Langit di atas Kashmir kembali menghitam. Suara ledakan rudal India yang menghantam sembilan titik strategis di Pakistan disambut oleh desingan artileri balasan. Dua jet tempur India jatuh dihantam misil Pakistan, dan dunia kembali disergap ketegangan yang tak asing. Mei 2025 menjadi pengingat bahwa Asia Selatan tetap menjadi peti mesiu dalam tatanan global yang rapuh.
Namun, dentuman itu tak berhenti di Himalaya. Getarannya terasa jauh ke selatan, menyusup ke dalam harga minyak dunia, menekan pasar valuta, memicu kekhawatiran investor, hingga mengusik ruang makan keluarga Indonesia. Dunia kini terhubung terlalu erat untuk menganggap konflik regional sebagai urusan tetangga sebelah.
Pemerintah India, di bawah kepemimpinan Narendra Modi, menyebut aksi militer itu sebagai balasan atas insiden berdarah yang menewaskan tujuh tentaranya di perbatasan. Pakistan merespons dengan kecepatan khas negara yang sudah terbiasa hidup dalam ancaman. Dunia bersaksi, sekali lagi, pada pertunjukan senjata dua negara bersenjata nuklir yang lebih sering menyimpan dendam sejarah daripada niat berdamai.
Namun ini bukanlah panggung yang benar-benar baru. Konflik India–Pakistan telah berulang sejak dua negara ini lahir dari luka pemisahan berdarah tahun 1947. Sejak itu, tiga perang besar, ratusan bentrokan kecil, dan ribuan nyawa telah menjadi harga dari sebuah garis batas yang ditarik terlalu cepat oleh penjajah yang keburu angkat kaki. Kashmir, yang menjadi pemicu utama ketegangan, adalah warisan kolonial yang belum selesai. Setiap tembakan yang dilepaskan hari ini adalah gema dari sejarah yang tak pernah ditebus sepenuhnya.
Tak seperti masa Perang Dingin yang kaku dan terkotak, tatanan dunia hari ini adalah jalinan serat halus bernama interdependensi. Negara-negara saling kait dan saling sangga. Bukan hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam energi, keamanan siber, data, makanan, bahkan persepsi. Robert Keohane dan Joseph Nye menyebut fenomena ini sebagai kompleks interdependensi, dan tampaknya dunia kini terlalu terjerat olehnya untuk bisa pura-pura netral.
India tak lagi sekadar kekuatan Asia Selatan. Ia berambisi menjadi pilar demokrasi global, mitra Quad, penyeimbang China, dan penyedia alternatif teknologi untuk negara-negara Selatan. Pakistan tak tinggal diam. Di bawah payung Belt and Road Initiative, negara itu membiarkan Beijing menanam jalur kereta, pipa gas, dan pelabuhan, mengganti kemandirian dengan koneksi.
Konflik kedua negara bukan hanya urusan garis batas, tetapi juga garis pengaruh. Dan seperti kebanyakan konflik masa kini, yang terpukul pertama bukan tank atau pasukan, melainkan harga minyak dunia. International Energy Agency melaporkan bahwa lonjakan harga akibat ketegangan ini bisa menyentuh 110 dolar AS per barel. Di Jakarta, maknanya sederhana: subsidi jebol, rupiah limbung, dan bahan pokok naik tanpa pamit.
Indonesia, seperti biasa, berdiri di tengah. Tak cukup kuat untuk mencegah, tapi terlalu rentan untuk tak terkena imbas. Sebanyak 35 persen energi yang dikonsumsi negeri ini berasal dari impor. Begitu harga melonjak, industri terseok, ongkos logistik membengkak, dan rakyat diminta bersabar.
Hubungan dagang Indonesia–India juga berada di persimpangan. Tahun 2023, nilainya menyentuh 21 miliar dolar AS. Batu bara, minyak sawit, dan tekstil menjadi penyambung nadi. Tapi jika krisis ini berlanjut, dan jalur pasok terganggu, kita akan mendapati diri menggigit jari. Perdagangan tak suka keributan. Investor lebih memilih negara yang tenang meski otoriternya kuat, daripada demokrasi gaduh yang berdarah-darah.
Di tingkat kawasan, ASEAN seperti anak tiri. Beberapa anggotanya condong ke India, lainnya terlilit utang pada Tiongkok. Dalam situasi ini, Indonesia tak bisa mengandalkan konsensus regional. Diplomasi bebas aktif yang kita agungkan selama ini terlalu samar untuk menghadapi dunia yang berubah terlalu cepat dan terlalu kasar.
Indonesia juga tak bisa terus menggantungkan masa depannya pada harga komoditas dan pidato diplomatik. Ketika jalur pasok terguncang dan nilai tukar goyah, yang dibutuhkan bukan kutukan terhadap keadaan, tapi kesiapan menghadapi ketidakpastian sebagai kondisi baru. Pemerintah harus segera mengeraskan punggung: mempercepat transisi energi, memperluas mitra dagang, dan memperkuat produksi dalam negeri. Jika tidak, kita akan terus berada di sisi yang kalah dari gejolak global.
Perlu diingat, krisis seperti ini tak hanya berdampak di kantor menteri atau meja rapat gubernur bank sentral. Ia juga mengetuk pintu-pintu rumah di pinggiran kota, mencetak inflasi di warung kelontong, dan memunculkan keresahan yang pelan-pelan menumpuk. Jika tidak diantisipasi, gejolak ekonomi bisa dengan mudah menjelma menjadi gejolak sosial. Dan Indonesia, seperti sejarahnya, tak pernah baik-baik saja jika keresahan dibiarkan membesar dalam diam.
Ketika dunia diguncang konflik bersenjata, Indonesia mesti bersenjata dengan ketahanan. Bukan ketahanan militer semata, melainkan ketahanan energi, fiskal, pangan, dan kepercayaan publik. Kita harus menjadi negara yang mampu bertahan bukan karena kuat, tetapi karena lentur. Seperti bambu di tengah badai.
Konflik India–Pakistan bukan hanya kisah dua negara yang tak selesai berdamai. Ia adalah penanda bahwa dunia sedang mencari keseimbangan baru. Dalam prosesnya, negara-negara yang hanya menunggu takdir akan tergilas oleh mereka yang bersiap. Dan Indonesia, jika tak ingin menjadi korban berikutnya dari gemuruh yang jauh itu, harus mulai bergerak sebelum terlalu banyak yang terlambat.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
