Buku penting terbaca (lagi) mumpung dalam suasana Imlek dan peringatan 100 tahun Pramoedya Ananta Toer: Hoakiau di Indonesia. Buku garapan Pram itu pernah bikin geger pada masa kekuasaan Soekarno. Semula buku diterbitkan oleh Bintang Pres, Jakarat, 1960. Buku dicetak 10 ribu eksemplar. Pada 1998, situasi Indonesia amburadul. Nasib para peranakan Tionghoa tak keruan dalam tragedi sebelum dan setelah kejatuhan rezim Orde Baru. Buku itu diterbitkan lagi mengartikan ada ajakan mengerti babak sejarah dan perkembangan politik di Indonesia.
Pram berseru atas nasib kaum peranakan Tionghoa akibat kebijakan-kebijakan rezim Soekarno: “Kita semua telah tolak imperialisme dan kolonialisme dalam bentuknja jang bagaimanapun indahnja! Karena itu djuga kita tolak segala matjam diskriminasi dalam bungkus jang bagaimanapun mengkilatnja!” Pram tegas dan menampilkan sikap dalam usaha menjadikan Indonesia itu sah bhinneka tunggal ika. Buku itu justru menimbulkan polemik dan tekanan politik.
Renungan Pram pada masa lalu: “Pada malam jang diliputi suasana Natal dan mendatangnja Tahun Baru ini, sungguh mengharukan rasanja di hati dapat bitjara dengan hati nurani sendiri, nurani jang dalam beberapa waktu belakangan ini diganggu oleh gegeran tentang masalah Hoakiau. Tak ada suatu kekuatan di atas bumi ini jang dapat melarang orang bitjara dengan nuraninja sendiri. Hanja kebetulan sadja aku seorang pengarang, dan aku akan tjoba rumuskan perasaan-perasaanku, pikiran-pikiranku, pengetahuanku tentang masalah Hoakiau… Aku lebih suka bersahabat dengan rakjat negeri manapun djuga, dan disebabkan oleh kemungkinan bahwa aku tidak bisa membanta bila dikatakan ada djuga darah Tionghoa mengalir dalam tubuhku.” Renungan terbaca mengharukan. Pram berpihak atas nasib bertajuk diskrimasi terjadi di Indonesia. Pram mengerti sejarah. Indonesia tak boleh bobrok akibat abai sejarah dan melakukan politik-diskriminasi.
Ikhtiar menghormati kaum peranakan Tionghoa pernah diwujudkan Pram dalam kerja dokumentasi sastra. Kita membuka buku disusun Pram berjudul Tempo Doeloe (1982). Di situ, ia menerangkan: “Pada 1980, selepas dari tahanan Pulau Buru, saya perlukan mencari Tio Ie Soei di sekitar Tanah Abang Bukit, Jakarta. pada 1962-1965, masih saya anjurkan pada para mahasiswa untuk sering datang padanya guna mendapatkan bahan. Karena selain seorang wartawan dari angkatan lama, ia pun seorang pengarang dan seorang dokumentator jang rapi.” Pram menjalin persahabatan dengan kaum peranakan Tionghoa berkaitan sastra, sejarah, pers, dan lain-lain. Indonesia turut dibentuk oleh persembahan kaum peranakan Tionghoa dalam memajukan sastra dan perkembangan bahasa Melayu (Indonesia).
Kita menilik lagi situasi Indonesia setelah Perang Dunia II berkaitan kedudupan dan peran kaum peranakan Tionghoa. Leo Suryadinata dalam buku berjudul Dilema Minoritas Tionghoa mengingatkan Soekarno mengalami sekian babak dalam memberi penilaian atas kaum peranakan Tionghoa. Pendapat itu terkandung dalam pidato-pidato beda waktu.
Di lacakan Leo Suryadinata, terbaca: “Persepsi Soekarno tentang orang Tionghoa lokal tidak begitu jelas, tetapi dari waktu ke waktu kebenciannya terhadap kaum minoritas Tionghoa makin berkurang.” Penilaian berlatar masa 1950-an. Perubahan terjadi: “Dalam pidato yang diucapkannya di depan Kongres Baperki, Maret 1963, untuk pertama kalinya Soekarno menyebut peranakan Tionghoa sebagai anggota bangsa Indonesia. Ia bahkan menamakan peranakan Tionghoa sebagai salah satu suku Indonesia, dan dalam hal ini Baperki mempunyai pendapat yang sama.”
Latar sejarah turut membuat kita mengerti pemikiran dan tindakan dilakukan Pram demi kebhinnekaan di Indonesia. Ia berbeda dari pandangan-pandangan Soekarno meski mengerti suasana politik dan keamburadulan ekonomi Indonesi masa lalu sering memberi dilema bagi para peranakan Tionghoa. Penulisan buku Hoakiau di Indonesia itu membuktikan keseriusan Pram dalam menempatkan pelbagai persoalan minta dijawab secara bijak dan adil.
David Reeve (2024) menganggap buku garapan Pram itu tanda seru besar dalam tata kekuasaan di Indonesia dan berpengaruh dalam pergaulan global. Ia menilai: “Pram baru saja kembali dari China dan terkesan oleh cara penulis diperlakukan di negeri itu. Ia marah besar dengan tindakan terhadap pedagang asing Tionghoa yang dianggapnya biadab dan tidak rasional, serta telah memicu krisis dengan China, yang sepenuhnya bertentangan dengan semangat kerja sama di Konferensi Bandung (1955).” Pram berani bersikap dan sadar konsekuensi politi di bawah kekuasaan Soekarno.
Pram pun memberi kisah agar pembaca mengetahui dunia peranakan Tionghoa di Indonesia. Kita membuka Bukan Pasarmalam (1951). Di situ, ada persahabatan bersama peranakan Tionghoa dalam urusan-urusan keseharian, termasuk di meja judi. Pergaulan mencipta filsafat hidup-mati dan cara mendefinisikan manusia. Di babak akhir, Pram mengisahkan saat tokoh “aku” meninggalkan kuburan bapak: “Dan dalam berdjalan pulang terbajang dalam kepalaku kuburan ibu, adik, nenek, ajah, dan kakek. Dan, barangkali djuga kelak di sampingnja mayatku sendiri dikuburkan orang. Dan, orang Tionghoa jang semalam menghendaki dunia seperti pasarmalam, di mana orang beramai-ramai datang dan beramai-ramai pergi. Tinggal mereka jang harus menjapu sadja jang tinggal. Dan, jang menjapu itu sekalipun tak dikatakan olehnja – ialah Tuhan jang disebut-sebut orang jang tak pernah mengetahuinja."
Di suasana Imlek dan peringatan 100 tahun Pramoedya Ananta Toer, kita masih teringat sejarah. Kita mengerti Pram berusaha mengadakan tulisan-tulisan agar pandangan sejarah tak mengabur. Ia menghendaki kita sadar dengan sejarah pembentukan dan pemaknaan Indonesia, dari masa ke masa. Begitu.
Editor:
