Indonesia yang Belajar Diam: Tiga Dekade dalam Pelukan Soeharto

Matahari pagi di Kemusuk tidak pernah tahu bahwa tanah yang ia hangatkan akan melahirkan seseorang yang kelak menutup mulut sebuah bangsa dengan cara yang paling sopan. Desa kecil di barat Yogyakarta itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar riwayat sawah dan ladang. Di sanalah Soeharto lahir. Bukan dari kobaran revolusi atau barikade mahasiswa, melainkan dari lumpur, kerbau, dan sunyi panjang.

Soeharto tumbuh bukan sebagai anak pengubah sejarah, tetapi sebagai anak ngenger—anak yang dititipkan, berpindah-pindah rumah, menyerap luka yang diam-diam. Mungkin dari situ kekuasaan mulai menyusup ke dalam tubuhnya: bukan sebagai ambisi, tapi sebagai kebutuhan untuk memastikan bahwa tidak seorang pun akan meninggalkannya lagi. Ia mempelajari satu hal paling penting di tanah Jawa: kuasa tak harus diteriakkan. Cukup dilirihkan.

Soeharto tidak datang laksana badai. Ia datang seperti kabut, menyusup ke dalam kamar tidur republik yang masih mengigau karena mimpi buruk kudeta dan darah. Tidak ada puisi revolusioner. Tidak ada manifesto megah. Hanya seorang jenderal yang bangkit dari reruntuhan Orde Lama, menyeka sisa darah dari sepatu larsnya, lalu duduk di kursi yang paling sunyi: kursi presiden.

Sejarah Indonesia pasca-1965 adalah sejarah yang ditenangkan, bukan dibebaskan. Sebuah bangsa yang kehabisan napas setelah hiruk-pikuk Demokrasi Terpimpin dibaringkan di ranjang stabilitas. Dalam pembantaian massal yang disulut oleh histeria antikomunis, negara membersihkan dirinya dengan genangan darah. Tidak ada pengadilan. Tidak ada peringatan. Hanya sungai-sungai yang membawa pergi tubuh-tubuh yang tak lagi bernama.

Soeharto membangun Orde Baru di atas reruntuhan itu. Nama yang terdengar seperti kesepakatan dagang. Ia menjanjikan satu perihal yang sangat dirindukan negeri ini: ketertiban. Maka jalan diperbaiki, beras dipanen, grafik ekonomi menanjak, dan di tengah semua itu, orang-orang mulai berhenti bertanya. Sebab yang mempertanyakan, bisa hilang. Yang mengkritik, bisa dibungkam. Tidak perlu penjara bawah tanah. Cukup desas-desus. Ketakutan lebih efisien dari senjata.

Kita tumbuh dalam ketenangan yang diciptakan. Seperti anak-anak yang dibesarkan dalam rumah yang terlalu rapi, kita tidak pernah diajari membantah. Kita diajari diam. Diam yang diberi nama pembangunan. Diam yang dikemas dalam kuliah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dalam mars-mars sekolah, dalam azas tunggal. Dan dalam diam itu, kekuasaan tumbuh menjalar seperti akar beringin yang tidak terlihat, tetapi merusak dari dalam.

Michael R. J. Vatikiotis tidak menulis Soeharto dengan kebencian. Ia menulisnya dengan keheningan yang mengerikan. Dalam buku Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order (1998), ia menggambarkan sang jenderal bukan sebagai monster, tetapi sebagai penguasa yang memahami betul bagaimana membungkam sebuah bangsa tanpa harus membentak. Ia tidak perlu membakar buku. Cukup membuat orang percaya bahwa membaca itu berbahaya. Ia tidak perlu membatasi partai politik. Cukup membuat semua partai bersumpah pada Pancasila, lalu membiarkan mereka berebut kursi dalam arena yang sudah ia tentukan hasilnya.

Militer menjadi mitra. Tapi bukan mitra yang sejajar. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi tangan, kaki, dan kadang lidah kekuasaan. Dwifungsi militer—ide yang brilian dalam praktik yang korup—menjadikan tentara bukan hanya penjaga perbatasan, tetapi juga camat, rektor, gubernur, bahkan ketua Rukun Tetangga (RT). Negara menjadi barak raksasa, dan rakyat menjadi prajurit yang wajib hormat setiap kali lagu kebangsaan diputar. Demokrasi dikawal dengan senapan.

Seperti semua rezim yang ingin kekal, Soeharto pun membangun dinasti. Ia tidak mendirikan kerajaan, tapi ia menata keluarga seperti kerajaan. Nama-nama seperti Siti Hardiyanti, Tommy, dan Bambang bukan masyhur karena prestasi, tapi karena mereka adalah pusat gravitasi bisnis Orde Baru. Mereka memiliki bank, media, kontrak pertambangan, dan hak istimewa yang tidak tertulis dalam konstitusi.

Ekonomi Indonesia, ujar Vatikiotis, bukanlah ekonomi pasar bebas. Ia adalah ekonomi proteksi, di mana akses adalah hadiah, bukan hak. Di tangan Soeharto, pembangunan menjadi semacam upacara sakral: dibuka dengan pidato, dihiasi dengan maket, dan diakhiri dengan tender yang dimenangkan oleh mereka yang menyebutnya “Bapak”.

Yayasan-yayasan seperti Supersemar dan Dharmais didirikan bukan untuk transparansi, tapi untuk mengaburkan jejak. Tak diaudit. Tidak diungkapkan kepada publik. Mereka menjadi alat—bukan untuk kesejahteraan, tapi untuk memperkuat genggaman. Hukum menjadi pelayan, bukan penjaga. Para jaksa belajar mengangguk. Para hakim belajar membaca sinyal. Negara menjadi panggung besar, dan Soeharto menjadi sutradara yang tidak pernah tampil, tapi mengatur semua adegan dari belakang tirai.

Namun kekuasaan, seperti semua hal ihwal di dunia ini, mengambau pada waktu.

Ketika krisis ekonomi Asia menghantam pada 1997, Soeharto tidak lagi bisa menyembunyikan rapuhnya fondasi. Rupiah jatuh, harga naik, rakyat marah. Mahasiswa turun ke jalan. Dan di Trisakti, peluru menembus tubuh empat mahasiswa. Mereka tidak membawa senjata. Mereka hanya membawa suara.

Jakarta terbakar. Gedung-gedung dijarah. Kegelisahan menjalar seperti api. Akan tetapi di tengah kekacauan itu, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi: Soeharto mengundurkan diri. Tidak dengan drama. Tidak dengan penangkapan. Tidak dengan darah. Hanya dengan sepotong pidato di layar televisi, suara pelan yang terdengar seperti bapak yang terlalu letih membujuk anak-anaknya.

Namun apakah kejatuhan Soeharto berarti akhir dari Orde Baru?

Vatikiotis menjawab dengan getir: tidak. Yang pergi hanyalah nama. Sistem masih utuh. Militer masih di parlemen. Pegawai negeri masih setia pada satu partai. Birokrasi masih bekerja dengan pola lama. Reformasi lahir bukan dengan gemuruh revolusi, tapi dengan perasaan tidak pasti. Ibarat seseorang yang terbangun dari mimpi buruk, tapi tidak yakin apakah sudah benar-benar bangun.

Banyak yang berharap BJ Habibie membawa angin baru. Tapi ia adalah anak politik dari bapak yang sama. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi Muslim modernis yang dibesarkan Soeharto untuk menyaingi kekuatan militer, menjadi simbol dari bagaimana agama mulai dijadikan alat negosiasi politik. Dari sinilah, masa depan Indonesia mulai berbelok ke arah yang tak terduga. Politik identitas lahir bukan dari iman, tetapi dari kebutuhan untuk bertahan.

Sejarah kekuasaan Soeharto bukanlah sejarah yang heroik. Ia tidak seperti Napoleon atau Lenin. Ia adalah sejarah tentang kesunyian. Tentang bangsa yang terlalu takut untuk bersuara. Tentang pembangunan yang menyamar sebagai pembebasan. Perihal bagaimana sebuah negara bisa dikendalikan oleh satu orang hanya dengan tatapan dan pidato pelan.

Namun yang lebih mengerikan dari kediktatoran adalah warisannya. Sebab setelah Soeharto turun, kita tidak menemukan demokrasi. Kita hanya menemukan ruang kosong. Dan di ruang kosong itu, bayangan lama masih bergerak. Para jenderal masih punya kuasa. Para pengusaha lama masih punya akses. Dan rakyat masih belajar dengan perlahan untuk menyuarakan apa yang dulu dibungkam.

Michael Vatikiotis menulis sejarah Soeharto bukan dengan tinta amarah, tetapi dengan tinta pengamatan. Ia tidak menyebut nama-nama besar untuk memuji atau mencela. Ia hanya mencatat, dengan hati-hati dan teliti, bagaimana kekuasaan bisa menjadi seperti kabut: tidak tampak, tapi menyesakkan. Ia meneroka bahwa Soeharto adalah metafora dari bangsa ini—bangsa yang ingin damai, tapi takut pada perbedaan. Bangsa yang ingin maju, tapi trauma oleh konflik. Bangsa yang ingin bebas, tapi tidak tahu bagaimana caranya.
Mungkin, itulah warisan terbesar Orde Baru: ketakutan. Bukan pada senjata. Bukan pada tentara. Tapi pada suara sendiri.

Kiwari, dua dekade telah berlalu. Soeharto telah wafat. Tapi pertanyaannya tetap sama: apakah kita sudah benar-benar bebas? Ataukah kita masih berdiri di teater yang sama, hanya dengan aktor yang berganti? Dalam sejarah Indonesia, yang paling nyaring bukan selalu yang paling berarti. Yang penting bukan suara, tapi siapa yang bisa bertahan di dalam diam.