Kunjungan kenegaraan pertama Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok pada 8-10 November 2024 seharusnya menjadi ajang bagi Indonesia untuk menegaskan perannya di kancah global. Namun, hasilnya justru memicu kegelisahan di dalam negeri.
Sumber utama kegelisahan itu adalah pernyataan bersama yang ditandatangani dengan Presiden Xi Jinping pada 9 November, yang memuat frasa “pengembangan bersama di wilayah klaim tumpang tindih.” Kalimat ini mengisyaratkan perubahan kebijakan besar yang berpotensi melemahkan posisi Indonesia, yang selama ini tegas menolak klaim maritim Tiongkok.
Sejak pernyataan itu dirilis, Kementerian Luar Negeri RI segera menerbitkan klarifikasi untuk meredakan kekhawatiran publik. Mereka buru-buru mengeluarkan klarifikasi bahwa kesepakatan tersebut “tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas klaim ‘sepuluh garis putus-putus’” dan “tidak memengaruhi kedaulatan atau hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara.” Namun, kehebohan sudah telanjur meluas. Bahasa dalam pernyataan itu—apakah disengaja atau kelalaian diplomatik—menimbulkan keraguan yang sebelumnya tidak ada.
Selama ini, posisi Indonesia di Laut China Selatan selalu teguh pada hukum internasional. Putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) tahun 2016, yang merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), dengan tegas membatalkan klaim “sembilan garis putus-putus” Tiongkok. Namun, Tiongkok memperbarui klaimnya pada 2023 menjadi “sepuluh garis putus-putus,” yang semakin mengancam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Pemerintahan Indonesia, dari masa ke masa, menegaskan bahwa tidak ada klaim tumpang tindih yang perlu dinegosiasikan.
Namun, pernyataan bersama pada November 2024 ini seperti membalik arah. Dengan menyebut kemungkinan pengembangan bersama, Indonesia secara tidak langsung mengakui adanya klaim tumpang tindih. Ini adalah sinyal yang bertentangan dengan posisi Indonesia di bawah UNCLOS. Kesepakatan pengembangan bersama biasanya hanya terjadi di wilayah yang sengketanya diakui oleh kedua negara. Jika Indonesia bersedia melakukannya di ZEE yang tak terbantahkan, ini bisa dianggap sebagai tanda kompromi atas kedaulatannya.
Konteks ekonomi kunjungan Prabowo tak bisa diabaikan. Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok di Beijing menghasilkan kesepakatan investasi senilai 156,19 triliun rupiah (sekitar $10 miliar). Investasi ini diyakini mencakup proyek infrastruktur, energi, dan teknologi digital. Bagi Prabowo, yang memprioritaskan swasembada energi, dukungan Tiongkok dalam eksplorasi minyak dan gas di Laut Natuna Utara tampak menggiurkan.
Namun, kepentingan ekonomi tak seharusnya mengorbankan kedaulatan. Laut Natuna Utara memiliki potensi besar, dengan cadangan gas alam diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik. Sumber daya ini vital, bukan hanya untuk ketahanan energi Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat posisi ekonomi nasional. Dengan melibatkan Tiongkok dalam pengembangan bersama, Indonesia berisiko memberi celah bagi Tiongkok untuk memperkuat klaimnya di kawasan strategis ini.
Yang membuat situasi lebih mengkhawatirkan adalah waktu kesepakatan ini. Hanya beberapa minggu sebelumnya, pada 23 Oktober 2024, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI berhasil mengusir kapal penjaga pantai Tiongkok dari perairan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Langkah itu dipuji sebagai sinyal tegas komitmen Indonesia menjaga batas maritimnya. Namun, pernyataan bersama ini justru membingungkan, seolah-olah Indonesia goyah dalam mempertahankan wilayahnya.
Dampak regional dari langkah ini juga perlu dicermati. Persatuan ASEAN dalam isu Laut China Selatan selama ini rapuh, tetapi sangat penting. Negara-negara seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, yang langsung terancam oleh ekspansi maritim Tiongkok, mengandalkan kepemimpinan Indonesia untuk menjaga solidaritas regional. Jika Indonesia terlihat melunak, ini bisa merusak kepercayaan dan melemahkan posisi ASEAN dalam negosiasi Kode Etik (CoC) dengan Tiongkok.
Tak hanya itu, kecenderungan Indonesia yang terlihat lebih dekat ke Tiongkok bisa memperumit hubungan dengan kekuatan global lain, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Kedua negara ini secara konsisten mendukung klaim maritim Indonesia dan menganggap Laut China Selatan sebagai jalur perdagangan serta keamanan internasional yang vital. Di bawah pemerintahan Biden, AS bersama Jepang terus menegaskan komitmen pada kebebasan navigasi dan tatanan internasional berbasis aturan. Jika Indonesia terlihat mengendur, mitra-mitra ini mungkin mulai mempertanyakan keandalan Jakarta sebagai sekutu dalam menjaga stabilitas kawasan.
Yang patut dicatat, pendekatan Prabowo ini sangat berbeda dengan kebijakan pendahulunya, Joko Widodo. Di bawah Jokowi, Indonesia berhasil mengamankan investasi besar dari Tiongkok tanpa mengorbankan kedaulatannya. Jokowi dengan tegas menolak ajakan Tiongkok untuk pengembangan bersama di wilayah sengketa, tetap konsisten menjaga kebijakan yang tegas dan jelas. Penyimpangan Prabowo dari jalur ini—apakah karena tekanan ekonomi, kurangnya pengalaman diplomatik, atau perhitungan strategis baru—memunculkan pertanyaan serius tentang arah kebijakan luar negerinya.
Untuk memulihkan situasi, Prabowo perlu mengambil langkah tegas. Pertama, ia harus menegaskan kembali komitmen terhadap kedaulatan maritim Indonesia. Salah satu caranya adalah memastikan bahwa setiap kesepakatan pengembangan bersama di wilayah sensitif seperti Laut Natuna Utara harus mendapat persetujuan parlemen. Langkah ini penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik.
Kedua, Indonesia harus memperkuat hubungan diplomatik dengan sesama anggota ASEAN. Persatuan ASEAN sangat penting untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok dan memastikan suara kolektif kawasan tetap kuat di forum internasional. Kepemimpinan Indonesia dalam menyelesaikan negosiasi CoC akan sangat krusial.
Ketiga, Prabowo harus memanfaatkan hubungan Indonesia dengan kekuatan global untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada Tiongkok. Tur diplomatiknya ke Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara utama lainnya bisa menjadi kesempatan untuk mencari investasi alternatif. Diversifikasi kemitraan strategis akan memperkuat posisi Indonesia dan mengurangi risiko ketergantungan berlebihan pada satu negara.
Kesimpulannya, manuver diplomatik Prabowo dalam pernyataan bersama dengan Tiongkok ini adalah ujian besar bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Manfaat ekonomi yang dijanjikan jelas, tetapi tidak boleh mengorbankan kedaulatan dan stabilitas kawasan. Dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia harus melangkah dengan tegas dan penuh perhitungan, menjaga kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Warisan kepemimpinan Prabowo akan ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan pertahanan kedaulatan. Kedaulatan, jika telah dikompromikan, sulit untuk dikembalikan.
Editor:
