah bila belajar sejarah berisi perang-perang atau pembesaran heroisme di arus nasionalisme.

Di buku Laporan Seminar Sejarah di Jogjakarta (1957), kita membaca petikan sambutan Presiden UGM Sardjito: “Umumnja buku sedjarah jang dipergunakan disekolah-sekolah bersifat chronologis, dan banjak berisi hal peperangan dan bentrokan dari negara-negara tetangga atau golongan-golongan suku bangsa satu sana jang lain. Djadi mempunjai tjorak geografie-politis. Memang buku-buku sedjarah kita dulu djuga bertjorak rupa seperti Babada Tanah Djawi, jang dipakai disekolah rendah di Djawa, sebelum ada larangan dari pemerintah Belanda.” Perang itu seperti keutamaan dalam pengajaran sejarah.

Pada 1958, terbit buku berjudul Indonesia Ditengah-Tengah Dunia: Dari Abad ke Abad jilid III susunan Soeroto. Buku berjudul apik digunakan dalam pengajaran sejarah di sekolah. Buku tampil memikat dengan pemuatan gambar dan peta. Belajar sejarah diusahakan membuat murid-murid serius dan gembira. Sejarah tetap saja pelajaran memerlukan kekuatan ingatan meski kesalahan dan kelemahan tetap terkandung dalam buku-buku lama.

Kita mengutip isi buku pelajaran sejarah: “Sehingga kira-kira tahun 1900 telah menguasai sebagian besar daerah-daerah penting tanah air kita, tetapi kekuasaan Belanda itu pada tahun 1900 itu sekali-kali belum meliputi seluruh tanah air kita. Berbagai daerah sangat luas di Sumatra-Tengah, Sulawesi-Tengah dan lebih-lebih Kalimantan tidak pernah didatangi oleh Belanda. Begitupun beratus-ratus pulau di Nusa-Tenggara dan Maluku Utara dan Selatan tidak pernah diindjak oleh orang Belanda.” Kita mengandaikan murid-murid masa Orde Baru mendapatkan pemahaman sejarah mengenai kolonialisme (Belanda) dalam kalimat-kalimat berbeda. Murid-murid “diminta” agar sangat membenci Belanda tapi pengetahuan peta daerah-daerah dikuasai Belanda abad XIX dan awal abad XX belum dimengerti.

Buku-buku lawas masih bisa ditemukan dan dipelajari. Kita membaca lagi mungkin menunduk atau geleng-geleng kepala demi menemukan kebenaran. Di Indonesia, pengajaran sejarah memang sering diributkan berkaitan dampak dari pembelokan sejarah, pemutihan sejarah, atau pemalsuan sejarah.

Masa lalu terpanggil saat kita masih dalam ketegangan menantikan penerbitan buku sejarah nasional direncanakan meramaikan peringatan Hari Kemerdekaan (2025). Buku-buku pelajaran sejarah lawas mungkin mengandung salah tapi membaca kembali itu menimbulkan “geregetan” sebelum muncul referensi baru dalam agenda kekuasaan Prabowo Subianto.

Kita genapi ingatan dengan membaca keterangan Kuntowijoyo (1995). Keterangan masih penting bagi kita berminat dengan (pelajaran) sejarah: “Barangkali kata ‘sejarah’ didengar pertama kali karena dipakai guru sejarah yang selalu berhubungan dengan pelajar dalam pengajaran sejarah, dari SD, SLTP, SMU dan mungkin tahun-tahun pertama di perguruan tinggi… Pelajaran yang mengandung pesan-pesan moral kadang-kadang disatukan dengan mata ajaran kewarganegaraan, meskipun semua itu dapat dicakup dalam pelajaran ‘sejarah nasional.”

Pada suatu hari, anak dan cucu kita bakal mendapat pengajaran sejarah bersumber buku-buku dihasilkan dalam rezim Prabowo Subianto. Pengajaran sejarah tentu tak tergantung buku-buku saat murid-murid makin girang dengan segala suguhan dalam gawai. Sejarah tak melulu terdapat dalam buku. Begitu.