Dalam diskursus ketatanegaraan, kita sedang dibuat takjub oleh ulah sejumlah jenderal aktif yang konon memiliki hobi tak biasa: menyadap ponsel presiden mereka sendiri. Sebuah tindakan yang, jika terbukti dilakukan tanpa hak, bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan berpotensi menjadi tindak pidana serius. Namun, barangkali bagi para pelakunya, penyadapan itu justru dianggap sebagai bentuk perhatian istimewa. Semacam kasih sayang yang terlalu posesif kepada sang presiden. Atau jangan-jangan, kepada “Tuan Lama“ yang belum sepenuhnya rela ditinggalkan.
Agar tidak pening dengan istilah politik yang membosankan, mari kita turunkan persoalan pengkhianatan tingkat tinggi ini ke radius yang lebih akrab dengan kehidupan rakyat: sebuah pondok pesantren. Kisah tentang seorang santri senior yang merangkap kepala keamanan, tetapi diam-diam nekat memasang alat sadap di kediaman sang kiai.
Inilah sebuah komedi sakral yang digerakkan oleh ambisi duniawi tanpa batas.
Sang santri bukan santri biasa. Ia pemuda oportunis dengan cita-cita yang menjulang jauh melampaui pagar pesantren. Motifnya berlapis, bahkan tersusun cukup rapi. Pertama, tentu saja urusan asmara: ia ingin mempersunting Ning, putri cantik sang kiai. Namun, cinta rupanya hanya pintu masuk. Di balik hasrat menjadi menantu, tersimpan ambisi yang jauh lebih besar: mengambil alih kepemimpinan pesantren dan menjadi penguasa tunggal di kemudian hari.
Singkatnya, ia sedang menyiapkan kudeta dalam balutan pengabdian. Keahlian menjaga keamanan pesantren perlahan disulap menjadi kecakapan mengamankan ambisi pribadi. Ia bukan lagi sekadar menjaga gerbang pondok, melainkan sedang merancang jalan menuju takhta.
Maka terjadilah sebuah keajaiban teatrikal yang sungguh membagongkan.
Di ruang ndalem, sang kiai baru saja bergumam lirih kepada istrinya. Mereka tengah membicarakan masa depan pesantren sekaligus kriteria calon menantu.
"Nyai, sepertinya calon mantu kita harus pintar membaca kitab kuning, pandai berbisnis, dan punya visi membenahi manajemen pondok agar lebih transparan."
Percakapan itu bukan sekadar obrolan keluarga. Sang kiai rupanya sedang merancang reformasi besar-besaran dalam tata kelola pesantren. Salah satu agendanya adalah membersihkan praktik sejumlah santri senior yang selama ini gemar "menyunat" uang syahriah atau SPP santri. Uang yang seharusnya masuk ke kas pesantren diduga kerap mengalami kebocoran di tangan mereka yang diberi amanah mengelolanya.
Namun, belum sempat azan subuh berkumandang, si santri senior sudah nongkrong di teras ndalem. Penampilannya mendadak berubah drastis. Kitab Fathul Mu'in terselip di tangan kanan, proposal bisnis peternakan lele di tangan kiri, sementara di bawah ketiaknya terselip draf pembentukan "Tim Reformasi Internal Pondok" yang entah sejak kapan selesai disusun.
Dalam semalam, ia menjelma menjadi manusia paling visioner seantero pesantren. Mendadak fasih bicara kitab kuning, piawai menawarkan peluang bisnis, dan paling bersemangat meneriakkan pentingnya transparansi. Ia seolah menjadi pendukung utama gagasan sang kiai. Padahal, agenda sesungguhnya jauh lebih sederhana: menjegal siapa pun calon menantu pilihan kiai yang berpotensi menggeser posisinya, sekaligus memastikan dirinya tetap berada di jalur suksesi kepemimpinan.
Kecepatan respons yang nyaris tidak masuk akal itu tentu membuat sang kiai terheran-heran.
"Lho, ini anak bagaimana bisa tahu keinginan saya sebelum saya sendiri selesai memikirkannya? Dan mengapa tiba-tiba sudah membentuk tim reformasi tandingan?"
Dengan wajah tanpa dosa, si santri senior merasa dirinya sedang melakukan pengabdian luar biasa. Ia mengira telah menjadi pahlawan yang paling responsif terhadap kebutuhan pesantren. Padahal, sikapnya yang selalu tahu lebih dahulu dan mendahului titah sang kiai seolah sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas:
"Kiai, tidak perlu repot-repot mencari calon pemimpin lain. Saya sudah lebih dahulu membaca isi kepala panjenengan. Bahkan, saya sudah menyiapkan sistem agar tidak ada orang lain yang bisa menggantikan saya. Takhta pesantren ini, kalau bisa, sudah saya pesan dari sekarang."
Analogi ini mengingatkan kita pada persoalan yang lebih besar di panggung ketatanegaraan. Ketika aparat keamanan justru menggunakan kewenangannya untuk mengintip percakapan dan membaca arah kebijakan pemimpinnya, persoalannya bukan lagi sekadar penyalahgunaan teknologi penyadapan. Ada problem serius tentang loyalitas, batas kewenangan, dan relasi kuasa antara atasan dan bawahan.
Keduanya dapat dibaca melalui satu gejala yang sama: state within a state (negara di dalam negara), atau dalam analogi pesantren, pesantren di dalam pesantren. Sebuah keadaan ketika orang-orang yang diberi mandat menjaga institusi justru merasa memiliki otoritas sendiri, bahkan seolah lebih berhak menentukan arah masa depannya daripada pemimpin yang sah.
Mereka merasa seragam, jabatan, dan kewenangan keamanan yang melekat pada dirinya memberikan hak istimewa untuk mengintip isi kepala atasan. Bukan semata demi keamanan institusi, melainkan juga untuk mengamankan kepentingan, anggaran, pengaruh, dan masa depan kekuasaan mereka sendiri.
Pada titik ini, presiden dan sang kiai menghadapi persoalan yang serupa: bagaimana memimpin sebuah institusi ketika orang-orang terdekat yang seharusnya menjaga justru berpotensi menjadi ancaman dari dalam? Sebab, ketika bawahan mulai membangun kekuasaan tandingan, privasi pemimpin berubah menjadi barang mewah, sementara kepatuhan hanya menjadi pertunjukan yang dipentaskan dengan sempurna di depan kamera.
Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, secanggih-canggihnya perangkat penyadapan dipasang, selalu ada satu hal yang luput dari perhitungan: takdir kadang memiliki selera humor yang jauh lebih tinggi daripada para pemainnya.
Suatu hari, karena terlalu sibuk menguping frekuensi percakapan di ndalem, si santri senior tanpa sengaja menangkap sebuah pembicaraan yang membuatnya hampir tersedak ludah sendiri.
Melalui pelantang telinganya, terdengar suara sang kiai berbicara dengan mantap kepada istrinya.
"Nyai, setelah saya istikharah, demi masa depan pesantren yang bersih, Ning akan saya nikahkan dengan Kang Agus, santri pendiam yang tidak punya ambisi apa-apa tapi ikhlas ngurusin jemuran. Dan untuk si santri senior kepala keamanan itu, karena dia akhir-akhir ini tahu segalanya sebelum saya bicara, dia akan saya angkat menjadi Kepala Staf Pesantren, efektif besok pagi."
Maka berakhirlah drama intelijen kaum sarungan tersebut. Cita-cita mulia menjadi menantu kiai dan merebut tahta pesantren pun kandas, menyisakan sebuah jabatan mentereng baru bagi si santri senior: bertugas meramal keamanan pondok dan mencari sandal santri yang hilang.
Sebuah pelajaran berharga bagi para jenderal dan santri di luar sana: bahwa menyadap atasan mungkin bisa membuat Anda merespons kebijakan lebih cepat, tetapi tetap saja tidak bisa menyadap garis tangan dan takdir dari Yang Maha Kuasa.
Editor:
