Jakarta, Arina.id—Gelombang demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup kembali melanda Prancis. Sekitar 146 ribu orang turun ke jalan di berbagai wilayah negara tersebut pada Sabtu (7/11/2026), menandai pekan keempat berturut-turut aksi protes terhadap pemerintah.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat, jumlah demonstran mencapai 146 ribu orang secara nasional, termasuk 46 ribu orang yang berkumpul di Paris. Namun, serikat pekerja memperkirakan jumlah massa jauh lebih besar, yakni sekitar 250 ribu orang, dengan 75 ribu demonstran berada di ibu kota.
Aksi tersebut berlangsung hanya dua hari setelah demonstrasi besar yang melibatkan sekitar 575 ribu orang di berbagai wilayah Prancis. Gelombang protes kali ini kembali memperlihatkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan biaya hidup.
Dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (7/11/2026), sekitar 70 ribu personel keamanan dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi di seluruh negeri. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez memperingatkan bahwa aparat telah bersiap menghadapi kemungkinan kerusuhan dan penjarahan.
"Kami siap dan menunggu," demikian peringatan Nunez kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan perusakan maupun penjarahan.
Meski jumlah peserta aksi lebih sedikit dibandingkan demonstrasi sebelumnya, bentrokan antara demonstran dan aparat tetap terjadi di sejumlah lokasi.
Di Paris, polisi menggunakan gas air mata dan melakukan pembubaran paksa terhadap massa. Rekaman yang diunggah kantor berita CLPRESS memperlihatkan petugas kepolisian menerjang demonstran. Seorang polisi juga terlihat memukul salah satu peserta aksi menggunakan tongkat.
Menurut laporan AFP, polisi menyebut sekitar 200 orang menyerang petugas ketika aparat hendak menangkap seorang pria yang membakar tempat sampah di sebuah alun-alun di Paris.
Situasi serupa terjadi di Lyon, Prancis bagian tenggara. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan ratusan orang yang memblokade jalan di pusat kota dalam aksi yang tidak mendapatkan izin.
Tuntutan Kenaikan Upah dan Perbaikan Layanan Publik
Demonstrasi yang berlangsung selama empat pekan berturut-turut tersebut tidak hanya melibatkan mahasiswa dan pelajar. Sejumlah pekerja dari berbagai sektor turut bergabung untuk menyuarakan tuntutan terkait kenaikan upah, mahalnya kebutuhan pokok, dan perbaikan fasilitas publik.
Koresponden Al Jazeera di Paris, Natacha Butler, melaporkan bahwa para pekerja dari berbagai bidang hadir untuk mendukung gerakan mahasiswa yang lebih dahulu memulai aksi protes.
Salah seorang pekerja kereta api yang ditemuinya mengatakan bahwa kehadirannya dalam demonstrasi merupakan bentuk penolakan terhadap kenaikan biaya hidup sekaligus dukungan terhadap perjuangan generasi muda.
Butler menilai, serikat pekerja yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pelemahan mulai melihat momentum untuk kembali menekan pemerintah.
Para pekerja yang ditemuinya menginginkan kenaikan gaji dan fasilitas kerja yang lebih baik.
Gerakan demonstrasi tersebut awalnya muncul pada September 2026. Aksi bermula dari protes mengenai buruknya kondisi sekolah menengah atas dan minimnya sumber daya pendidikan di Prancis.
Dalam perkembangannya, tuntutan meluas hingga mencakup persoalan kesejahteraan masyarakat, kenaikan biaya bahan bakar, kondisi pendidikan, serta standar hidup yang semakin tertekan.
Gerakan yang awalnya didominasi pelajar dan mahasiswa itu kemudian menarik dukungan kelompok masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang pekerjaan.
Beririsan dengan Pemilihan Presiden 2027
Gelombang demonstrasi di Prancis juga berlangsung di tengah meningkatnya dinamika politik menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan pada April 2027.
Sejumlah kekuatan politik mulai berupaya memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat untuk memperkuat posisi mereka menjelang kontestasi tersebut.
Dalam perkembangan politik terbaru, kandidat sayap kanan Marine Le Pen dari National Rally berada di posisi teratas dalam sejumlah jajak pendapat. Ia diikuti kandidat sayap kiri Jean-Luc Melenchon dari partai France Unbowed.
Pada Sabtu (7/11/2026), Melenchon juga memperkenalkan program politiknya di hadapan sekitar 17 ribu pendukung.
Ia berjanji mengambil arah kebijakan yang berlawanan dengan Presiden Emmanuel Macron, terutama dalam upaya menggerakkan perekonomian melalui peningkatan konsumsi masyarakat.
Editor:
