Arina.id -- Ketegangan diplomatik antara Israel, Prancis, dan Australia memanas setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan tuduhan keras terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
Dalam sebuah surat yang bocor ke media, Netanyahu menuduh Macron “menyulut api antisemitisme” di Prancis melalui rencananya mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum PBB bulan depan. Ia menilai langkah tersebut bukan diplomasi, melainkan bentuk “penyerahan diri” yang justru memberi ruang bagi teror Hamas dan memperburuk ancaman terhadap komunitas Yahudi Prancis.
Kantor kepresidenan Prancis langsung merespons keras, menyebut tuduhan Netanyahu sebagai “keji” dan “keliru”. Paris menegaskan bahwa Prancis selalu melindungi warganya yang Yahudi dan menolak keras eksploitasi isu antisemitisme. Wakil Menteri Urusan Eropa Prancis, Benjamin Haddad, menambahkan bahwa Prancis tidak perlu diajari soal cara memerangi antisemitisme.
Sementara itu, hubungan Israel–Australia juga memanas. Netanyahu menuduh Albanese sebagai “politikus lemah” yang mengkhianati Israel dan meninggalkan komunitas Yahudi Australia karena rencana Canberra mengakui Palestina.
Ketegangan makin tajam setelah pemerintah Australia membatalkan visa politisi ultranasionalis Israel, Simcha Rothman. Tak lama kemudian, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mencabut visa diplomat Australia untuk Otoritas Palestina dan memperingatkan akan meninjau ketat seluruh aplikasi visa resmi dari Australia.
Menlu Australia Penny Wong menyebut langkah Israel itu sebagai “reaksi tak berdasar” yang justru semakin mengisolasi Israel di panggung internasional. Ia menegaskan bahwa saat dunia membutuhkan dialog dan diplomasi, pemerintahan Netanyahu malah merusak upaya menuju perdamaian dan solusi dua negara.
Ketegangan ini terjadi di tengah kritik global terhadap agresi Israel di Gaza. Pekan lalu, Albanese menyebut Netanyahu “menyangkal” krisis kemanusiaan akibat perang yang telah memaksa lebih dari 700 ribu warga Gaza mengungsi. PBB juga memperingatkan bahwa larangan Israel terhadap masuknya bantuan tenda ke Gaza selama lima bulan terakhir berisiko memperburuk bencana kemanusiaan, sementara ratusan ribu warga diperintahkan pindah ke wilayah “zona aman” yang tetap digempur bom.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
