Pahlawan yang Lupa Diri

Ada bangsa yang pandai menghapus air mata sebelum sempat jatuh. Ia menyebutnya kedewasaan. Seperti seseorang yang menyeka wajah sebelum menangis agar tak perlu menjelaskan sebabnya. Di negeri ini, pelupaan sering lebih terorganisir daripada pengakuan. Ia tidak datang sebagai penyangkalan, melainkan sebagai seremoni.

Nama Soeharto kembali disebut. Bukan lagi sebagai bayang, melainkan sebagai sosok yang resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Ia tidak datang dengan suara gemetar, tetapi dengan berkas yang rapi. Di dalamnya tertulis jalan tol, swasembada beras, dan stabilitas. Kata-kata yang tampak seperti batu bata pembangunan, padahal sebagian disusun di atas sunyi.

Stabilitas, kata negara, adalah jasa. Tetapi stabilitas yang lahir dari ketakutan tidak pernah benar-benar tenang. Ia hanya tertib, seperti taman yang rapi tanpa anak yang berlari di dalamnya. Di bawah jalan tol itu mungkin ada tanah yang pernah menelan tubuh, namun tubuh tidak tercatat dalam laporan ekonomi.

Melupakan barangkali adalah keterampilan yang lahir dari rasa aman. Negara kita tampaknya sudah terlalu lama menikmati keamanan itu. Ia belajar memutihkan sejarah seperti memutihkan laporan keuangan, rapi, dan administratif tanpa noda darah. Maka lahirlah kalimat yang menenangkan, layak diberi gelar Pahlawan Nasional. Dalam kalimat itu tidak ada dosa, hanya jasa. Tidak ada korban, hanya angka.

Yang mengganggu bukan keputusan itu sendiri, melainkan cara kita menyambutnya. Tidak ada gemuruh atau gaduh. Hanya desis kecil yang tenggelam oleh tawa di televisi. Di warung kopi, nama Soeharto disebut dengan nada rindu. “Dulu enak, semuanya murah.” Mereka lupa bahwa yang mahal di masa itu bukan barang, melainkan kebebasan.

Bangsa ini mungkin jarang benar-benar marah. Ia menanggapi kekejaman dengan humor dan mengubah sejarah menjadi anekdot. Dalam tawa itu, kejahatan kehilangan bentuknya. Ia berubah menjadi nostalgia. Dan nostalgia, seperti yang kita tahu, adalah bentuk paling halus dari manipulasi.

Dalam nostalgia, Soeharto bukan lagi simbol represi, melainkan ayah yang tegas. Ia bukan penguasa yang membungkam, tetapi pemimpin yang menjaga. Negara, dengan seluruh retorikanya, memberi panggung pada bayangan itu. Namun sejarah, seperti luka, tidak bisa dipoles dengan pidato. Ia tetap berdetak di tempat yang paling diam.

Di Pulau Buru, di Sungai Brantas, di rumah-rumah tua yang anaknya tak pernah pulang, sejarah tidak menunggu gelar. Ia menunggu pengakuan. Tetapi pengakuan memerlukan keberanian, dan bangsa ini tampaknya lebih menyukai penghargaan daripada keberanian.

Di antara dokumen negara yang berdebu, masih tercatat TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun keputusan itu kini terdengar seperti arsip tanpa alamat. Dua puluh lima tahun berlalu, semangat yang tertulis di sana menjauh dari nama yang kini telah resmi diberi gelar. Ironinya, bangsa yang pernah menggulingkan kekuasaan atas nama reformasi kini bersiap menobatkannya sebagai simbol jasa. Seolah-olah sejarah adalah ruang tunggu tempat dosa menua dan layak dimaafkan hanya karena waktu telah berlalu.

Pernah ada seorang penyintas kamp yang menulis bahwa neraka bukan tempat di bawah tanah, melainkan ruang di mana manusia berhenti mengingat. Ia menyaksikan bagaimana lupa menjadi pelarian yang lembut, cara agar orang tetap bisa tidur. Ia juga tahu bahwa bangsa yang membiarkan pelupaannya tumbuh suatu hari akan bangun dan tak lagi tahu siapa dirinya. Kita mungkin belum sampai di sana, tetapi langkah kita ke arah itu terasa pelan dan pasti.

Pahlawan sejati tidak memerlukan gelar. Ia hidup dalam ingatan yang tak bisa ditukar dengan upacara. Namun ketika negara memberi gelar kepada penguasa yang menindas rakyatnya, sesungguhnya ia sedang menguji batas moral bangsa. Dan kita tampaknya gagal menjawab ujian itu.

Ada sesuatu yang dingin dalam cara negara mengingat. Ia tidak lagi bertanya siapa yang benar atau salah, melainkan siapa yang berguna. Dalam logika semacam itu, moral digantikan oleh manfaat. Sejarah disterilkan dari rasa bersalah, seperti museum yang memoles debu agar pengunjung tidak batuk.

Satire mungkin menjadi cara terakhir untuk tetap waras. Namun bahkan satire kini kehilangan giginya. Kita bercanda tentang diktator sambil memilih pewarisnya. Kita menulis kritik sambil menghadiri peringatannya. Di antara tawa itu, ironi perlahan kehilangan daya gigitnya.

Pernah ada yang berkata bahwa perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa. Di negeri ini, lupa bukan lagi pelarian. Ia berubah menjadi strategi. Negara menghapus masa lalu agar masa depan tidak menuntut. Dan rakyat yang lelah dengan harga hidup menerimanya sebagai kebijaksanaan.

Namun di balik pragmatisme itu, ada rasa yang jarang dibicarakan, yaitu malu. Kita malu mengakui bahwa bangsa ini pernah gagal menjadi adil. Maka kita tutup malu itu dengan kebanggaan palsu. Kita nyanyikan lagu tentang kebesaran, kita taburkan bunga di makam yang salah, dan kita beri gelar kepada tangan yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban.

Ada pemikir yang pernah menulis bahwa kekuasaan tidak selalu menindas dengan kekerasan, melainkan dengan cara mengatur ingatan. Ia menentukan apa yang layak diingat dan apa yang boleh hilang. Ia menciptakan arsip dengan niat baik yang dijaga oleh ketakutan. Dalam tatanan seperti itu, pahlawan tidak lagi lahir dari perjuangan, melainkan dari izin.

Negara memberi penghargaan seolah sedang menulis permintaan maaf. Namun ini bukan maaf, melainkan penghapusan. Maaf memerlukan keberanian untuk berkata kami salah. Penghargaan hanya memerlukan satu hal, yaitu kekuasaan untuk menentukan makna.

Kini, ketika Soeharto resmi menjadi Pahlawan Nasional, yang dirayakan bukan keberanian, melainkan ketakutan. Ketakutan untuk melihat sejarah sebagaimana adanya. Ketakutan untuk menjadi bangsa yang jujur terhadap luka-lukanya sendiri.

Di setiap kota, selalu ada tugu yang dipoles agar tampak baru. Di bawahnya, nama-nama yang tak lagi dibaca. Kadang huruf-hurufnya pudar oleh hujan, kadang dihapus oleh waktu. Tidak ada bunga di sana, hanya rumput yang tumbuh tanpa arah. Di dekat tugu itu, anak-anak berfoto sambil tersenyum, tanpa tahu siapa yang pernah gugur di balik nama. Sejarah menjadi latar, bukan pelajaran. Kita hidup di tengah monumen yang kehilangan maknanya.

Di antara nama-nama yang terlupakan itu ada Marsinah, yang mati di tepi pabrik karena menuntut upah yang adil. Ada mereka yang ditembak di Semanggi, dan mereka yang dibakar di Talangsari. Tak satu pun dari mereka pernah menuntut gelar. Mereka hanya ingin hidup di negeri yang tidak membunuh warganya sendiri. Tetapi ingatan tentang mereka kini terselip di pinggir koran, di bawah iklan mobil dan berita selebritas.

Mereka yang mati muda itu sebetulnya tidak hilang. Mereka hanya dipindahkan dari ruang sejarah ke ruang hati yang sepi. Di sana, mereka menunggu seseorang untuk menyebut namanya lagi. Tidak dengan air mata, tapi dengan kalimat yang jujur. Sebab yang paling ditakuti oleh kekuasaan bukan peluru, melainkan ingatan yang tidak mau padam.

Luka yang ditutupi tidak akan sembuh. Ia terus menganga di bawah upacara. Ia muncul dalam cara kita berdebat tanpa arah, dalam politik yang berputar di nama yang sama, dalam bangsa yang sibuk mencari stabilitas tetapi tak pernah menemukan keadilan.

Dan generasi yang tumbuh tanpa tahu siapa yang pernah dibungkam akan mewarisi sunyi yang tak bisa dijelaskan. Mereka akan belajar sejarah tanpa rasa bersalah, membaca penderitaan tanpa empati. Sebab di negeri yang menolak mengingat, pelajaran paling awal yang diwariskan adalah ketidaksanggupan untuk peduli.

Mungkin suatu hari, upacara penganugerahan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional itu akan dikenang dengan khidmat. Menteri akan berdiri dengan naskah di tangan, televisi menyiarkan wajah-wajah yang menunduk, dan bunga akan ditebar di taman yang tak punya kubur. Anak-anak sekolah akan menyanyikan lagu kebangsaan dengan suara yang bersih, tanpa tahu siapa yang dibisukan agar lagu itu bisa dinyanyikan.

Mungkin mereka akan menulis esai tentang keberhasilan pembangunan, tentang stabilitas, tentang kebanggaan nasional. Namun tak ada satu pun yang menulis tentang suara yang hilang di tengah malam, atau tentang seorang buruh perempuan yang tak pernah pulang.

Bangsa ini gemar menulis kepahlawanan tanpa perlawanan. Kita suka mengagumi, tetapi takut mengoreksi. Maka sejarah berubah bukan menjadi pelajaran, melainkan perhiasan. Kita pajang yang indah, kita buang yang gelap. Dari situ pelupaan menemukan bentuknya yang paling lembut, penghormatan.

Dan barangkali, di antara semua seremoni itu, yang bisa kita lakukan hari ini hanyalah menolak ikut bertepuk tangan. Sebab pelajaran itu, seperti sejarah, kadang datang terlambat.