Jakarta, Arina.id – Menteri Agama RI yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof Dr KH Nasaruddin Umar, mendorong transformasi diplomasi keagamaan dari sekadar deklarasi moral menjadi gerakan kemanusiaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin dalam peluncuran dan diskusi buku Istiqlal untuk Dunia: Manifesto Perdamaian dari Indonesia di Ruang VIP Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurut Nasaruddin, rumah ibadah harus mengambil peran lebih luas dalam menjawab persoalan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan, tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ritual keagamaan.
“Masjid ke depan itu bukan hanya tempat sujud, tetapi juga tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengembangan Istiqlal Global Fund sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan penguatan kemandirian umat melalui pengelolaan sumber daya produktif.
Buku karya Muhammad Aras Prabowo dan Farid F Saenong tersebut mengembangkan semangat Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani Nasaruddin Umar bersama Paus Fransiskus pada 5 September 2024.
Melalui 16 bab pembahasan, buku ini mengangkat sejumlah isu strategis, antara lain perdamaian, dialog lintas iman, ekoteologi, keadilan ekonomi, dan diplomasi moral Indonesia.
Koordinator Staf Khusus Menteri Agama sekaligus penulis, Farid F Saenong, mengatakan Deklarasi Istiqlal memuat nilai-nilai universal yang dapat menjadi landasan kerja sama lintas negara dan agama.
“Pesan Deklarasi Istiqlal melampaui batas negara dan agama,” tegasnya.
Menurut Farid, nilai persaudaraan, dialog, dan tanggung jawab ekologis perlu diwujudkan melalui kolaborasi internasional yang berkelanjutan.
Penulis lainnya, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Muhammad Aras Prabowo, menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi berbasis masjid sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai keagamaan.
“Melalui buku ini kami ingin menunjukkan bahwa agama dapat menjadi energi moral yang menyatukan manusia,” ungkapnya.
Ia mengusulkan penguatan koperasi komunitas, literasi keuangan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta audit dampak sosial. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masjid berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan terukur.
Dari perspektif diplomasi publik, Pelaksana Tugas Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Joneri Alimin, menilai diplomasi keagamaan Indonesia perlu diarahkan pada kemitraan internasional yang memberikan manfaat konkret.
“Diplomasi keagamaan Indonesia harus bergerak dari pengakuan simbolik menuju kemitraan internasional yang menghadirkan manfaat kemanusiaan secara konkret,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy, Ahmad Khoirul Umam, menekankan bahwa pengaruh moral Indonesia di tingkat internasional harus ditopang konsistensi kebijakan dan kelembagaan.
“Pengaruh moral Indonesia tidak cukup dibangun melalui deklarasi, tetapi membutuhkan konsistensi kebijakan, kelembagaan, dan keberhasilan nyata,” tegasnya.
Diskusi yang dimoderatori Karim Bakri dari Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) tersebut juga membahas pendidikan perdamaian, penguatan ekonomi komunitas, serta pengembangan gerakan rumah ibadah hijau.
Peluncuran buku ini sekaligus memperkuat kesinambungan Jakarta Understanding yang dihasilkan melalui International Grand Imams Conference 2026 dengan agenda diplomasi kemanusiaan Indonesia.
Buku Istiqlal untuk Dunia: Manifesto Perdamaian dari Indonesia diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan kerja sama antara masjid, perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas internasional dalam memperkuat perdamaian dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui gagasan tersebut, diplomasi keagamaan didorong tidak berhenti pada pernyataan dan kesepakatan, tetapi diwujudkan melalui program konkret di bidang keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.
Editor:
