Penyusutan tarif bea perdagangan dari 32 persen menjadi 19 persen yang diumumkan Amerika Serikat terhadap Indonesia disambut sebagai keberhasilan diplomasi dagang oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dipersepsikan sebagai pintu yang lebih terbuka sekaligus pengakuan atas pentingnya Indonesia sebagai mitra strategis. Namun kesepakatan yang lahir dari negosiasi terbaru antara kedua negara justru menyingkap paradoks yang sulit dihindari dalam lanskap global saat ini.
Keringanan tarif tidak serta-merta mencerminkan kemenangan, melainkan menegaskan bentuk baru dari asimetri atau tidak adanya kesetaraan yang dikelola secara transaksional. Dalam era Trumpisme 2.0, perdagangan bilateral tidak lagi berdiri di atas semangat keterbukaan pasar, melainkan dirancang sebagai skema dagang terkelola yang secara cermat mengamankan kepentingan domestik AS sembari menekan ruang gerak negara-negara Global South.
Kesepakatan yang diumumkan Donald Trump pekan ini tampak sederhana. Tarif impor produk Indonesia ke AS diturunkan. Imbalannya, Indonesia berkomitmen membeli energi AS senilai 15 miliar dolar, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar, serta 50 pesawat Boeing. Trump menegaskan bahwa produk energi dan pertanian AS akan masuk ke Indonesia tanpa tarif, sementara ekspor Indonesia tetap akan membayar bea 19 persen yang hanya satu persen lebih rendah dari tarif untuk Vietnam.
Di permukaan, kesepakatan ini terlihat seperti kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun bila ditelisik lebih dalam, mufakat ini mencerminkan logika baru perdagangan global yang bersifat bilateral, hierarkis, dan secara sadar dirancang untuk memulihkan surplus ekonomi AS melalui redistribusi beban ke mitra dagang.
Trump tidak sedang menghidupkan kembali multilateralisme, melainkan menegaskan kematiannya. Ancaman tarif 32 persen terhadap Indonesia pekan lalu hanyalah taktik negosiasi untuk memastikan pembelian besar-besaran yang menopang basis politiknya di sektor energi fosil, pertanian, dan manufaktur pesawat. Tidak ada yang gratis. Keringanan tarif dibayar mahal oleh Indonesia dalam bentuk ketergantungan struktural baru pada rantai pasok AS. Di balik angka-angka transaksi, ada pergeseran geopolitik yang lebih subtil. Pembelian energi AS akan menggeser ruang Indonesia untuk mendiversifikasi sumber pasokan atau mempercepat transisi ke energi hijau. Pembelian Boeing menutup peluang negosiasi multi-vendor yang selama ini menjaga keseimbangan strategis antara AS, Eropa, dan Tiongkok. Sementara itu, masuknya produk pertanian AS secara bebas akan menekan petani lokal, menciptakan ketegangan sosial yang tak akan ditanggung Trump, melainkan pemerintah Indonesia sendiri.
Bagi Washington, kesepakatan ini jauh lebih dari sekadar perdagangan. Ia adalah instrumen untuk menarik Indonesia kembali ke orbit strategis AS. Trump secara eksplisit menyinggung Indonesia sebagai produsen tembaga dan mineral penting yang menjadi referensi halus kepada Grasberg, lumbung emas dan tembaga raksasa yang pasokannya kritikal bagi industri pertahanan dan teknologi AS. Pada saat bersamaan, Trump mengirim pesan ke India dan negara-negara Asia lain bahwa patuh pada rezim dagang bilateral AS akan dihargai dengan tarif yang lebih rendah, sementara membandel akan dihukum dengan proteksi tarif tinggi. Indonesia dijadikan contoh, bukan sekadar mitra dagang, melainkan bukti bahwa Global South dapat diikat kembali melalui tawaran akses pasar yang bersyarat.
Bagi Jakarta, kesepakatan ini adalah strategi defensif untuk menghindari pukulan tarif 32 persen yang akan melumpuhkan ekspor alas kaki, tekstil, elektronik, dan udang ke pasar AS. Namun strategi defensif ini datang dengan biaya tersembunyi. Kita membeli waktu, tetapi dengan menggadaikan sebagian ruang kebijakan yang selama ini dijaga dengan hati-hati. Ruang untuk memainkan hedging antara AS dan Tiongkok menyempit. Ruang untuk menjaga keseimbangan antara liberalisasi impor dan perlindungan sektor domestik juga menjadi terbatas. Yang lebih berbahaya, kesepakatan ini memperdalam pola lama ketergantungan. Indonesia tetap mengekspor komoditas bernilai rendah sambil mengimpor barang bernilai tinggi.
Dimensi politik domestik tidak kalah kompleks. Di satu sisi, pemerintah dapat mengklaim kemenangan diplomasi karena berhasil menurunkan tarif dan menyelamatkan jutaan lapangan kerja di sektor ekspor. Namun di sisi lain, kesepakatan ini akan memicu resistensi dari petani dan pelaku industri lokal yang tertekan oleh produk pertanian AS. Transaksi pembelian pesawat Boeing juga akan menimbulkan pertanyaan publik. Mengapa dana sebesar itu dialokasikan untuk pesawat buatan AS, sementara industri penerbangan Eropa atau bahkan Tiongkok mulai menawarkan opsi teknologi yang lebih murah dan setara. Dalam jangka panjang, kesepakatan ini bisa menimbulkan konflik distribusi di dalam negeri antara eksportir yang diuntungkan oleh penurunan tarif dan kelompok masyarakat yang dirugikan oleh liberalisasi impor.
Yang kita saksikan di sini adalah bentuk asimetri yang dikelola secara sadar dan lahir dari fase deglobalisasi yang terkendali. Di bawah Trump, perdagangan tidak lagi tentang integrasi pasar yang bebas, melainkan tentang menciptakan lingkaran eksklusif berbasis kepentingan domestik AS. Setiap negara dipaksa memilih, tunduk pada rezim bilateral AS atau menghadapi tarif protektif. Ini bukan lagi era WTO, melainkan era klub dagang yang disusun sesuai kalkulasi geopolitik. Dan di dalam klub ini, Global South hanya punya dua opsi, bernegosiasi dengan posisi lemah atau kehilangan akses sama sekali.
Kesepakatan ini perlu diposisikan sebagai langkah sementara, bukan permanen. Kita harus memanfaatkan ruang yang ada untuk mempercepat diversifikasi pasar ekspor ke Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah agar AS tidak menjadi satu-satunya katup penyelamat ekspor kita. Indonesia juga harus membangun pengungkit balik melalui komoditas strategis. Jika Trump ingin pasokan tembaga dan mineral kritis tetap mengalir ke AS, maka harus ada timbal balik nyata berupa transfer teknologi dan kemitraan hilirisasi di dalam negeri, bukan sekadar ekspor bahan mentah. Kebijakan kompensasi domestik juga harus disiapkan untuk melindungi petani dan industri kecil yang terancam oleh masuknya produk pertanian AS. Tanpa manajemen distribusi yang cermat, kesepakatan ini bisa memicu krisis sosial ekonomi yang lebih sulit ditangani di kemudian hari.
Pada level yang lebih luas, Indonesia dan negara-negara Global South harus merumuskan ulang pendekatan mereka terhadap tatanan perdagangan global yang kian terfragmentasi. Kita tidak bisa lagi mengandalkan multilateralisme WTO yang melemah, tetapi juga tidak boleh terjebak dalam orbit bilateral yang sempit. Diperlukan kerja sama lintas kawasan untuk memperkuat posisi tawar kolektif, membangun norma baru perdagangan yang lebih adil, dan mengurangi ketergantungan pada satu kutub kekuasaan. Jika tidak, kita hanya akan terus terperangkap dalam pola lama menjadi konsumen permanen barang mahal Global North, sembari tetap menjadi pemasok bahan baku murah bagi industri mereka.
Kesepakatan tarif ini mengingatkan kita pada satu hal mendasar. Setiap kompromi yang tampak menguntungkan selalu mengandung konsekuensi struktural yang tak kasat mata. Penurunan tarif mungkin menyelamatkan ekspor hari ini, tetapi ia juga menandai geometri ulang relasi kekuasaan yang akan membatasi pilihan strategis kita di masa depan. Tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar menghindari tarif tinggi, melainkan memastikan bahwa setiap langkah dalam arsitektur dagang global membawa kita keluar dari lingkaran ketergantungan lama, bukan menguncinya lebih dalam.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
