Teater Kekuasaan: Ketika Kolonialisme Diperankan Setiap Hari di Jawa

Ada saat-saat dalam sejarah tatkala kekuasaan tidak hanya memerintah, tetapi juga menari di atas panggung yang ia ciptakan sendiri. Di Jawa abad ke-19 dan awal abad ke-20, kekuasaan kolonial Belanda bukan sekadar sistem politik yang menindas atau mengatur. Ia adalah pertunjukan yang hidup setiap hari, dimainkan di kantor, di jalan, di rumah pejabat, bahkan di tubuh orang-orang yang diperintahnya. Kolonialisme di Hindia Belanda adalah teater sosial yang besar, di mana setiap orang tahu perannya, tahu kapan harus menunduk, tahu kapan harus bicara, dan tahu kapan harus diam.

Arnout van der Meer dalam Performing Power: Cultural Hegemony, Identity, and Resistance in Colonial Indonesia (Cornell University Press, 2020) menyebut fenomena ini sebagai performance of power. Kekuasaan, tulisnya, tidak hanya ada dalam senjata, hukum, atau ekonomi, tetapi juga dalam cara seseorang memberi salam, mengenakan pakaian, dan mengatur jarak dengan orang lain. Kolonialisme bukan hanya penaklukan wilayah, tetapi juga penaklukan makna. Ia mengatur bagaimana sesuatu terlihat, terdengar, dan terasa. Ia adalah seni pertunjukan, lengkap dengan aktor, naskah, dan penonton.

Bahasa Tubuh dari Kekuasaan

Kisah yang dibuka Van der Meer menjadi gambaran yang menempel di ingatan: Prawiradinata, seorang pegawai Jawa, menolak memberikan sembah kepada atasannya, seorang pejabat Belanda bernama Linck. Penolakan itu tampak kecil, nyaris tak berarti, namun dalam dunia kolonial ia adalah bentuk pembalikan naskah kekuasaan (van der Meer, 2020, hlm. 12). Gerakan tubuh yang semenjana berubah menjadi pernyataan politik. Tubuh menjadi teks, dan kolonialisme membacanya dengan berwalang hati.

Bagi Van der Meer, gestur kecil itu menyimpan makna besar: kekuasaan kolonial hanya bisa bertahan selama semua orang mau ikut memainkan peran dalam drama itu. Sekali saja ada aktor yang keluar dari naskah, seluruh panggung bisa retak. Dalam konteks ini, kolonialisme tidak lain adalah sebuah teater di mana penguasa dan yang dikuasai sama-sama berperan. Namun yang menarik, orang Jawa tidak hanya menjadi penonton. Mereka ikut menulis naskahnya, mengubah alur cerita, dan menciptakan makna baru dari peran yang dipaksakan kepada mereka.

Di sinilah konsep hegemoni kultural Antonio Gramsci menjadi penting. Kekuasaan, kata Gramsci, bekerja bukan hanya melalui paksaan, tetapi melalui persetujuan (Gramsci, 1971). Kolonialisme tidak bisa bertahan tanpa menciptakan bentuk persetujuan sosial yang halus, yang membuat penjajahan tampak masuk akal, bahkan tampak alamiah. Dalam pandangan Van der Meer, Belanda berhasil membangun hegemoni itu lewat simbol, etiket, dan ritual yang diterima dan diulang oleh masyarakat lokal (van der Meer, 2020, hlm. 18). Namun seperti semua pertunjukan, ia selalu berisiko ditertawakan penontonnya sendiri.

Penjajah Meniru yang Dikuasai

Salah satu paradoks paling menarik dalam sejarah kolonialisme Belanda adalah apa yang disebut Van der Meer sebagai Javanisasi kekuasaan kolonial. Untuk memerintah orang Jawa, Belanda justru harus meniru gaya kekuasaan Jawa. Mereka memakai payung emas, berbahasa halus, dan mengikuti ritual penghormatan yang lazim dalam istana keraton (van der Meer, 2020, hlm. 45).

Para pejabat Eropa menampilkan diri mereka bukan sebagai penguasa asing, tetapi sebagai penerus simbolik dari raja-raja Jawa. Mereka menyesuaikan tubuh, pakaian, dan perilaku mereka agar tampak “pantas” di mata lokal. Ironinya, peniruan ini justru membuat batas antara penjajah dan yang dijajah menjadi lamat-lamat. Kekuasaan kolonial tidak hanya memerintah dengan kekuatan, tetapi juga dengan imitasi. Ia meniru agar bisa berkuasa, tapi di saat yang sama, peniruan itu membuatnya rapuh.

Benedict Anderson dalam Language and Power (1990) menyebut fenomena ini sebagai “osmosis budaya”, tetapi Van der Meer menolaknya. Menurutnya, Javanisasi bukan proses alami, melainkan strategi politik yang disengaja untuk membangun legitimasi kolonial. Dengan meniru priyayi, Belanda berharap dapat diterima sebagai bagian dari sistem sosial yang sudah mapan (van der Meer, 2020, hlm. 52). Namun imitasi ini tidak sepenuhnya berhasil. Di balik setiap upacara penghormatan, ada rasa geli, bahkan ejekan yang disembunyikan. Orang Jawa tahu bahwa sang penguasa baru hanyalah aktor yang memainkan peran lama.

Clifford Geertz pernah melihat istana Jawa sebagai theatre state, di mana kekuasaan dijalankan lewat pertunjukan simbolik nan megah. Namun Van der Meer menunjukkan sesuatu yang lebih dalam: bahwa teater itu tidak berhenti di istana. Ia meluas ke ruang publik, ke jalanan, ke kantor-kantor pemerintahan, bahkan ke ruang tamu rumah penduduk. Kolonialisme menjadikan seluruh kehidupan sebagai panggung.

Perlawanan di Atas Panggung

Tahun 1913 menjadi momen penting. Saat itu, pemerintah kolonial memerintahkan rakyat untuk memberi penghormatan pada peringatan seratus tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Banyak pegawai pribumi menolak melakukan upacara itu. Mereka merasa tidak punya alasan untuk merayakan kebebasan penjajahnya sendiri. Penolakan ini, tulis Van der Meer, adalah “pertunjukan tandingan” terhadap naskah kolonial (van der Meer, 2020, hlm. 137).

Mulai saat itu, bentuk-bentuk kecil perlawanan bermunculan di mana-mana: pegawai menolak sembah, siswa memakai baju gaya Barat di sekolah, dan wanita pribumi mengenakan kebaya tanpa kerudung untuk menunjukkan kemandirian. Semua ini tampak sepele, namun dalam dunia yang dikontrol oleh simbol dan etiket, tindakan-tindakan kecil itu menjadi ancaman serius.

James C. Scott (1990) menyebutnya sebagai everyday forms of resistance. Menurutnya, perlawanan tidak selalu muncul dalam bentuk pemberontakan, tetapi bisa hadir dalam kepura-puraan, ejekan halus, atau kelambanan yang disengaja. Van der Meer memperluas ide ini dengan menunjukkan bahwa di Jawa, perlawanan itu tidak tersembunyi di balik panggung seperti dalam teori Scott. Justru, ia dimainkan di atas panggung itu sendiri (van der Meer, 2020, hlm. 25).

Ketika seorang pegawai berpura-pura tidak mendengar perintah pejabat Belanda, ia sedang memainkan peran anyar: aktor yang tahu naskahnya, tetapi memilih mengubah dialognya. Dalam panggung kolonial, setiap kebisuan bisa menjadi teriakan.

Busana, Tubuh, Martabat

Tubuh menjadi arena utama dari pertarungan makna. Pakaian bukan hanya benda, tetapi simbol dari hierarki sosial. Dalam abad ke-19, sarung, beskap, dan batik menunjukkan posisi seseorang dalam struktur kekuasaan. Walakin di awal abad ke-20, jas, dasi, dan sepatu mulai mengambil alih peran itu. Pakaian Barat menjadi tanda pendidikan, modernitas, dan kesetaraan (van der Meer, 2020, hlm. 148).

Kaum muda terpelajar, yang kemudian dikenal sebagai kaum pergerakan, menggunakan pakaian untuk menandai perbedaan antara generasi lama dan baru. Dengan mengenakan jas, mereka tidak sekadar meniru orang Belanda. Mereka sedang menciptakan bahasa baru tentang kebangsaan. Jas menjadi simbol bahwa mereka bisa tampil modern tanpa harus menjadi kolonial.

Namun, seperti semua simbol, maknanya ambigu. Bagi kalangan konservatif, pakaian Barat dianggap sebagai hilangnya identitas asli. Bagi Van der Meer, justru di dalam ambiguitas itu terdapat kekuatan. Modernitas kolonial membuka ruang bagi subjek pribumi untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Ia bisa menjadi modern tanpa harus menjadi Belanda, dan bisa menjadi Indonesia tanpa harus kembali ke masa silam. Dalam tubuh, kolonialisme menemukan cerminnya. Dalam tubuh juga, kolonialisme kehilangan dirinya.

Pameran & Pasar Modernitas

Pada dekade-dekade terakhir kekuasaan Belanda, pameran dan pasar modern seperti Pasar Gambir di Batavia menjadi ruang di mana kekuasaan kolonial mencoba menampilkan diri sebagai “pembawa kemajuan.” Pameran ini diisi dengan mesin, mobil, radio, dan segala simbol kemodernan yang diasosiasikan dengan Barat. Tujuannya jelas: menunjukkan bahwa kolonialisme adalah peradaban, bukan penindasan. Bahwa Belanda membawa kemajuan, bukan penderitaan (van der Meer, 2020, hlm. 190).

Akan tetapi seperti dalam semua panggung, penonton memiliki tafsirnya sendiri. Kaum menengah pribumi datang ke pameran bukan untuk mengagumi kolonialisme, tetapi untuk mempelajari bahasa baru tentang modernitas. Mereka meniru cara berpakaian, berbicara, dan berjalan, namun memberi makna baru pada semua itu. Mereka menjadi aktor dalam drama yang tidak ditulis oleh Belanda.

Van der Meer meneroka bahwa pameran kolonial adalah “ruang diskursif” tempat kelas menengah pribumi tidak hanya mengonsumsi budaya kolonial, tetapi juga menegosiasikan posisinya dalam dunia modern (van der Meer, 2020, hlm. 193). Dalam ruang yang sama, muncul identitas baru: orang Indonesia. Mereka bukan lagi subjek kolonial, bukan pula bangsawan Jawa lama, melainkan individu yang menyadari dirinya sebagai bagian dari bangsa yang sedang lahir.

Tirai Mulai Turun

Menjelang 1942, panggung kolonial itu mulai kosong. Jepang datang, tetapi bahkan sebelum mereka tiba, penonton sudah bosan. Pertunjukan kekuasaan Belanda kehilangan daya tariknya. Orang-orang sudah tahu bahwa aktor-aktor di atas panggung hanyalah manusia biasa, bukan dewa, bukan raja.

Van der Meer menulis bahwa menjelang akhir masa kolonial, kekuasaan Belanda tidak lagi memiliki hegemoni. Ia masih punya tentara dan penjara, tetapi tidak lagi punya simbol yang dipercaya (van der Meer, 2020, hlm. 215). Kolonialisme yang dulu tampak megah kini berubah menjadi sandiwara yang kehilangan penonton. Ketika kepercayaan runtuh, kekuasaan pun ikut roboh.

Jepang hanya menutup tirai terakhir. Sebagian besar penonton sudah pergi sejak lama. Dalam arti tertentu, kemerdekaan Indonesia tidak dimulai pada 1945, tetapi jauh lebih awal, ketika tubuh-tubuh pribumi mulai menolak naskah kolonial. Tatkala seseorang memilih berbicara tanpa menunduk. Ketika seorang perempuan mengenakan kebaya bukan untuk melayani, tetapi untuk menyatakan diri. Ketika seorang anak sekolah menulis surat dengan bahasa Belanda, tetapi isi suratnya menolak Belanda.

Itulah awal kemerdekaan: ketika simbol-simbol kekuasaan kehilangan makna, dan kata “tuan” berubah menjadi gurauan.

Drama nan Retak

Van der Meer berhasil menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial adalah sesuatu yang cair, tidak pernah stabil. Ia bergantung pada penampilan, pada cara orang melihat dan dilihat. Selama penonton masih percaya, panggung akan tetap hidup. Tetapi ketika penonton tertawa atau berbalik pergi, tirai akan jatuh.

Dalam buku ini, Van der Meer menulis sejarah bukan dari sudut pandang perang atau kebijakan, tetapi dari gestur dan simbol. Dari cara orang memberi hormat, dari cara berpakaian, dari cara berjalan di jalanan Batavia. Ia menulis sejarah dari hal-hal kecil, karena di sanalah kekuasaan bersembunyi.

Kekuasaan yang sejati, seperti dikatakan Michel Foucault (1978), tidak berada di atas, tetapi tersebar di dalam relasi sosial sehari-hari. Ia tidak hanya menindas, tetapi juga memproduksi. Dalam konteks kolonial, kekuasaan Belanda memproduksi identitas, tubuh, dan makna. Namun dalam produksi itulah benih perlawanan lahir.

Setiap kali kekuasaan menulis aturan, masyarakat menemukan cara untuk menulis catatan pinggirnya. Setiap kali Belanda menetapkan jarak, rakyat mencari cara untuk menjembatani. Kolonialisme yang bermaksud mengatur justru menciptakan kelahiran identitas baru yang tak terduga.

Setelah Lampu Dipadamkan

Tatkala lampu teater kolonial akhirnya padam, apa yang tersisa bukanlah reruntuhan kekuasaan, tetapi kenangan akan pertunjukan itu sendiri. Dalam kenangan itu, orang Jawa dan Belanda sama-sama tampil sebagai aktor yang terjebak dalam naskah sejarah yang mereka mainkan bersama.

Kekuasaan kolonial mengira bahwa ia sedang menulis drama ihwal keunggulan dan peradaban. Namun sejarah membalikkan naskahnya. Ternyata yang mereka ciptakan adalah panggung bagi lahirnya kesadaran anyar, kesadaran tentang manusia yang ingin berdiri sejajar.

Ketika Indonesia lahir, ia lahir dari tubuh-tubuh yang dulu belajar menunduk tetapi kemudian berdiri. Dari suara-suara yang dulu diredam tetapi kemudian berbicara. Dari gestur-gestur kecil yang perlahan-lahan menggoyahkan seluruh panggung kekuasaan.

Kolonialisme mungkin telah berakhir, tetapi teater sosial itu tidak pernah benar-benar lenyap. Ia masih hidup dalam cara kita memahami kekuasaan hari ini. Dalam politik yang penuh simbol, dalam birokrasi yang mencintai seremoni, dalam gaya hidup yang masih mencari makna antara imitasi dan identitas.

Walakin di setiap panggung baru, selalu ada ruang bagi penonton untuk tertawa, menolak, atau meninggalkan kursi. Karena seperti yang ditunjukkan oleh sejarah Jawa kolonial, tidak ada kekuasaan yang benar-benar kuat selama masih bergantung pada pertunjukan.

Seperti setiap pertunjukan besar, kekuasaan yang tidak mampu beradaptasi pada akhirnya akan berdiri sendirian di panggung kosong, di bawah cahaya yang memudar, menunggu tepuk tangan yang tak pernah datang.