Prabowo-Gibran: Pertarungan Terakhir Sang Jenderal dengan Kadar Stigma Dinasti Politik

Teka-teki siapa cawapres Prabowo Subianto akhirnya terjawab juga. Bukan Erick Thohir atau Khofifah Indar Parawansa yang mendampingi Prabowo, tapi Gibran Rakabuming Raka yang dipilih Koalisi Indonesia Maju sebagai cawapres pendamping Prabowo. Keputusan ini menjadi akhir dari bola liar yang menggelinding beberapa waktu belakangan mengenai siapa sosok yang bakal menjadi pasangan Prabowo.

Ketika Gibran diumumkan sebagai cawapres Prabowo, sebenarnya kabar itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Beberapa minggu terakhir, nama Gibran telah santer diisukan bakal mendampingi Prabowo dalam pilpres 2024. Yang mengagetkan publik justru adalah pada proses bagaimana Gibran sampai dipinang Prabowo menjadi cawapres.

Secara administratif, Gibran seharusnya tidak bisa mendaftar menjadi capres/cawapres karena usianya belum memenuhi syarat. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, mensyaratkan umur 40 tahun apabila seseorang ingin mendaftar menjadi capres/cawapres. Sedangkan Gibran usianya baru 36 tahun. Artinya jalan Gibran untuk menjadi capres/cawapres sebenarnya tertutup. Tapi ternyata lewat putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dikatakan bahwa seseorang yang belum berumur 40 tahun tapi pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih berdasar pemilu, maka boleh menjadi presiden-wakil presiden. Putusan ini membuka pintu yang awalnya tertutup menjadi terbuka untuk Gibran maju dalam pilpres 2024.

Mengapa Gibran didorong sedemikian rupa untuk menjadi cawapres Prabowo dalam pilpres 2024? Setidaknya terdapat dua jawaban atas pertanyaan ini; pertama, dengan berpasangan dengan Gibran, secara tidak langsung Prabowo mendapat restu atau dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertarung dalam pemilu 2024. Secara logika, tidak mungkin Jokowi tidak mendukung anak kandungnya sendiri, meskipun PDIP selaku partai tempat Jokowi bernaung mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Jokowi ini penting mengingat jumlah loyalisnya yang terhitung besar, serta kepuasan publik atas kinerja pemerintahannya yang di atas 80%. Suara Jokowi inilah yang dikejar Prabowo. Apabila bisa meraih sebagian besar suara pendukung Jokowi, asumsinya kemenangan dalam pilpres 2024 akan menjadi kenyataan. Asumsi semacam ini bisa dimengerti karena Prabowo punya pengalaman hattrick kalah dalam pemilu. Hal tersebut membuat Prabowo pasti berhitung benar agar jangan sampai ia kembali kalah dalam pemilu 2024.

Kedua, dipasangkannya Gibran menjadi pasangan Prabowo, bisa dibaca sebagai upaya Presiden Jokowi untuk memastikan agar program dan kebijakan yang selama ini ia kerjakan bakal terus berjalan. Hal tersebut masuk akal berkaca pada banyaknya proyek strategis nasional yang dikerjakan Jokowi yang sampai akhir kepemimpinannya nanti bakal belum selesai. Dengan mendorong Gibran, Jokowi seperti menaruh tangan agar proyek bernilai besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dapat rampung sebagaimana direncanakan. Jika bukan Gibran yang berada di kekuasaan, Jokowi sepertinya ragu bahwa presiden penerusnya akan melanjutkan apa yang ia kerjakan. Keraguan itulah yang diduga membuat Gibran didorong maju dalam pilpres 2024. Dari sini terlihat bahwa ada hubungan timbal balik antara Jokowi dan Prabowo. Keduanya sama-sama punya kepentingan dan Gibran menjadi titik temu atas berbagai kepentingan itu.

Melengkapi Komunikasi Prabowo

Saat ini Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Jokowi. Dari ketiga pasang capres-cawapres yang telah mendaftar ke KPU, hanya Prabowo yang berlatar belakang militer. Prabowo adalah prajurit Kopassus TNI AD. Jabatan terakhir yang ia duduki di militer adalah Pangkostrad dengan pangkat Letjend. Setelah berhenti dari militer, Prabowo berbisnis dan kemudian terjun ke dunia politik.

Di pilpres 2014 dan 2019, Prabowo kalah dari Jokowi. Pasca kekalahan ini Prabowo lalu bergabung dengan pemerintahan Jokowi untuk periode 2019-2024 sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan Prabowo untuk masuk kabinet Jokowi dipuji sebagian kalangan karena Prabowo dianggap mau menurunkan egonya agar tercipta rekonsiliasi nasional pasca pemilu. Pasalnya dalam pemilu 2014 dan 2019 terjadi polarisasi dalam masyarakat. Polarisasi ini jika tidak disikapi akan berujung pada perpecahan di masyarakat. Dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan, diharapkan pertikaian akibat pemilu bisa selesai.

Gibran sendiri kini menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ia baru menjabat kurang lebih dua tahun. Dalam pilkada 2020, Gibran menang telak dengan memperoleh 86,5 % suara. Selama menjabat Wali Kota, Gibran dikenal sebagai pemimpin yang bersih, tidak birokratis, dan dekat dengan masyarakat. Gibran menggunakan media sosial sebagai sarana berinteraksi dengan warga. Gibran sangat aktif di Twitter/X dan seringkali membalas keluhan masyarakat lewat akunnya. Hal ini relatif jarang dilakukan capres-cawapres lain. Kandidat capres-cawapres lain memang menggunakan media sosial juga sebagai sarana interaksi dengan masyarakat, tapi intensitas keaktifannya tidak sebaik dan sesering Gibran. Hal tersebut nantinya berguna untuk melengkapi Prabowo yang tidak punya pengalaman sebaik Gibran dalam memakai media sosial sebagai alat berkomunikasi dengan warga.

Agenda Politik Luar Negeri

Latar belakang militer yang dimiliki Prabowo serta pengalaman sebagai Menteri Pertahanan, memberinya wawasan politik internasional yang luas. Hal ini menjadi nilai lebih tersendiri terhadap diri Prabowo dibanding kandidat capres-cawapres lain. Semua kandidat capres-cawapres memang memasukkan politik luar negeri sebagai program prioritas pemerintahannya. Tapi hanya Prabowo yang punya rekam jejak yang berkaitan dengan bidang ini dibanding capres-cawapres lainnya.

Dengan pengalaman dan wawasan geopolitik yang dimilikinya, seharusnya hal itu menjadi sinyal kalau Indonesia bakal berbicara banyak dalam politik internasional apabila nantinya Prabowo-Gibran terpilih sebagai presiden-wakil presiden. Politik luar negeri ini penting dicermati mengingat kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi 9 tahun terakhir membuat Indonesia cenderung terisolir dari dinamika regional maupun global. Indonesia tidak banyak mengambil peran dalam berbagai dinamika politik internasional yang terjadi.

Menurut Dave McRae, Antje Missbach, dan Jemma Pardey dalam Indonesia: Negara dan Masyarakat dalam Transisi (2023), Indonesia belum memainkan peran politik internasional yang sepadan dengan teritorinya yang luas, posisinya yang strategis, dan populasinya yang besar. Indonesia pantas mendapat perhatian lebih luas melampaui batas negaranya sendiri. Namun, Indonesia jarang masuk dalam daftar emerging powers and economies, misalnya seperti BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) yang kini sedang populer. Hal ini kontras dengan peran Indonesia di kancah global pada 1950-an dan 1960-an di kala Indonesia menginisiasi Gerakan Non-Blok sebagai alternatif Blok Barat dan Blok Timur pada era perang dingin.

Saat itu, Indonesia menjadi salah satu kekuatan dunia yang diperhitungkan berbagai negara. Tapi kini selama 9 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, Indonesia relatif tidak banyak memainkan peran penting dalam dinamika politik internasional. Indonesia cenderung pasif dalam beberapa isu politik internasional. Situasi ini agak berbeda dengan 10 tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama masa pemerintahan SBY, Indonesia terbilang cukup memainkan peran signifikan dalam percaturan politik internasional. Kala itu, Indonesia lewat Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa berjasa karena memperkenalkan ide tentang kesatuan Indo-Pasifik yang melingkupi negara-negara pantai di sepanjang Samudra Hindia dan Pasifik, serta mempromosikan konsep dynamic equilibrium. Di bawah konsep ini Indonesia mendorong agar tidak ada satupun kekuatan yang mendominasi kawasan Asia. Semua negara di Asia dianggap memiliki peran dan kekuatan yang sama. Ide ini oleh Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri era pemerintahan Jokowi juga diteruskan dengan memberi penekanan yang baru dibanding masa SBY.

Berangkat dari hal di atas, politik luar negeri menjadi salah satu agenda Indonesia ke depannya. Siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti, punya tanggung jawab untuk mengembalikan Indonesia agar bisa berperan aktif dalam berbagai dinamika politik internasional. Selain karena hal itu merupakan implikasi dari cita-cita didirikannya Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, gejolak yang terjadi di dunia juga nantinya akan berpengaruh ke Indonesia. Karena itu politik luar negeri tidak bisa diabaikan begitu saja.

Catatan Merah Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran bisa dikatakan pasangan capres-cawapres yang unik sekaligus kontroversial. Dikatakan unik karena secara umur pasangan ini berbeda sangat jauh. Prabowo berusia 72 tahun. Sedangkan Gibran usianya baru 36 tahun. Oleh para pendukungnya, Prabowo-Gibran dianggap menjadi perwakilan generasi tua dan generasi muda dalam pilpres 2024.

Prabowo-Gibran disebut kontroversial karena keduanya memiliki rekam jejak yang menimbulkan kontroversi publik hingga hari ini. Dari seluruh pasang capres-cawapres yang bertarung dalam pemilu 2024, Prabowo-Gibran adalah pasangan paling kontroversial yang memiliki catatan merah dalam konstelasi politik nasional.

Prabowo dinilai kontroversial karena ia dianggap melanggar HAM ketika masih bertugas di militer. Prabowo diduga terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa para aktivis yang terlibat gerakan melawan Orde Baru. Prabowo dipandang mengetahui dan memerintahkan sekelompok prajurit Kopassus yang diberi nama Tim Mawar, untuk menculik para aktivis menjelang Suharto lengser. Hingga kini sebagian besar aktivis yang diculik belum juga kembali. Keadaan mereka apakah masih hidup atau tidak pun sampai detik ini tidak diketahui. Para keluarga korban selalu meminta penjelasan pemerintah atas hal ini. Tapi 25 tahun reformasi berjalan, jawaban yang diharapkan tidak kunjung datang. Para terduga pelaku kini justru malah menikmati kue kekuasaan. Prabowo yang di laporan resmi Komnas HAM disebut-sebut terlibat, kini justru menjadi menteri dan berpotensi terpilih sebagai presiden dalam pemilu 2024.

Sedangkan Gibran dianggap kontroversial dari sisi relasi personal dan politiknya dengan Presiden Jokowi. Gibran selain beratribut Wali Kota Solo, ia juga sekaligus putra sulung Jokowi. Hubungan yang demikian membuat Gibran dianggap sebagai representasi dinasti politik Jokowi di Indonesia. Anggapan ini tidak aneh jika melihat fakta tentang keluarga Jokowi yang menduduki banyak kursi kekuasaan saat ini.

Bobby Nasution selaku menantu menjadi Walikota Medan. Kaesang Pangarep sebagai anak bungsu sekarang menduduki kursi ketua umum PSI. Adik ipar Jokowi Anwar Usman saat ini menjabat ketua MK. Lalu kini anak tertuanya yang juga masih menjabat kepala daerah maju dengan mudah sebagai cawapres dalam pilpres 2024. Dengan rentetan fakta ini, bisa dimengerti kalau ada yang melabeli Jokowi membangun dinasti politik.

Apa yang terjadi pada keluarga Jokowi, menjadi kejadian langka yang baru terjadi di Indonesia dan berbagai negara di dunia. Umumnya dinasti politik atau keluarga politik baru terbentuk setelah salah satu anggota keluarga itu berhenti terlebih dahulu dari kekuasaan. Bukan ketika bapak masih menjabat kemudian si anak ikut maju dalam pemilu. Harusnya biarkan bapak lengser terlebih dahulu baru kemudian istri, anak, atau menantu ikut maju kembali merebut kekuasaan.

Dinasti politik sejujurnya tidak keliru karena tidak ada aturan hukum yang dilanggar. Persoalan mendasar dari dinasti politik ada pada ranah etis. Apakah pantas menjabat kepala daerah di saat bapak kandung masih memiliki kekuasaan sebagai presiden. Apakah pantas menjadi cawapres di saat bapak masih aktif menjadi presiden. Kalau memakai standar kepantasan umum, apa yang terjadi pada Gibran sebenarnya tidak pantas. Tapi politik tidak selalu bekerja dengan standar kepantasan. Itulah mengapa masih ada yang mewajarkan fenomena Gibran menjadi cawapres Prabowo.

Para pendukung Jokowi yang membela perihal dinasti politik biasanya akan mengatakan bahwa maksud Jokowi mendorong Gibran adalah baik. Kehadiran Gibran diharapkan supaya terjadi kontinuitas pemerintahan. Jangan sampai tiap ganti presiden, berganti pula program dan kebijakan yang sebelumnya telah berjalan baik. Tapi maksud baik bila dijalankan dengan menabrak etika dan berbagai tatanan negara tetaplah akan menjadi pelanggaran moral dan akal sehat. Dinasti politik, apapun argumentasinya dari sisi etis tetaplah pelanggaran moral yang perlu dikritisi. Di masa depan, dikhawatirkan hal-hal semacam ini bisa terulang kembali apabila hari ini dinormalisasi sedemikian rupa hanya demi menutupi ambisi seseorang untuk terus berkuasa.

Isu pelanggaran HAM dan politik dinasti akan selalu membayangi langkah Prabowo-Gibran ke depannya. Keduanya tidak bakal bisa lepas dari dua isu ini sampai kapanpun. Kalau nanti keduanya terpilih sebagai presiden-wakil presiden, catatan merah tentang penculikan aktivis dan bagaimana dinasti politik ini bekerja akan selalu menjadi sasaran kritik, sinis, dan cemoohan terhadap keduanya. Oleh sebab itu, melihat kontroversi yang menyelimuti keduanya, pemilu 2024 ini bisa dibilang menjadi keputusan yang beresiko besar bagi Prabowo-Gibran. Mengambil cawapres anak muda yang sama kontroversial dengan dirinya bisa berdampak pada kekalahan yang tidak bisa diprediksi.

Apabila dalam pilpres 2024 nanti Prabowo kembali kalah, peluangnya untuk ikut pemilu di 2029 kemungkinannya tipis, mengingat usia yang tak lagi muda dan persaingan di kalangan politisi lain yang semakin sengit. Sedangkan Gibran langkahnya masih panjang apabila kalah dalam pilpres 2024. Ia masih bisa berpolitik meskipun ingatan publik mengenai isu dinasti politik akan terus mengiringi langkahnya ke depan.

Maka dari itu, pilpres 2024 ini bakalan menjadi pertaruhan terakhir sang jenderal dalam karier politiknya. Kesempatan Prabowo untuk menang dan berkuasa hanya ada pada pilpres tahun depan. Kalau lagi-lagi Prabowo kalah, karier politiknya bisa dibilang selesai. Namun, dalam politik semua hal bisa saja terjadi. Prabowo-Gibran yang kini banyak dikritik karena kontroversinya bisa saja justru malah menang dalam pemilu 2024. 14 Februari 2024 adalah pembuktian itu semua. Apakah Prabowo bakal melaju dan berjaya di pemilu keempatnya atau justru terpuruk kembali untuk kesekian kalinya.