Arina.id — Sebanyak 30 kiai sepuh dari berbagai daerah menyurati Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto, meminta agar mengawasi jalannya persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang kini dijalani mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), agar berjalan objektif dan adil.
Surat tersebut disampaikan perwakilan puluhan kiai sepuh, KH Nurul Yaqin Ishaq. Surat disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) MA, di Jakarta, Jumat siang, 13 November 2026.
Selain ke MA, para kiai sepuh juga akan menyurati Presiden Prabowo Subianto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewas KPK, Komisi Yudisial, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
KH Nurul Yaqin Ishaq mengatakan, kedatangannya ke MA untuk menyampaikan sejumlah temuan dan masukan langsung kepada lembaga tinggi negara pemegang kekuasan kehakiman tersebut. Kedatangannya ke MA ini juga sebagai tindak lanjut dari hasil silaturahmi para kiai sepuh di Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada 21 Oktober 2026 lalu.
Para kiai sepuh berharap Ketua MA memberikan perhatian dan melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan perkara Gus Yaqut agar berlangsung secara objektif, adil, serta berlandaskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
"Para kiai sepuh itu menyampaikan harapannya bahwa Mahkamah Agung atau Ketua Mahkamah Agung, bisa melakukan semacam pengawasan jalannya proses persidangan terhadap Gus Yaqut. Jadi para kiai sepuh itu berharap benar bahwa proses pemeriksaan itu berlangsung secara objektif, secara adil, kemudian juga berdasarkan fakta-fakta yang berkembang dalam proses persidangan," ujarnya kepada wartawan seusai penyerahan surat di Gedung MA.
Menurut KH Nurul Yaqin, dalam fakta persidangan kasus kuota haji tambahan, tampak jelas dakwaan-dakwaan dari KPK kepada Gus Yaqut tidak terbukti. Para kiai antara lain menyoroti penjelasan setiap saksi-saksi yang telah menerangkan keadaan sebenarnya atas kebijakan Gus Yaqut soal pembagian kuota tambahan 50:50.
Namun menurut para kiai, karena kesaksian tersebut dinilai tidak menguntungkan dakwaan, seringkali justru mendapat reaksi yang tidak semestinya dari majelis hakim. "Sebagaimana tampak di rekaman persidangan, para kiai melihat banyak kesaksian yang menggugurkan dakwaan," ujarnya.
"Kami berharap majelis hakim melihat hal ini dengan obyektif, penuh kebijaksanaan dan bebas dari tekanan-tekanan politis yang kental melingkupi kasus ini. Semoga hal ini benar-benar menjadi perhatian bersama agar asas keadilan benar-benar ditegakkan," kata mantan Katib Syuriah PBNU tersebut.
KH Nurul menambahkan, dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa, belum ada yang menyatakan bahwa Gus Yaqut memerintahkan pengumpulan uang (collecting money) dari penyelenggara ibadah haji khusus maupun meminta uang kepada para pengusaha. Berdasarkan fakta persidangan, juga terbukti belum ada saksi yang menyatakan pernah memberikan uang secara langsung kepada Gus Yaqut
"Dari beberapa saksi yang diajukan, bahkan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri, sama sekali tidak ada yang memberatkan Gus Yaqut. Tidak ada yang menyatakan bahwa ada perintah dari Gus Yaqut untuk collecting money, untuk ambil uang dari para penyelenggara haji khusus itu, atau beliau memerintahkan untuk meminta uang kepada para pengusaha tersebut. Itu tidak ada satu saksi pun yang menyatakan demikian," tandasnya.
Atas dasar itu, para kiai sepuh berharap proses hukum terhadap mantan Menteri Agama tersebut berjalan secara transparan, objektif, dan tidak mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di ruang sidang.
Para kiai berharap persidangan kasus kuota haji ini menjunjung tinggi etika penegakan hukum yang diatur secara ketat di Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni UU Nomor 20 Tahun 2025.
Para kiai meminta agar pemeriksaan persidangan mengedepankan independensi, ketidakberpihakan, penghormatan terhadap hak terdakwa, dan asas praduga tak bersalah. Lambang keadilan berupa sosok yang matanya tertutup melukiskan bahwa hakim tidak boleh membedakan orang berdasarkan kedudukan, pengaruh, ataupun prasangka.
"Kami memohon agar langkah-langkah yang dapat dipandang sebagai pendzaliman dapat dihentikan. Langkah-langkah tersebut dapat merusak nama baik umat lslam dan nama baik Gus Yaqut sebagai Menteri Agama dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tandasnya.
Melihat fakta-fakta persidangan, para kiai sepuh NU memohon ketua Mahkamah Agung (MA) untuk segera melakukan tiga hal.
Pertama, melakukan penelaahan dan pengawalan sesuai kewenangan MA atas jalannya persidangan perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt Pst, khususnya mengenai tata cara pemeriksaan saksi, kesempatan para pihak mengajukan pertanyaan, dan dugaan sikap tidak imparsial sebagaimana termuat dalam rekaman dan transkrip persidangan.
Kedua, apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap kewajiban atau perilaku hakim, MA menindaklanjutinya melalui mekanisme pengawasan yang berlaku, tanpa memengaruhi kebebasan majelis hakim dalam memutus pokok perkara.
Ketiga, memberikan kesempatan kepada para kiai untuk beraudiensi dengan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk guna menyampaikan secara langsung keprihatinan dan dokumen pendukung, serta memberikan tanggapan tertulis atas permohonan ini.
Adapun aurat para kiai terkait permohonan pengawasan jalannya persidangan dan audiensi perkara Gus Yaqut Cholil Qoumas diteken lebih dari 30 kiai. Mereka antara lain, KH Anwar Manshur (Lirboyo), KH Abdullah Kafabihi Mahrus (Lirboyo), KH Mustofa Bisri (Rembang), KH Muhammad Aqiel Siroj (Kempek, Cirebon), dan KH Muhibbul Aman Ali (Pasuruan).
Kemudian, KH Abdullah Ubab Maimoen (Sarang, Rembang), KH Abdul Ghofur Maimoen (Sarang, Rembang), KH Abdul A’la Basyir (Sumenep), KH Ahmad Haris Shadaqoh (Semarang), KH Ubaidillah Shadaqoh (Semarang), KH Hilmy Muhammad (Krapyak, Yogyakarta), KH Sofyan Yahya (Bandung), KH Achmad Chalwani Nawawi (Purworejo), dan KH Ahmad Muwafiq (Minggir, Sleman).
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
