Kuali Serabi dan Demokrasi: Tulisan (bukan) untuk Fadli Zon

Pada 2 Juli 2025, Fadli Zon berada di kompleks parlemen, Jakarta. Pada suatu masa, orang-orang mengenali itu Gedung MPR/DPR. Fadli Zon sedang “bercakap” bareng Komisi X DPR membahas penulisan buku sejarah (resmi) nasional. Di situ, hadir Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan protes dan gugatan kepada Fadli Zon. Mereka meminta pertanggungjawaban atas omongan-omongan Fadli Zon merujuk sejarah 1998. Kejadian di Gedung MPR/DPR itu memicu ingatan-ingatan lama terpendam.

Sejarah tak dimulai dengan kepastian. Pada saat membentuk masa depan, orang-orang tak lagi ingat sejarah berubah arah dan kegagalan dalam ketepatan. Sejarah justru memuat “kebetulan” dan “petaka” tanpa sempat terduga sebelum pengesahan kebijakan-kebijakan.

Kita mulai dengan kubah. Di majalah Intisari edisi Oktober 1991, pengisahan sejarah dan kubah beralamat di Jakarta. Bangunan itu bersejarah meski memberi siksa besar atas keberakhiran rezim Orde Baru (1998). Pada saat tulisan tersaji kepada pembaca, Soeharto belum menjadi gosip bakal segera tamat. Kita membaca artikel lama mengandung sejarah dan pembentukan masa depan.

Pembaca diajak berimajinasi kubah di gedung parlemen atau Gedung MPR/DPR. Di tatapan mata, atap itu berupa kubah aneh, sejarah dan kubah itu dimulai pada masa kekuasaan Soekarno. Kita mengutip: “Beberapa usaha untuk mendapatkan bentuk kubah yang benar diupayakan Nurpantjo, yang saat itu baru lulus setahun dari ITB, mencoba menggergaji dan memotong cetakan yang berasal dari kuali untuk serabi menjadi dua bagian. Maksudnya untuk menghasilkan bentuk kubah yang tidak retak. Namun, ketika Soejoedi melihatnya, malah timbul ide baru. Dua potongan kubah direka-reka menjadi seperti busur.”

Mereka sedang dalam angan merancang gedung penting. Soekarno menginginkan pendirian gedung direncanakan untuk Conefo (Conference of The New Emerging Force). Konon, institusi itu tandingan PBB. Gedung memuat pamrih besar tapi sejarah berbelok arah. Soekarno tak beruntung: “Kendati rencana pendirian gedung terwujud tapi keinginan Bung Karno untuk menyelenggarakan Conefo kandas. Soalnya, terjadi peristiwa G30S/PKI. Pemerintahan Orde Lama jatuh, digantikan oleh pemerintahan Orde Baru. Pembangunan gedung sempat terbengkalai. Akhirnya, Presiden Soeharto dan pimpinan DPR-GR memutuskan melanjutkan pembangunan gedung menjadi proyek Gedung MPR/DPR.”

Soeharto turut berperan dalam mewujudkan gedung mengisahkan demokrasi. Konon, parlemen menandai demokratisasi di Indonesia. Soeharto melanjutkan tapi memberi pemaknaan besar atas gedung untuk durasi kekuasaan. Di situ, ia selalu sah sebagai penguasa. Di gedung megah, ia terbiasa mendapat amanah dan tepuk tangan. Gedung bercerita kebesaran dan kesaktian Soeharto.

Di majalah Intisari, terbaca pembenaran Orde Baru: “Di bawah atap (kubah) inilah sebenarnya sebagian besar nasib bangsa Indonesia ditentukan. Simak saja, tiap lima tahun Sidang Umum MPR digelar untuk menetapkan GBHN. Seandainya bisa berbicara, atap dan dinding tentu akan bercerita pahit dan manis kisah perjalanan kehidupan demokrasi Indonesia.” Artikel bertahun 1991 wajib disusul artikel berlatar krisis akbar di Indonesia (1997-1998-1999).

Sejarah dibuat di kubah. Peran sebagai atap dan permainan simbol “diselingi” ulah para mahasiswa atau kaum demonstran. Pada 1998, mereka berada di atas kubah. Mereka mengenakan jas almamater. Mereka membawa bendera dan spanduk. Di atas kubah, selebrasi keruntuhan rezim Orde Baru mengubah arah sejarah (demokrasi) Indonesia. Foto-foto penting mengenai kubah itu mengingatkan Soeharto tamat, tak lagi mendapat pujian dan tepuk tangan. Soeharto dengan album pidato dan GBHN di bawah kubah masuk dalam sejarah mengandung petaka.

Pada saat Soeharto masih berkuasa, buku besar dan berat berhasil diterbitkan demi sejarah. Buku itu berjudul Gedung MPR/DPR RI: Sejarah dan Perkembangannya (1995). Buku menandai peringatan 50 tahun Indonesia merdeka. Pembaca diajak mengingat babak awal, sebelum gedung terlalu berverita Soeharto. Kita mengutip angan besar Soekarno: “Tanggal 19 April 1965, upacara yang semarak dihadiri oleh berbagai perwakilan negara-negara asing, tepat pada peringatan ulang tahun kesepuluh Konferensi Asia-Afrika, dipancangkan tiang pertama pembangunan proyek di Jakarta.” Sejarah dimulai dengan tiang untuk disusul kubah. 

Di babak Soeharto, gedung itu memiliki pemaknaan tak mengikut perintah dan angan Soekarno. Keterangan dalam buku berlatar 1966: “Pak Harto terbukti memiliki visi jauh ke depan. Sebagai seorang demokrat yang senantiasa berpegangan kepada konstitusi dan selalu menghargai sepenuhnya kedaulatan rakyat, beliau menghargai pentingnya bangsa yang besar ini memiliki sebuah kawasan berisikan bangunan monumental, permanen, representatif, dan megah. Sebuah bangunan yang bisa dibanggakan untuk menampung aktivitas demokrasi masyarakatnya.”

Pada 1995, buku itu memberi penguatan atas kekuasaan Soeharto. Buku mengenai Gedung MPR/DPR tapi tokoh terbesar tetap Soeharto. Buku telanjur terbit meski mirip “pembekalan” petaka demokrasi di Indonesia. Tiga tahun berselang, Soeharto tak lagi berkuasa. Ia absen di Gedung MPR/DPR setelah aksi-aksi demonstrasi dan keberakhiran rezim Orde Baru.

Nama tak boleh terlupa jika mengingat gedung bersejarah: Soejoedi Wirjoatmodjo. Ia turut dalam arus sejarah pembuatan gedung bersama Sutami. Pada 2011, terbit buku berjudul Membuka Selubung Cakrawala: Arsitek Soejoedi. Buku penting untuk biografi arsitek dan sejarah (bangunan-bangunan) Indonesia.

Soejoedi, nama penting dan menentukan. Di buku, kita membaca: “Presiden Soekarno sudah memutuskan bahwa pemenang sayembara ‘political venues’ adalah Soejoedi. Tidak ada notulen mengenai sidang tim juri dan alasan memenangkan rancangan buatan Soejoedi… Segera setelah menetapkan pemenang sayembara, Presiden Soekarno memerintahkan pembentukan Komando Projek Conefo. Menyelesaikannya sebelum tanggal 17 Agustus 1966. Hanya tersedia waktu 17 bulan untuk memenuhi komando Presiden Soekarno.” Sejarah masih terbaca.

Pada masa berbeda, gedung itu menjadi tempat bersejarah bagi keturunan Soekarno: anak (Megawati) dan cucu (Puan Maharani). Dua tokoh tercatat menjadi presiden dan pimpinan DPR. Di bawah kubah, babak demokrasi untuk Puan Maharani masih berlanjut. Ia mendapat peran terhormat di gedung bersejarah.

Kini, ada kejadian memunculkan Fadli Zon dan penulisan buku sejarah (resmi) nasional. Orang-orang di naungan atap berupa “kuali serabi” merasa berkepentingan ingin mengetahui pamrih dan mutu dari penulisan buku sejarah menimbulkan debat-debat sengit. Kita mungkin terseret debat mereka meski memiliki hak cuma ingin mengenang gedung: sejak masa kekuasaan Soekarno sampai keberakhiran rezim Orde Baru. Begitu.