Ganjar-Mahfud: Paket Komplet yang Tak Sunyi dari Kontroversi

Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi mendaftarkan diri ke KPU sebagai pasangan capres-cawapres dalam pemilu 2024 pada Kamis, 19 Oktober 2023. Keduanya mendaftarkan diri setelah sehari sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud sebagai sosok yang bakal mendampingi Ganjar dalam kontestasi pilpres 2024. Ganjar-Mahfud menjadi pasangan capres-cawapres kedua setelah Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar yang mendaftar ke KPU.

Ganjar-Mahfud dinilai menjadi pasangan komplet untuk maju menjadi presiden-wakil presiden. Ganjar berpengalaman menjadi kepala daerah selama 10 tahun, plus peran dia sebagai anggota dewan legislatif.

Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah dua periode. Selama menjabat, Ganjar dikenal sebagai kepala daerah yang bersih, anti korupsi, dan cenderung tidak birokratis apabila berurusan dengan masyarakat. Jauh sebelum isu dirinya bakal didorong menjadi capres, Ganjar kerapkali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor-kantor dinas di wilayah Jawa Tengah. Sidak ini dilakukan selain untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, Ganjar juga mengecek apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak di instansi yang di bawah naungannya.

Dalam sidaknya, tidak jarang ia menemukan praktik-praktik terlarang dari bawahannya, seperti pungutan liar (pungli), pelayanan berbelit-belit, hingga keluhan-keluhan lain dari masyarakat. Apabila ia menemukan pelanggaran seperti pungli, Ganjar tidak segan menghukum langsung oknum tersebut di tempat. Jejak digital yang menunjukkan hal ini masih ada di Youtube dan berbagai kanal media sosial lain apabila ingin dicari.

Sedangkan Mahfud berpengalaman dalam tiga cabang kekuasaan sekaligus, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahfud pernah menduduki semua kursi dalam tiga struktur kekuasaan berbeda. Mahfud pernah menjadi Menteri Pertahanan di era pemerintahan Gus Dur dan kini menjabat Menkopolhukam di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Mahfud juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2008, sebelum kemudian diangkat menjadi Ketua MK dari 2008-2013. Kariernya semasa di MK ini yang semakin melambungkan nama Mahfud sebagai tokoh nasional. Ia dikenal sebagai ahli hukum yang jernih melihat persoalan. Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri sampai mengatakan kalau Mahfud adalah pendekar hukum, dan pembela wong cilik.

Sanjungan demikian wajar melihat kinerja Mahfud selama menjabat Ketua MK yang memang tidak bisa diremehkan. Salah satu peran besar Mahfud semasa di MK terlihat saat ia bersama-sama hakim lain membatalkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Menurut para hakim MK, UU ini bertentangan dengan UUD 1945. MK menilai UU BHP telah mengalihkan tugas dan tanggung pemerintah dalam bidang pendidikan kepada pihak swasta. Pendidikan secara tidak langsung diserahkan lewat mekanisme pasar. Padahal UUD 1945 memberikan ketentuan bahwa tanggung jawab utama pendidikan ada di tangan negara sesuai dengan cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain berpengalaman dalam kekuasaan, Mahfud juga memiliki karier yang cemerlang dalam bidang akademik. Ia adalah pengajar dan guru besar hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sampai saat ini. Ia juga mengajar di banyak kampus bergengsi lain, seperti UGM dan UI. Rekam jejak dalam dunia akademik ini menjadi penanda bahwa Mahfud merupakan seorang intelektual terdidik yang wawasannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai ahli hukum, Mahfud bakal melengkapi Ganjar dalam urusan hukum ketika menjalankan pemerintahan.

Selama ini sosok wakil presiden jarang yang memiliki latar belakang intelektual yang khusus pada bidang hukum. Kalau misalkan nanti Ganjar-Mahfud terpilih, Mahfud adalah wakil presiden pertama setelah reformasi yang memiliki rekam jejak sebagai ahli hukum. Latar belakang hukum ini penting karena bisa menjadi isyarat bahwa ke depan proses penegakkan hukum di Indonesia bakal memiliki arah yang lebih jelas karena langsung diorkestrasi oleh wakil presiden.

Di Indonesia penegakkan hukum memang menjadi permasalahan mengakar yang belum tuntas diselesaikan. Mahfud sendiri dalam acara deklarasi Ganjar-Mahfud di kantor PDI-P, 18 Oktober 2023, mengakui hal itu. Ia mengatakan jika penegakkan hukum dilakukan dengan benar maka setengah masalah bangsa akan tuntas. Menurut Mahfud apabila Indonesia memiliki kualitas hukum yang bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus pula. Mahfud bertekad untuk memaksimalkan penegakkan hukum dengan memastikan agar aparat penegak hukum benar-benar menjalankan tugasnya.

Tekad Mahfud ini masuk akal mengingat pada kenyataannya justu penegakkan hukum di Indonesia selama ini seringkali tidak berjalan maksimal. Sebabnya bukan karena ketiadaan hukum yang mengatur atau karena hukumnya yang bermasalah. Melainkan karena aparat penegak hukum itu sendiri yang menjadi biang kerok permasalahan. Kasus Kadiv Propam Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdi Sambo yang merekayasa kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan keterlibatan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa Putra dalam bisnis narkoba menjadi bukti bahwa titik permasalahan hukum di Indonesia juga ada pada aparat penegaknya. Maka dari itu, penegakkan hukum ini menjadi permasalahan krusial yang harus dituntaskan siapa pun presiden dan wakil presidennya.

Kehadiran Mahfud sebagai pasangan Ganjar berpeluang menghapus anggapan bahwa wakil presiden hanya sebatas ‘ban serep’ presiden yang perannya cenderung tidak signifikan. Dengan rekam jejak Mahfud yang sedemikian banyak serta kompetensi yang dimilikinya, ia bisa menunjukkan dengan lebih gamblang bahwa wakil presiden juga punya kontribusi besar dalam pemerintahan. Peran wakil presiden tidak hanya sebatas pengganti presiden apabila tidak bisa menghadiri acara atau pengganti ketika presiden kunjungan ke luar negeri. Tapi juga berkontribusi dalam perumusan kebijakan pemerintahan.

Populer di Media Sosial

Pemilu 2024 nanti akan banyak melibatkan pemilih yang berasal dari kalangan milenial dan Gen Z. Berdasar data KPU, dari 204.807.222 daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan, sebanyak 46.800.161 pemilih atau 22,85% dari total DPT terdiri dari Gen Z. Sedangkan sebanyak 66.822.389 atau 33,60% pemilih terdiri dari kelompok milenial. Jumlah Gen Z dan milenial apabila diakumulasikan berjumlah lebih dari 113 juta pemilih, atau mencapai setengah dari keseluruhan DPT.

Menurut survei terbaru Litbang Kompas Oktober 2023, terungkap bahwa Gen Z memiliki kecenderungan untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden Indonesia. Dari survei yang dilakukan, elektabilitas Ganjar memiliki catatan tertinggi di kalangan Gen Z jika dibandingkan dengan dua capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Data Kompas senada dengan survei Ipsos Public Affairs (2023) yang menyebut kalau elektabilitas Ganjar unggul di kalangan milenial dan Gen Z. Keunggulan Ganjar di dua kelompok pemilih ini salah satu sebabnya karena mantan Gubernur Jawa Tengah itu lebih aktif berkampanye di media sosial. Hal ini membuat dirinya lebih bisa dilihat dan dijangkau para anak muda yang kesehariannya berinteraksi dengan media sosial. Apa yang disampaikan Ganjar di media sosialnya pun ternyata cukup menarik perhatian generasi muda. Dari situ tidak aneh kalau Ganjar menjadi populer dikalangan anak muda dibanding kandidat lain.

Ganjar-Mahfud sama-sama tokoh yang populer di media sosial. Keduanya bisa dibilang adalah media darling karena setiap tindak tanduknya rentan disorot kamera dan dijadikan bahan perbincangan. Perbedaan keduanya terletak pada fokus kegiatan masing-masing. Ganjar cenderung disorot bagaimana perilaku kesehariannya baik ketika masih memimpin sebagai kepala daerah maupun setelah lengser. Sedangkan Mahfud lebih disorot pernyataan dan pendapatnya mengenai berbagai kasus politik hukum yang terdapat di Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi sekarang ketika Mahfud menjadi menteri yang memang mengurusi urusan tersebut. Tapi jauh sebelum diangkat menteri pun Mahfud telah ramai diperbincangkan berkat kecerdasan dan kecemerlangannya dalam menganalisa kasus-kasus hukum.

Ganjalan Ganjar-Mahfud

Ganjar-Mahfud adalah paket lengkap untuk bertarung dalam pemilu 2024. Pengalaman dan kompetensi keduanya sudah lebih dari cukup untuk bisa mengantarkan mereka menduduki kursi RI 1 dan RI 2. Namun, pasangan ini sama dengan kandidat lain yang juga tidak bebas dari kontroversi. Hal ini bisa mengganggu/mengganjal suara keduanya apabila tidak dimitigasi dengan baik.

Selama Ganjar menjabat Gubernur Jawa Tengah, setidaknya ada dua kontroversi besar yang menarik perhatian publik nasional. Pertama, konflik pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng Jawa Tengah antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat di sekitaran proyek menolak pembangunan pabrik semen karena keberadaan pabrik tersebut akan mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan air yang telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Kedua, konflik penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Purworejo. Dalam konflik ini masyarakat juga menolak tanah mereka dijadikan lahan tambang untuk pembangunan Bendungan Bener.

Dalam dua konflik ini, penolakan masyarakat direspons dengan represif. Alih-alih menggunakan dialog, pemerintah malah menggerakan aparat keamanan untuk menghadang masyarakat yang menolak digusur. Media massa menyorot jelas bagaimana kekerasan dipakai menghadapi penolakan masyarakat. Jejak digital di Youtube pun masih ada. Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah disorot atas tindakan represif ini. Ganjar dianggap sebagai pihak yang mengizinkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah di dua proyek tersebut.

Ganjar bisa saja kini mengklaim bahwa kedua konflik tersebut telah selesai dan para warga yang menolak pembangunan telah mendapat ganti rugi yang layak menurut pemerintah. Tapi catatan bagaimana kekerasan terjadi dalam dua konflik tersebut menjadi catatan tersendiri yang tidak lekang dalam ingatan. Rekam jejak yang demikian, dikhawatirkan di masa depan akan terulang kembali jika Ganjar terpilih menjadi presiden. Ditakutkan ia bakal mengedepankan kekerasan daripada dialog untuk mengatasi konflik-konflik antara masyarakat dengan pemerintah.

Selain itu, bila Ganjar terpilih menjadi presiden, sebagian kalangan menilai bahwa pemerintahannya akan terus dibayang-bayangi Megawati dan Jokowi. Keduanya bisa dikatakan adalah orang-orang kuat di belakang Ganjar. Megawati kuat di PDI-P yang merupakan partai tempat Ganjar bernaung. Sedangkan Jokowi ialah presiden Indonesia yang approval rating atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahannya mencapai 81% atau yang terbesar dari presiden lain sepanjang reformasi.

Apabila Ganjar terpilih, dikhawatirkan ia tidak akan seindependen sebagaimana seharusnya. Ia tidak akan bisa lepas dari bayang-bayang Megawati dan PDI-P yang kerap melabeli kadernya petugas partai seperti yang dialami Jokowi. Jika Ganjar menjadi presiden, label ini pun pasti akan dilekatkan padanya. Bagi internal PDI-P, hal tersebut dianggap biasa saja karena mungkin aturan di partai memang mengizinkan keadaan itu. Tapi publik yang bukan bagian dari partai akan sulit mengerti bagaimana mungkin seseorang yang menduduki posisi nomor 1 di negara ini masih saja dilabeli sebagai petugas partai. Kalaupun memang secara konstitusi partai hal itu dibenarkan, tapi apakah pantas melabeli presiden demikian secara terbuka di depan publik. Label ini secara tersirat bermakna presiden statusnya lebih rendah dari partai. Padahal ketika seseorang menjadi presiden, ia telah menjadi presiden seluruh masyarakat, bukan hanya presiden milik partai pendukungnya. Apabila Ganjar menjadi presiden, kritikan, sindirian, dan sinisme terkait petugas partai akan terus membayangi kinerjanya.

Ganjar juga akan dibayang-bayangi oleh pencapaian besar Jokowi 10 tahun terakhir ini jika memang terpilih menjadi presiden. Terlepas apakah Jokowi mendukung Ganjar atau tidak, tapi tidak bisa dipungkiri, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi terhitung tinggi. Siapa pun presiden setelah Jokowi bakal membawa beban untuk mempertahankan dan melanjutkan berbagai prestasi besar yang diraih Jokowi. Hal ini pada titik yang lain bakal berpengaruh terhadap bagaimana kebijakan disusun dan dijalankan. Pencapaian Jokowi akan menjadi kaca pembanding untuk semua kebijakan pemerintahan selanjutnya. Diakui atau tidak, Ganjar akan menjalankan pemerintahan dalam bayang-bayang kesuksesan Jokowi bila nanti benar terpilih sebagai presiden.

Dibanding Ganjar, Mahfud bisa dibilang lebih minim kontroversi. Ia tidak banyak membuat kegaduhan yang menarik perhatian publik seperti Ganjar. Meski begitu, bukan berarti Mahfud tidak lepas dari catatan kritis atas kinerjanya selama ini. Mahfud di masa pemerintahan Jokowi menjabat sebagai Menkopolhukam. Selama masa kerjanya, ada beberapa peristiwa hukum yang tidak terselesaikan sebagaimana mestinya. Salah satu kejadian yang dimaksud ialah Tragedi Kanjuruhan, Oktober 2022 lalu. Peristiwa ini terjadi pasca-pertandingan Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya. Hingga kini peristiwa yang merenggut 135 korban jiwa tersebut dianggap belum memenuhi rasa keadilan para korban.

Mahfud punya andil dalam penyelesaian kasus ini. Posisinya sebagai Menkopolhukam meniscayakan dirinya memiliki kuasa untuk menyelesaikan Tragedi Kanjuruhan hingga tuntas. Tapi kenyataannya sudah setahun lebih peristiwa terburuk dalam sejarah sepakbola dunia itu terjadi, tapi penyelesaiannya belum juga terwujud. Keadilan yang diharapkan keluarga korban tidak juga kunjung diraih. Keadaan inilah yang menjadi salah satu catatan kinerja Mahfud selama menjadi Menkopolhukam. Ke depan, kasus-kasus hukum yang belum selesai atau masih menimbulkan polemik macam Tragedi Kanjuruhan pasti akan diungkit sebagai senjata kritik terhadap Mahfud.

Kontroversi yang mengelilingi Ganjar-Mahfud berpotensi memengaruhi perolehan suara mereka dalam pemilu. Pemilih yang mendasari pilihannya pada perhitungan rasional dengan melihat rekam jejak, akan memakai berbagai kontroversi yang berada di sekitar Ganjar-Mahfud sebagai dasar sebelum menentukan pilihan. Namun, tidak semua orang akan memilih berdasar hal tersebut. Ada saja warga yang memilih karena sebatas suka atau kesamaan identitas dengan Ganjar-Mahfud tanpa perlu tahu kontroversi atau rekam jejaknya. Oleh karena itu, peluang Ganjar-Mahfud untuk menang pemilu 2024 tetap besar meskipun diiringi berbagai kontroversi yang juga besar.