Jakarta, Arina.id — Pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dalam lanskap politik di awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menjadi sorotan.
Analisis terbaru dari Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia bersama Binokluar menyimpulkan bahwa kuatnya pengaruh tersebut justru berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi.
Laporan DEEP menunjukkan tingginya intensitas perbincangan publik terkait Jokowi, menempatkannya di posisi ketiga sebagai tokoh yang paling banyak diberitakan terkait isu politik dan demokrasi, setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Laporan DEEP merilis daftar 10 tokoh yang paling sering menghiasi pemberitaan media, di antaranya adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Joko Widodo, Listyo Sigit Prabowo, Bahlil Lahadalia, Megawati Soekarnoputri, Prasetyo Hadi, Budi Gunawan, Teddy Indra Wijaya, dan Erick Thohir.
Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, mengungkapkan bahwa dari sepuluh nama tersebut, dua tokoh yakni Jokowi dan Prabowo meraih sentimen negatif tertinggi dari pemberitaan.
"Di antara 10 tokoh tersebut, yang paling tinggi mendapatkan sentimen negatif adalah Prabowo Subianto dan Joko Widodo,” ujar Neni dalam keterangan kepada Arina.id di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.
Namun, menariknya, Prabowo Subianto juga mendapatkan sentimen positif yang cukup tinggi. Ia tokoh yang paling banyak diperbincangkan di media mainstream, dengan jumlah total perbincangan melebihi 300.000. Proporsi sentimen positif untuk Prabowo juga sangat dominan.
Sementara sentimen publik terhadap Joko Widodo jumlah perbincangan positif mencapai sekitar 30.000 hingga 40.000.
Sentimen netral berada di bawah sentimen positif, dengan jumlah perbincangan sekitar 20.000 hingga 25.000. Sentimen negatif untuk Joko Widodo memiliki jumlah yang paling rendah, yaitu kurang dari 5.000 perbincangan.
Tingginya intensitas perbincangan publik terhadap Jokowi menjadi indikasi kuatnya pengaruh dan pandangannya yang masih memayungi pemerintahan baru. DEEP Indonesia menilai kondisi ini merupakan ancaman serius bagi demokrasi.
Kekhawatiran publik, kata Neni, kini berfokus pada isu otoritarianisme dan politik dinasti yang terus menjadi topik hangat dalam percakapan publik.
"Keresahan publik juga memunculkan isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini dianggap sebagai luapan kekecewaan dan keresahan yang cukup mengganggu emosi publik," tambah Neni.
Lebih lanjut, kekecewaan publik juga dipicu oleh dugaan intervensi Jokowi melalui menteri-menteri yang dianggap sebagai gerbongnya
"Intervensi ini telah mengganggu independensi pemerintahan baru, bahkan dikhawatirkan melampaui batas kewenangannya sebagai mantan presiden," ungkap Neni.
Sebagai informasi, Penelitian ini berbasis data riset Artificial Intelligence Binokular yaitu media monitoring berbagai topik dan berita berupa media siber, cetak dan elektronik serta percakapan di media sosial yakni Platform X, Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok.
Peneliti memasukkan keyword seperti kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, politik dan demokrasi dalam pemberitaan di media mainstream dan percakapan melalui social media yang berkaitan dengan isu politik, demokrasi serta pemerintahan.
Penarikan data dilakukan pada rentang waktu 21 Oktober 2024-21 Oktober 2025. Rentang data tersebut bertepatan saat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Periode 2024-2029 pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu.
Tepat tanggal 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama kabinet Merah Putih telah bekerja selama satu tahun.
Editor:
