Tidak banyak kepala negara yang mampu menggabungkan kegetiran sejarah, kejenakaan retoris, dan keteguhan prinsip dalam satu kalimat. Jose Ramos-Horta, Presiden Timor Leste dan penerima Nobel Perdamaian, melakukannya dengan tenang namun menggigit.
Dalam pidatonya di Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada Jumat, 1 Agustus 2025, ia berkata bahwa masuk surga lebih mudah daripada masuk ASEAN. Sebuah pernyataan yang terdengar jenaka, tetapi sesungguhnya memuat sindiran tajam terhadap lambannya komunitas regional dalam membuka pintunya bagi negara kecil yang secara geografis, historis, dan kultural, jelas merupakan bagian dari Asia Tenggara.
Timor Leste telah mengajukan permohonan keanggotaan sejak 2011, saat Indonesia memegang keketuaan ASEAN. Lebih dari satu dekade berlalu, dan organisasi ini belum juga memberi jawaban final. Waktu terus berjalan, konstelasi geopolitik kawasan bergeser dengan cepat, sementara forum Asia Tenggara tampak seperti enggan bergerak dari posisi yang terlalu berhati-hati.
Di balik kelambanan itu, terdapat satu persoalan mendasar yang terus menghantui paguyuban ini, yaitu ketergantungan pada prinsip nonintervensi dan konsensus mutlak. Apa yang semula dibangun sebagai mekanisme menjaga stabilitas kawasan, kini justru menjadi alat pembenaran untuk menghindari keputusan sulit.
Ketika Ramos-Horta menyampaikan bahwa perjuangan masuk ASEAN lebih berat daripada masuk surga, ia tidak sedang meminta simpati. Ia sedang menantang kejujuran kolektif kita semua. Bahwa organisasi ini terlalu lama menunda pilihan moral, karena takut memikul tanggung jawab baru. Ketakutan itu dibungkus dalam syarat teknis dan kesiapan institusional, seolah-olah Timor Leste harus membuktikan dirinya berkali-kali, lebih dari yang diminta kepada negara anggota lainnya. Padahal sejak merdeka pada 2002, Timor Leste telah menunjukkan rekam jejak yang layak dikagumi oleh komunitas regional manapun.
Dalam dua dekade terakhir, negara kecil itu berhasil membangun sistem demokrasi elektoral yang stabil. Pemilihan umum berlangsung secara teratur dan damai, dengan tingkat partisipasi publik yang tinggi dan transisi kekuasaan yang relatif tertib. Kebebasan pers dijaga, oposisi tidak dikebiri, dan lembaga-lembaga pengawasan tumbuh perlahan namun konsisten. Lebih penting lagi, tidak ada catatan kekerasan politik besar, tidak ada konflik etnis, dan tidak ada perang saudara, sesuatu yang bahkan tidak bisa dikatakan oleh semua negara anggota ASEAN.
Ramos-Horta juga menyebutkan bahwa sejak 2005, Dili membentuk Timor-Leste Petroleum Fund sebagai dana investasi negara. Uang hasil ekspor minyak dan gas disimpan dan dikelola secara transparan, lalu diinvestasikan ke dalam aset global yang aman. Pada 2024, total nilai dana tersebut tercatat telah melebihi sepuluh miliar dolar AS. Untuk sebuah republik muda dengan sejarah penjajahan brutal dan infrastruktur terbatas, pencapaian ini bukan sekadar prestasi fiskal, tetapi simbol kapasitas institusional yang patut dihormati.
ASEAN selama ini terlalu sering terjebak dalam cara pandang yang hierarkis terhadap anggotanya. Negara kecil dianggap sebagai beban, bukan sebagai peluang. Pusat gravitasi politik kawasan terus berputar di sekitar Jakarta, Bangkok, Manila, dan Kuala Lumpur, sementara negara-negara di pinggiran seperti Laos, Kamboja, dan kini Timor Leste, ditanggapi dengan ambivalensi. Namun Ramos-Horta hadir bukan untuk menuntut pengakuan sebagai korban, melainkan untuk mengusulkan definisi ulang tentang siapa yang berhak menentukan arah kawasan. Ia menyatakan dengan jernih bahwa stabilitas dan perdamaian bukan hak eksklusif negara besar, tetapi hasil dari komitmen etis bersama yang harus dibagikan secara setara.
Dalam relasi ini, Indonesia menempati posisi yang unik. Sebagai kekuatan terbesar di Asia Tenggara dan negara yang dulu pernah berkonflik langsung dengan Timor Leste, dukungan Jakarta menjadi ujian tersendiri atas kedewasaan diplomatiknya. Ramos-Horta mengakui peran Presiden BJ Habibie dalam membuka jalan menuju referendum 1999. Ia juga menyinggung secara halus bagaimana TNI, yang dulu pernah menjadi simbol luka, kini menjadi bagian dari proses rekonsiliasi diam-diam. Ini bukan nostalgia sejarah, melainkan gestur moral yang menegaskan bahwa luka hanya bisa sembuh jika diakui, dan rekonsiliasi hanya mungkin jika tidak dilupakan.
Jika ASEAN ingin tetap relevan, maka organisasi ini tidak bisa terus-menerus bersandar pada retorika stabilitas sambil menghindari keberanian politik. Proses keanggotaan Timor Leste menjadi cermin yang jujur. Apakah organisasi ini masih memiliki energi untuk memperluas visi kolektifnya, atau sudah nyaman dalam status quo administratif. Ramos-Horta tidak datang membawa ancaman, tetapi menghadirkan cermin. Cermin yang memperlihatkan bahwa multilateralisme sejati tidak tumbuh dari keengganan, tetapi dari kerelaan untuk berbagi tempat dan tanggung jawab.
Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa sumber daya manusia adalah inti dari komunitas Asia Tenggara. Bahwa setiap orang di kawasan ini berhak untuk maju bersama, tidak ada yang boleh ditinggalkan. Kalimat itu mungkin terdengar normatif, tetapi dalam konteks saat ini justru menjadi pengingat mendalam. Di tengah bangkitnya otoritarianisme, menguatnya nasionalisme ekonomi, dan semakin lebarnya jurang digital, kawasan ini tidak membutuhkan lebih banyak perjanjian formal. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menjadikan prinsip inklusivitas sebagai kebijakan nyata.
Timor Leste, dalam hal ini, bukan sekadar calon anggota. Ia adalah katalis. Sebuah kesempatan untuk menguji apakah ASEAN masih sanggup menjadi paguyuban yang terbuka bagi suara dari pinggiran. Ramos-Horta, dengan caranya yang tenang namun menusuk, memperlihatkan bahwa negara kecil pun bisa menjadi mercusuar moral dalam komunitas yang sedang kehilangan arah. Ia tidak berteriak, tetapi hadir dengan konsistensi dan kejujuran, dua hal yang kini langka dalam percakapan geopolitik kawasan.
Jika ASEAN masih menganggap dirinya sebagai proyek bersama, maka keanggotaannya tidak boleh didasarkan pada ukuran ekonomi semata. Tidak pada luas wilayah, tidak pada jumlah penduduk, dan tidak pula pada kedekatan dengan pusat kekuasaan. Keputusan untuk menerima Timor Leste sebagai anggota ke sebelas adalah keputusan moral. Sebuah pengakuan bahwa komunitas ini dibangun bukan karena keseragaman, melainkan karena kesediaan untuk berjalan bersama, meski dalam ukuran dan kecepatan yang berbeda.
Dalam dunia yang kian bising oleh klaim superioritas dan hasrat eksklusi, mungkin yang kita butuhkan justru keberanian yang sederhana. Keberanian untuk membuka pintu. Keberanian untuk menyambut yang kecil. Keberanian untuk mengakui bahwa legitimasi regional tidak lahir dari statistik, tetapi dari integritas. Jika masuk surga cukup dengan berdoa dan berikhtiar, maka masuk ASEAN seharusnya cukup dengan kepercayaan, kemitraan, dan niat baik. Dan semua itu, sudah lama ditunjukkan oleh Timor Leste.
Sumber PilihanEditor: Kendi Setiawan
