Indonesia pra-Kemerdekaan: Persekutuan Sukarno, Hatta, & Sjahrir

Pemerintah kolonial Belanda telah memulangkan Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta dari pengasingan beberapa saat sebelum penyerbuan Jepang. Tatkala Jepang meminta bantuan, dua tokoh pemuda itu memutuskan bahwa Hatta akan bekerja sama dengan Jepang, sedangkan Sjahrir bakal membentuk gerakan bawah tanah yang beranggotakan anak-anak muda nasionalis terdidik dan membangun komunikasi dengan pihak Sekutu.

Sukarno baru kembali ke Jakarta bulan Juli 1942 setelah dibebaskan oleh Jepang, dan segera bergabung dengan Hatta. Pada awalnya, Hatta dan Sukarno melihat peluang bahwa propaganda anti-Barat yang disebarkan Jepang dapat ditunggangi untuk menggelorakan nasionalisme.

Sebelum menyepakati apa pun, rakyat Indonesia menuntut Jepang untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Jepang tampak berkanjang akan memenuhi janjinya sehingga membakar semangat rakyat Indonesia untuk rela berkorban demi kepentingan Jepang.

Seperti diungkapkan Sukarno belakangan, “Untuk memperoleh konsesi politik dalam bentuk pelatihan militer dan lowongan pekerjaan administrasi bagi masyarakat, kita mesti menunjukkan sikap yang seolah-olah bersedia berkolaborasi” (Sukarno 1965: 173).

Kendati Sukarno dan Hatta pernah berbeda pandangan di masa silam, mereka berdua mengesampingkan hal ihwal itu demi tujuan bersama: kemerdekaan.

Pada Maret 1943, Pusat Tenaga Rakyat (Putera) didirikan di bawah kepemimpinan Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan Kiai H.M. Mansur dari organisasi Islam. Bulan Oktober 1943, Pembela Tanah Air (PETA) dibentuk sebagai pasukan khusus pendukung gerilya untuk menghadapi kemungkinan invasi Sekutu.

Pasukan paramiliter liyan, seperti Heiho, juga dibangun di seluruh tanah air dan dilatih oleh Jepang–kerapkali mereka berlatih menggunakan pistol kayu dan tombak bambu sebagai pengganti senjata sungguhan. Dalam perkembangannya, pasukan infanteri ini menjadi tulang punggung matra darat angkatan bersenjata Indonesia.
Bulan Januari 1944, Putera dibubarkan dan digantikan oleh Jawa Hokokai. Sukarno dan Hatta memimpin organisasi anyar tersebut. Guna memenuhi tuntutan kelompok Islam, para tokoh pergerakan juga membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Tokoh-tokoh nasionalis memanfaatkan pelbagai saluran komunikasi yang dimiliki Jepang untuk dapat berkomunikasi dengan khalayak ramai hingga nun jauh ke desa-desa. Sukarno menggunakan siaran radio untuk memperkenalkan ide persatuan Indonesia dan menaikkan pamornya sendiri. Dia berpidato di hadapan batalion-batalion PETA dan kelompok paramiliter perihal antiimperialisme. 

Para pendengarnya sudah mengerti bahwa kekuatan imperialis yang dimaksud serta mesti dilawan termasuk bangsa Jepang. Sebagaimana dirancang oleh Hatta dan Sjahrir, tiap tindakan selalu memiliki tujuan ganda, yakni memperkuat perlawanan bawah tanah: kesatuan-kesatuan militer dan paramiliter bentukan Jepang pun disusupi anggota pasukan propaganda bawah tanah yang berpandangan nasionalis, anti-Jepang, anti-Belanda, dan pro-Sekutu. 

Kelompok bawah tanah ini, termasuk yang dipimpin oleh Sjahrir, Amir Sjarifuddin, dan tokoh lainnya, memegang peran penting dalam mengumpulkan informasi rahasia dari pihak Jepang serta menyebarkan pesan-pesan pro-nasionalis kepada para aktivis pergerakan di berbagai daerah, bahkan hingga tingkat desa, melalui jaringan koperasi di bawah koordinasi Dr. Sudarsono.

Dalam upaya meredam aktivitas kelompok pemberontak, Jepang mengikuti pola nan sama, yakni mengoptasi elemen-elemen oposisi. Untuk menyingkirkan dan mengontrol aksi-aksi pemberontakan yang kian meningkat di kalangan pemuda, Jepang mendirikan Angkatan Muda pada pertengahan 1944.

Jepang berharap dapat merintangi usaha perlawanan kelompok pergerakan bawah tanah (termasuk beberapa yang dipimpin Sjahrir) dalam menyebarkan propaganda nasionalisme ke organisasi massa bentukan Jepang, seperti PETA. Sentimen anti-Jepang di antara kaum muda, misalnya di antara siswa School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA)/Sekolah Pendidikan Dokter Bumiputra, juga timbul karena kejengkelan atas kewajiban memotong pendek rambut.

Hukuman bagi pelanggar aturan itu ialah masuk penjara dan dikeluarkan dari STOVIA. Ilmuan Politik George Kahin mendedahkan dampak dari pendekatan Jepang dalam menghadapi gerakan perlawanan di Indonesia tersebut, sebagai berikut:

Barangkali jejak penting mendalam dari pendudukan Jepang di Indonesia paling terasa di kalangan pemuda, terutama mereka yang berusia 15 hingga 25 tahun. Terutama di antara mereka yang hanya sebentar duduk di bangku sekolah, yang notabene adalah bagian terbesarnya, propaganda Jepang nan intensif telah meninggalkan jejak paling membekas. Pengalaman pendudukan Jepang mempersempit tetapi sekaligus memperkuat sentimen nasionalisme mereka ...banyak yang memegang teguh pandangan nasionalisme secara militan dan memiliki perasaan anti-Barat yang kuat (Kahin 1952: 130).

Kekhawatiran Jepang terhadap pemberontakan kaum nasionalis sangatlah sabit. Bulan Februari 1945, sebuah serangan oleh detasemen PETA terhadap gudang senjata Jepang di Blitar, Jawa Timur, mengakibatkan korban jiwa di kedua belah pihak. Jepang khawatir bahwa mereka kehilangan kontrol atas militer yang telah mereka dirikan sendiri. Aktor penting dalam pergolakan ini adalah kalangan pemuda, baik yang terkait dengan korps militer elite seperti PETA maupun organisasi paramiliter seperti Heiho. Kelompok ini ditahbiskan sebagai pembentuk “para pelopor nasionalisme revolusioner” semenjak awal 1945. Mereka turut mengajak kelompok pelajar di pusat-pusat kota untuk berjuang, secara terang-terangan ataupun bawah tanah, demi meraih kemerdekaan.

Pada Maret 1945, saat menyadari Sekutu telah berada di ambang pintu kemenangan Perang Pasifik, Jepang pun mengubah sikapnya terhadap gerakan nasionalis di Indonesia. Bulan Oktober 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan segera meraih kemerdekaannya. Pelbagai perubahan konkret atas kebijakan Jepang pun mulai berlangsung dengan lajak. 

Titimangsa 1 Maret 1945, Jepang mendirikan Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pertemuan BPUPKI yang pertama tanggal 1 Juni 1945, Sukarno memaparkan landasan ideologis bagi Republik Indonesia, yaitu Pancasila (atau “Pantja Sila” dalam ejaan aslinya), yang terdiri atas lima prinsip utama–atau yang ia sebut “lima mutiara berharga”: “Kebangsaan ... Internasionalisme ... Mufakat ... Kesejahteraan ... dan Ketuhanan” (Sukarno 1965: 197). Lima prinsip ini kemudian dirangkum menjadi “gotong royong”.

Kelompok Islam selanjutnya berupaya mengajukan revisi atas prinsip ketuhanan dengan menyertakan tujuh kata yang masyhur sebagai “Piagam Jakarta”: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Akan tetapi, kalangan Muslim serta non-Muslim lainnya segera menyadari bahwa pencantuman ketentuan tambahan tersebut dapat mengganggu kesetaraan bagi semua warga negara. Saat konstitusi diumumkan titimangsa 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta telah dihapus dari naskah Pancasila. 

Setelah itu, berbagai peristiwa eksternal makin memuluskan jalan Indonesia menuju kemerdekaan.