Jakarta, Arina.id—Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (17/11/2026) setelah terseret dugaan korupsi menerima uang sebesar US$25 juta atau sekitar Rp417 miliar terkait proyek tersebut ketika masih menjabat sebagai perdana menteri pada 2019.
Keputusan itu disampaikan Khurelsukh dalam pidato kepada masyarakat Mongolia di tengah tekanan politik dan desakan oposisi agar dirinya mundur dari jabatan presiden.
Associated Press (AP) melaporkan, dugaan tersebut pertama kali mencuat setelah mantan Wali Kota Ulaanbaatar, Nyambaatar Khishgee, mengungkap dugaan keterlibatan Khurelsukh dalam proyek pembangunan jalur kereta api Tavantolgoi-Gashuunsukhait.
Nyambaatar merupakan anggota Partai Rakyat Mongolia (MPP), partai penguasa yang sama dengan Khurelsukh. Namun, keduanya berasal dari faksi berbeda di internal partai tersebut.
Nyambaatar menuding Khurelsukh menerima uang US$25 juta berkaitan dengan proyek pembangunan jalur kereta api yang kontraknya diduga diberikan kepada Bodi International LLC pada 2019 tanpa melalui proses tender kompetitif.
Menanggapi tuduhan tersebut, Khurelsukh membantah melakukan pelanggaran. Ia menyebut dugaan yang dialamatkan kepadanya sebagai upaya menyerang reputasi dan kehormatannya.
"Saya tidak pernah mencuri dari rakyat maupun negara saya," kata Khurelsukh dalam pidatonya, sebagaimana dikutip AP.
Ia juga menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan jabatan presiden dan menjalani proses penyelidikan.
"Saya akan menyerahkan tugas saya sebagai presiden dan menjadi warga negara biasa," ujarnya.
Khurelsukh menegaskan akan bekerja sama dengan penyelidik untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindakan korupsi.
Desakan Pengunduran Diri dan Penyelidikan
Sebelum pengumuman tersebut, Partai Demokrat sebagai oposisi telah mendesak Khurelsukh mundur dari jabatannya. Oposisi juga meminta pembentukan komite penyelidikan parlemen untuk mengusut dugaan aliran dana dalam sektor pertambangan.
Desakan itu tidak hanya menyasar presiden, tetapi juga sejumlah pejabat tinggi pemerintahan yang disebut memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi dan praktik nepotisme di lingkungan Partai Rakyat Mongolia.
Dua pejabat lainnya yang turut disebut dalam tuduhan tersebut, yakni Wakil Menteri Kehakiman dan Dalam Negeri Munkh-Erdene Dembereltseren serta Kepala Sekretariat Kabinet Enkhbayar Battumur, juga menyatakan akan mengundurkan diri pada Selasa (17/11/2026).
Sementara itu, Bodi International membantah tuduhan telah memberikan suap kepada pejabat pemerintah. Perusahaan tersebut menyatakan tidak pernah melakukan pembayaran suap kepada pejabat maupun aparatur sipil negara dan menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah.
Pengunduran diri Khurelsukh belum otomatis berlaku. Berdasarkan ketentuan hukum Mongolia, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan 126 anggota parlemen yang tergabung dalam State Great Khural.
Parlemen diperkirakan menggelar pemungutan suara terkait pengunduran diri tersebut pada akhir pekan ini. Apabila disetujui, Ketua Parlemen Sandag Byambatsogt akan mengambil alih tugas sebagai presiden sementara hingga pemilihan presiden berikutnya.
"Pemilihan presiden baru harus diselenggarakan dalam waktu empat bulan setelah pengunduran diri tersebut diterima."
Gejolak Politik di Mongolia
Pengumuman pengunduran diri Khurelsukh berlangsung ketika Mongolia tengah menghadapi gejolak politik dan konflik internal di tubuh partai penguasa.
Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Rakyat Mongolia dilanda perselisihan internal. Situasi politik negara tersebut juga diwarnai pergantian tiga perdana menteri dalam kurun waktu sembilan bulan.
Pada Maret 2026, parlemen bahkan menunjuk perdana menteri ketiga dalam waktu kurang dari setahun setelah gelombang demonstrasi antikorupsi berlangsung selama berminggu-minggu.
Ribuan warga, terutama kalangan muda, turun ke jalan di ibu kota Ulaanbaatar. Mereka memprotes ketimpangan ekonomi, kekayaan kelompok elite, serta dugaan ketidakadilan yang meluas.
AP mengutip pengamat dari Universitas Nasional Mongolia, Munkh-Erdene Gantulga, yang menilai keputusan Khurelsukh mundur dapat menjadi langkah politik untuk mempertahankan citra dirinya di hadapan publik.
Menurutnya, pengunduran diri tersebut dapat membuat Khurelsukh terlihat sebagai sosok yang bersedia bertanggung jawab dan membuka peluang politik untuk kembali mencalonkan diri dalam jabatan lain pada masa mendatang.
Khurelsukh sebelumnya juga pernah mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri pada Januari 2021 agar dapat mengikuti pemilihan presiden. Enam bulan kemudian, ia terpilih menjadi presiden Mongolia.
Editor:



