Banjir dan longsor yang melanda Sumatra pada akhir November 2025 bukan sekadar peristiwa cuaca ekstrem. Ia adalah hasil pertemuan antara hujan deras, lanskap yang rusak, dan negara yang gagap mengelola krisis berskala besar. Curah hujan tinggi yang berkaitan dengan Siklon Senyar menghantam Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hampir bersamaan. Dalam hitungan hari, kapasitas pemerintah daerah runtuh. Jalan amblas, jembatan putus, jaringan listrik lumpuh, dan ribuan warga terperangkap tanpa akses logistik.
Data resmi mencatat lebih dari 1.000 orang meninggal, hampir 200 hilang, dan ratusan ribu terpaksa mengungsi. Angka-angka itu besar, tetapi belum sepenuhnya menangkap kekacauan di lapangan. Di Aceh Tengah, lebih dari 4.000 rumah rusak dan sekitar 12.000 warga dipaksa bertahan di hunian sementara. Di wilayah pegunungan, longsor bertindak sebagai penyekat total. Beberapa desa hanya bisa dijangkau dengan helikopter. Sebagian lain hanya bisa dicapai oleh relawan yang berjalan berjam-jam menembus lumpur.
Bencana ini segera berubah menjadi krisis bertahan hidup. Pemadaman listrik tidak sekadar mematikan lampu, tetapi juga memutus pasokan air bersih dan melumpuhkan rumah sakit. Laporan lapangan menyebut keluarga bertahan dengan makanan seadanya, dapur umum kewalahan, dan orang tua mengurangi makan agar anak-anak mereka tidak kelaparan. Pada saat yang sama, konvoi bantuan tertahan jauh dari lokasi terdampak karena jalur distribusi runtuh. Ini bukan gangguan kecil dalam logistik, melainkan kegagalan penyediaan layanan dasar pada puncak darurat kemanusiaan.
Namun, krisis di Sumatra tidak berhenti pada runtuhnya infrastruktur. Ia berkembang menjadi krisis informasi. Ketika skala kerusakan makin sulit disangkal, pemerintah pusat mulai mendorong satu pesan utama: optimisme. Media diimbau menonjolkan kisah heroisme aparat dan keberhasilan negara mengendalikan situasi. Narasi yang muncul berulang kali adalah Indonesia sebagai negara besar dan kuat, yang mampu mengatasi bencana tanpa goyah.
Pujian terhadap tentara, polisi, dan relawan memang layak. Tetapi ketika heroisme lapangan dijadikan tameng politik, masalah struktural justru menghilang dari perbincangan. Fokus bergeser dari pertanyaan tentang keterlambatan bantuan, kekacauan koordinasi, dan kegagalan mitigasi, menuju soal citra dan kepercayaan diri negara. Dalam kerangka ini, mengakui kekurangan dianggap berbahaya. Kritik dipersepsikan sebagai gangguan, bahkan ancaman terhadap persatuan.
Di sinilah politik pengendalian narasi bekerja. Tanpa perlu larangan resmi, ruang kritik menyempit melalui tekanan halus. Sejumlah jurnalis mengakui kesulitan mempublikasikan laporan tentang desa yang masih terisolasi berhari-hari setelah bencana. Tayangan lapangan yang merekam penderitaan warga secara emosional sempat ditarik dari peredaran digital dengan alasan kehati-hatian. Alasannya klise: bisa disalahgunakan. Pesannya jelas: ada batas tak tertulis tentang seberapa jauh realitas boleh ditampilkan.
Pengendalian semacam ini tidak netral. Ia mengubah cara negara melihat dirinya sendiri. Respons bencana tidak hanya bergantung pada jumlah helikopter atau truk logistik, tetapi pada aliran informasi yang jujur dari lapangan ke pusat pengambilan keputusan. Dalam krisis besar, kegagalan paling mematikan jarang muncul dalam laporan resmi. Ia muncul dalam evakuasi yang terlambat, pasokan yang tidak sampai, dan komunitas yang hilang dari peta administratif. Jurnalisme lapangan sering kali menjadi sistem peringatan dini pertama. Ketika suara itu diredam, negara bekerja dengan penglihatan yang kabur.
Obsesi pada citra justru melemahkan kapasitas negara. Pemerintahan yang efektif belajar dari umpan balik, terutama yang tidak nyaman. Menyaring informasi demi menjaga kesan hanya memperpanjang kesalahan. Dalam kasus Sumatra, harga dari praktik ini sangat mahal karena bencana ini bukan sekadar alamiah. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan tata kelola daerah aliran sungai yang buruk telah lama diperingatkan sebagai faktor yang memperparah banjir. Ketika hujan ekstrem bertemu lanskap yang rusak, korban jiwa bukan lagi kecelakaan, melainkan konsekuensi kebijakan.
Namun, membicarakan akar masalah berarti membongkar kegagalan jangka panjang. Di sinilah narasi “bencana alam” menjadi alat yang nyaman. Ia mengaburkan peran keputusan politik dan ekonomi dalam membentuk kerentanan. Selama tragedi diperlakukan sebagai takdir, negara terbebas dari tuntutan perubahan struktural. Siklus pun berulang. Hujan datang, banjir terjadi, bantuan disalurkan terlambat, lalu narasi keberhasilan diproduksi.
Bagi publik internasional, respons bencana adalah indikator kualitas tata kelola. Investor, perusahaan asuransi, dan mitra regional membaca krisis sebagai ujian kapasitas negara. Transparansi atas kegagalan tidak otomatis merusak kepercayaan. Justru sebaliknya, ia menunjukkan kemampuan institusi untuk belajar dan beradaptasi. Ketika klaim kekuatan negara bertabrakan dengan video kelaparan dan isolasi yang beredar luas, kepercayaan runtuh. Dalam kekosongan itu, rumor dan disinformasi berkembang jauh lebih cepat daripada klarifikasi resmi.
Pilihan yang dihadapi pemerintah bukanlah antara kritik dan stabilitas. Pilihannya adalah antara kenyamanan reputasional jangka pendek dan kapasitas jangka panjang. Mengendalikan cerita mungkin meredam kegaduhan sesaat, tetapi menciptakan titik buta yang berbahaya. Dalam krisis, titik buta berarti keterlambatan. Dalam konteks bencana, keterlambatan berarti kematian.
Perdebatan yang dipicu oleh tragedi di Sumatra bukan soal etika media atau sensitivitas jurnalistik. Ini adalah pertanyaan mendasar tentang masa depan negara. Apakah Indonesia ingin membangun ketahanan berbasis informasi yang jujur dan terbuka, atau terus mengandalkan retorika kekuatan yang rapuh? Negara yang menyamakan kebanggaan nasional dengan pengendalian narasi mungkin tampak perkasa dalam konferensi pers. Tetapi ketika krisis menjadi norma akibat perubahan iklim dan pembalakan liar, topeng itu akan runtuh.
Proyeksi kekuatan tanpa kapasitas untuk mengoreksi diri bukanlah ketahanan. Ia adalah ilusi. Dan seperti biasa, yang dipaksa hidup dan mati di balik ilusi itu bukanlah mereka yang berbicara di podium, melainkan warga di desa-desa yang terendam air, terputus dari bantuan, dan terlupakan ketika cerita resmi sudah bergerak ke isu lain.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
