Kalau demokrasi punya dokter jaga, Larry Diamond barangkali orangnya. Lahir pada 1951, mendedikasikan hampir seluruh hidupnya di Stanford. Ia sarjana, magister, lalu doktor sosiologi pada 1980, berguru kepada Seymour Martin Lipset, sang mahaguru teori yang percaya bahwa kemakmuran melahirkan demokrasi. Kini ia peneliti senior di Hoover Institution dan Freeman Spogli Institute, serta guru besar tamu ilmu politik dan sosiologi di kampus yang sama.
Pasien pertamanya Nigeria. Sebagai peneliti Fulbright pada 1982–1983, ia menyaksikan republik kedua negeri itu ambruk karena kudeta berdarah, lalu menuliskannya dalam Class, Ethnicity, and Democracy in Nigeria (1989). Sejak itu ia keliling ruang praktik. Mulai dari Asia, Afrika, Amerika Latin. Ia juga penasihat USAID, Bank Dunia, PBB, dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Pada 1990 ia ikut mendirikan Journal of Democracy bersama Marc F. Plattner hingga 2022 sebagai editornya. Melalui jurnal tersebut, para profesor, diplomat, sampai aktivis LSM ikut menentukan cara dunia membicarakan demokrasi. Buku-bukunya, dari Developing Democracy (1999), The Spirit of Democracy (2008), sampai Ill Winds (2019), wajib ada di rak siapa pun yang belajar politik perbandingan. Ia juga dosen yang disukai mahasiswa. Stanford menobatkannya Teacher of the Year pada 2007.
Riwayatnya mencatat satu episode penuh ironi. Pada 2004 ia mendapat tugas ke Baghdad sebagai penasihat senior bidang tata kelola untuk otoritas pendudukan Amerika di Irak. Ia pulang dengan kesimpulan pahit dan menulis Squandered Victory (2005). Ia kritik terbuka atas strategi Amerika pascainvasi setelah Irak luluh-lantak. Profesor teoritikus demokrasi itu menyaksikan bahwa demokrasi tidak bisa dibangun dengan tank, sekaligus tidak bisa dihancurkan dengan tank dan pesawat tempur.
Reputasinya bukan tanpa penentang. Sejak 2008, Diamond rajin memperingatkan datangnya “resesi demokrasi global”. Steven Levitsky dan Lucan Way membalas pada 2015 dengan artikel berjudul “The Myth of Democratic Recession”. Sebagian pengkritiknya juga melihat ia terlalu dekat dengan proyek mempromosikan demokrasi ala Washington. Tetapi justru karena itu diagnosisnya menarik, ketika orang yang seumur hidup optimistis pada demokrasi, justru mulai resah dengan demokrasi yang mencekik batang lehernya sendiri.
Resep membunuh demokrasi
Dulu, membunuh demokrasi itu pekerjaan kasar. Tank keluar subuh-subuh, pesawat tempur disiapkan, radio memutar mars dan seorang jenderal berkacamata hitam membacakan pengumuman. Semua orang tahu siapa pelakunya. Sejarah mencatat operasi meruntuhkan rezim dilancarkan dengan pertumpahan darah.
Upaya menghancurkan rezim demokrasi sekarang lebih sopan dan santun. Diamond menyebutnya incremental strangulation: cekikan bertahap. Dalam artikelnya di jurnal Democratization (2021), ia mencatat, membunuh demokrasi tidak selamanya dilakukan para jenderal militer, tapi pemimpin politik yang dipilih rakyat sendiri. Mereka para politisi yang dipilih langsung oleh rakyat di bilik suara. Dihitung bersama. Direkapitulasi dan disahkan dengan mekanisme yang demokratis melalui pemilu. Rakyat mencoblos wajah para politisi yang senyum sumringah di kertas suara.
Resep membunuh demokrasi ia sebut “dua belas langkah para otokrat”. Gampang. Caranya cap oposisi sebagai pengkhianat, antek asing, londo ireng, serang media sebagai penyebar hoaks, jinakkan pengadilan, bersihkan birokrasi, rangkul pengusaha, kriminalisasi aktivis. Terakhir, tetap gelar pemilu tetapi jangan teledor dan pastikan tidak ada “kecelakaan”.
Keunggulan metode ini sederhana karena tanpa pertumpahan darah. Jangan ada tanggal yang bisa diperingati dengan lilin. Setiap tahapan kecil, legal, dan masuk akal. Kalau dilihat dengan detail, pastikan, jangan ada leher yang patah, tapi lakukan pelan-pelan sampai demokrasi tersengal-sengal dan sesak napas.
Diamond menempatkan Indonesia dalam daftar “empat demokrasi terbesar dunia” yang kualitasnya merosot, bersama Amerika Serikat, India, dan Brasil. Skor Freedom House kita 68 pada 2012, lalu 61 pada 2019. Dalam laporan Freedom in the World 2026, angkanya tinggal 56. Turunnya tidak dramatis, sekitar satu poin per tahun, persis seperti teknik mencekik yang baik. Tidak terasa sampai tiba-tiba tersengal-sengal.
Mari kita periksa tali yang menjerat simpul demi simpul.
Jeratan Simpul, 2016–2026
Simpul pertama, merantai anjing penjaga. Pada 17 September 2019, DPR mengesahkan revisi UU KPK. Lembaga yang paling ditakuti koruptor itu kini punya Dewan Pengawas dan pegawainya jadi aparatur sipil negara. Mahasiswa turun ke jalan dengan tagar #ReformasiDikorupsi. Di Kendari, dua mahasiswa, Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi, tewas.
Dua tahun kemudian, pegawai KPK disuruh ikut Tes Wawasan Kebangsaan. Ada 75 dinyatakan tidak lulus, termasuk penyidik yang sedang memegang kasus besar, dan 57 di antaranya diberhentikan. Ironinya sebagian dari mereka kemudian ditawari jadi ASN di Polri. Padahal, mereka dianggap kurang berwawasan kebangsaan untuk memberantas korupsi, tetapi cukup berwawasan kebangsaan kalau jadi polisi. Ketua KPK periode itu, Firli Bahuri, belakangan ditetapkan jadi tersangka pemerasan. Sekarang kita tidak tahu dia di mana dan sedang apa. Pawang menggigit anjing penjaga.
Simpul kedua, bikin undang-undang tengah malam. UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020, saat warga sibuk menghitung korban Covid. Setebal lebih dari seribu halaman dengan halaman yang berubah-ubah dan tidak sepenuhnya diketahui publik. Mungkin bikin naskah sambil naik ojol. Mahkamah Konstitusi lalu menyatakan “inkonstitusional bersyarat” dan minta perbaikan dalam dua tahun. Pemerintah jawab dengan cara paling efisien namun tetap jalan dengan menerbitkan Perppu. DPR mengesahkannya lagi pada Maret 2023. Pelajaran kewarganegaraan hari itu, putusan Mahkamah final and binding alias tuntas dan mengikat, tapi praktiknya dipatuhi dengan cara tidak mematuhinya.
Simpul ketiga, wasit ikut main. Pada 16 Oktober 2023, MK lewat Putusan 90 buka jalan bagi kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju sebagai calon wakil presiden. Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran Rakabuming Raka, putra presiden yang kemudian maju sebagai calon wakil presiden. Majelis Kehormatan MK menyatakan sang ketua melanggar etik berat dan mencopotnya dari kursi ketua. Putusannya tetap berlaku. Masyarakat mengutuk dan menyebutnya “Mahkamah Keluarga”, dan untuk pertama kalinya urusan keluarga penguasa terasa begitu konstitusional.
Simpul keempat, aturan diubah dalam satu hari kerja. Agustus 2024, MK mengeluarkan Putusan 60 dan 70 tentang ambang batas dan syarat usia calon kepala daerah. Sehari kemudian, Badan Legislasi DPR secepat kilat bahas revisi UU Pilkada yang menurut banyak pengamat hendak menyiasati putusan itu. Media sosial banjir lambang Garuda berlatar biru bertuliskan “Peringatan Darurat”. Ribuan orang mengepung Senayan, dan pengesahan batal. Ini salah satu momen langka ketika tali yang mencekik sempat dikendurkan bukan oleh nurani para anggota parlemen, tapi karena takut pada kerumunan demonstran yang akan menduduki DPR.
Simpul kelima, borong oposisi. Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024 dengan koalisi yang nyaris mencakup seluruh partai di parlemen. Kabinetnya gemuk, berisi lebih seratus menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Para menteri diajak “retret” di Akademi Militer Magelang, berseragam loreng, berbaris pagi-pagi. Diamond menulis bahwa langkah pertama otokrat adalah melemahkan oposisi. Di sini oposisi tidak perlu dilemahkan. Ia cukup diberi kursi. Diajak jalan-jalan, dikasih jabatan dan sesekali diundang diskusi dan disangoni jangan sampai mengeluh, menggerutu apalagi memobilisasi massa.
Simpul keenam, dari barak ke kerja kantoran. Revisi UU TNI dibahas antara lain di sebuah hotel bintang lima di Jakarta, lalu disahkan pada 20 Maret 2025. Jumlah kementerian dan lembaga sipil yang boleh diisi prajurit aktif naik dari 10 jadi 14, dan usia pensiun diperpanjang. Protes merebak di sedikitnya 72 kota. Di media sosial muncul tagar #KaburAjaDulu, yang barangkali bentuk kritik paling jujur. Tidak lagi berharap ada perubahan, cukup cari paspor cari peluang ke luar negeri.
Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus protes menerobos rapat pembahasan. Setahun kemudian, pada 12 Maret 2026, ia disiram air keras dekat kantor YLBHI di Jakarta. Pengadilan militer memvonis empat prajurit Badan Intelijen Strategis TNI 1,5 sampai 3 tahun penjara, dan menyebut motifnya dendam atas interupsi di hotel tersebut. Di tingkat banding, pemecatan dua prajurit dibatalkan. Bayangkan saja, kritik terhadap undang-undang tentang militer, dibalas sekelompok tentara terlatih dekat kantor lembaga bantuan hukum, lalu diadili pengadilan militer. Kerjanya rapi sekali. Mengagumkan dan terlatih.
Simpul ketujuh, pers dikasih oleh-oleh. Pada Maret 2025, wartawan Tempo menerima paket berisi kepala babi, lalu disusul beberapa bangkai tikus. Seorang pejabat komunikasi istana menanggapinya dengan saran agar kepala babi itu “dimasak saja”. Diamond menilai, langkah semacam ini upaya memandang media sebagai musuh. Ini tips jitu jadi otokrat.
Simpul kedelapan, rakyat dilindas, wakil rakyat dapat rumah. Akhir Agustus 2025, publik mendapati anggota DPR menerima tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan, di tengah “efisiensi anggaran” yang memotong layanan publik. Protes meledak. Pada 28 Agustus 2025, Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di dekat gedung DPR. Kerusuhan menyebar ke banyak kota. Sedikitnya 6.700 orang ditangkap, dan para peneliti di University of Melbourne menyebutnya penindakan terbesar terhadap pengunjuk rasa sejak Reformasi 1998. Tunjangan rumah itu akhirnya dicabut. Harga satu nyawa, korban tewas lainnya di sejumlah daerah dan ribuan berkas perkara penangkapan pengunjuk rasa dan memenjarakan penebusannya.
Simpul kesembilan, ganti pasal-pasal karet dengan pasal-pasal baja. KUHP baru mulai berlaku 2 Januari 2026. Di dalamnya ada pasal penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara yang di masa lalu pernah dibatalkan MK. UU ITE sudah direvisi dua kali, dan KUHAP baru disahkan November 2025 meski koalisi masyarakat sipil protes. Lalu muncul usulan agar kepala daerah dipilih DPRD saja dengan alasan pilkada langsung terlalu mahal. Per Januari 2026, DPR menyatakan usulan itu belum masuk agenda.
Apa sudah selesai? Belum. Masih ada.
Semua sah, itulah masalahnya
Tahapan mencekik batang leher demokrasi bisa dengan cara legal dan sulit dilawan. Contoh revisi UU KPK disahkan dalam sidang paripurna. Rapat UU TNI singkat langsung ketok. Putusan 90 dikeluarkan lembaga yang berwenang. Tidak ada satu pun langkah yang melanggar prosedur.
Diamond menulis di ujung proses ini, “aturan formal kompetisi politik tetap dipertahankan, tetapi isi makna demokratisnya dikosongkan”. Bayangkan kaleng sarden yang labelnya utuh, tanggal kedaluwarsanya jelas, tutupnya masih tersegel, tetapi isinya kosong. Kita masih bisa memajangnya di rak, bahkan memamerkannya kepada tamu-tamu luar negeri.
Kontradiksi terbaik negeri ini muncul pada 10 November 2025. Di hari yang sama, dalam satu upacara, pemerintah kasih anugerah gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah. Soeharto memimpin rezim otoriter yang dijatuhkan gerakan Reformasi. Gus Dur, presiden yang lahir dari Reformasi justru dilengserkan parlemen. Marsinah, aktivis buruh yang dibunuh pada 1993, di masa rezim Orba berkuasa penuh. Ketiganya dibikin satu panggung, satu karangan bunga, satu lagu Indonesia Raya.
Rekonsiliasi nasional bisa dicapai dengan cara sederhana. Semua orang bisa dijadikan pahlawan tanpa perlu lagi siapa yang bertanggung jawab.
Kontradiksi kedua, hukum yang tegas sekaligus pemaaf. Pada pertengahan 2025, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara impor gula. Hanya dua pekan kemudian, presiden memberinya abolisi dan amnesti kepada Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. DPR setuju. Hukum ditegakkan penuh semangat, lalu dikempesi dengan semangat yang sama penuhnya. Dalam demokrasi yang sehat, pengampunan adalah pengecualian. Dalam demokrasi yang dicekik, pengampunan adalah alat tawar, bisa dinegosiasikan.
Kontradiksi ketiga, skor menurun di tengah pidato yang terus naik. V-Dem mencatat indeks demokrasi Indonesia berada di kisaran 0,5 pada 2016 dan turun ke 0,3 pada 2025, titik terendah dalam satu dekade. Freedom House juga merosot perlahan-lahan sampai 56 dari 100. Sementara itu, di podium, kata “demokrasi” tetap rajin diucapkan, bersanding dengan kata “efisiensi”. Pilkada mahal, jadi efisienkan. Debat di parlemen lama, jadi perdebatan diefisienkan. Oposisi merepotkan, jadi efisienkan saja. Pada titik tertentu, demokrasi yang paling efisien memang demokrasi yang tidak ada alias kosong.
Kontradiksi keempat, yang paling getir dan memilukan, rakyat tetap memilih. Pasangan Prabowo–Gibran menang Pemilu 2024 dengan sekitar 58 persen suara. Survei kepuasan terhadap pemerintah kerap tinggi pada beberapa bulan pertama meski sekarang jungkir balik. Inilah inti teori Diamond yang paling menakutkan. Para pencekik bukan perampok yang masuk lewat jendela rumah kita sendiri. Mereka tamu yang dipersilakan masuk lewat pintu depan oleh rakyat, dijamu, dan diberi kunci cadangan untuk bisa keluar masuk dari mana saja dan kapan saja.
Selama masih bisa batuk
Apakah demokrasi Indonesia sudah mati? Belum. Diamond sendiri masih menggolongkan ada demokrasi yang hanya dijalankan secara elektoral meski integritasnya menurun, bukan runtuh. Pemilu masih ada, pers masih menulis, dan tulisan seperti ini masih bisa diterbitkan tanpa harus diselundupkan. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya, kalimat “masih bisa” adalah kalimat favorit orang yang sedang dicekik, dijerat untuk dilumpuhkan.
Batang leher demokrasi memang masih bernapas. Ribuan orang yang mengepung Senayan pada Agustus 2024 berhasil membatalkan revisi UU Pilkada. Majelis Kehormatan MK berani mencopot ketuanya sendiri. Tunjangan DPR dicabut setelah rakyat di jalanan bersuara. Pengadilan militer, betapapun ringan vonisnya, tetap menghukum para penyiram air keras. Setiap kali tali dikendurkan, itu terjadi karena ada yang meronta, berteriak dan melawan, bukan karena pencekiknya tiba-tiba merasa iba atau atas hati nurani.
Diamond mengingatkan, benteng terakhir demokrasi adalah norma, institusi, dan masyarakat sipil. Norma kita sedang diuji, institusi kita sedang dicicil tahap demi tahap. Nah, yang tersisa adalah masyarakat sipil, yakni mahasiswa, jurnalis, pengemudi ojek, santri, buruh, dan para penulis yang keras kepala.
Maka, kepada para pencekik demokrasi yang budiman, terimalah sedikit nasihat. Cekikanmu bertahap batang leher demokrasi hanya berhasil kalau korbannya tidak sadar sedang dicekik. Begitu korbannya mulai batuk dan tersengal, tali yang paling halus pun mulai tampak.
Dan dari tali yang mulai kelihatan, sejarah membuktikan, cepat atau lambat akan putus juga sampai suatu hari tiba. Mari kita terus batuk-batuk bersama!
Editor:
