Mei sebagai Buku

Tuduhan sembrono bisa disampaikan dengan bisik-bisik: Indonesia (belum) memiliki sejarah perbukuan. Masalah buku belum dianggap masalah terbesar bagi negara. Buku berada di urutan tengah atau belakang setelah segala urusan besar dipikirkan presiden, menteri, dan gubernur. Buku menjadi “pemanis” dan “pelengkap” saja dalam arus klise kekuasaan di Indonesia.

Konon, ada peristiwa-peristiwa (agak) penting mengenai perbukuan sejak proklamasi (1945). Segala berita, kesaksian, foto, atau artikel belum bisa terkumpulkan rapi untuk mengisahkan babak-babak kesejarahan buku di Indonesia. Kita tentu tak memulai dari 1945. Buku turut masuk dalam biografi para tokoh pergerakan politik kebangsaan dan memicu perlawanan-perlawanan berlatar masa kolonial.

Selama puluhan tahun, kita sekadar mengenali Kartini dengan surat-surat. Ia menjadi pembaca buku dan mencantumkan sekian judul buku dalam surat-surat. Kartini berada dalam episode awal kemunculan bumiputra sebagai pembaca. Pada masa berbeda, Marco Kartodikromo tampil tak sekadar sebagai pembaca dan penulis buku. Ia menguasahakan pendirian bibliotik demi kepentingan “rakjat”. Ikhtiar itu jarang teringat, tertutup oleh kebijakan pemerintah kolonial melalui Balai Pustaka.

Pengisahan Soekarno mengunjungi perpustakaan dikelola kaum teosofi dan keberanian Hatta (sering) berbelanja buku kadang menjadi catatan kaki saat publik membaca biografi dan sejarah. Ahmad Dahlan tak sekadar membuat organisasi tapi menggerakkan orang-orang memiliki mesin cetak dan mengadakan penerbitan buku pun jarang mendapat tepuk tangan. Konon, organisasi berlambang matahari itu tekun dalam perbukuan, sejak masa kolonial. Pada situasi berbeda, sekian partai politik di Indonesia masa 1950-an dan 1960-an bersaing ideologi. Penerbitan buku turut membuktikan konflik dan kerja keaksaraan meraih kemenangan.

Masa lalu mengandung serpihan ingatan-ingatan buku. Kita saat membaca sejarah nasional Indonesia tak mendapatkan dalam bab tersendiri. Buku tak penting masuk dalam alur sejarah. Kita tak perlu menuntut mengetahui buku-buku awal dibaca Kartini. Kita belum mampu meminta pemerintah mengumpulkan buku-buku pernah dikoleksi Soekarno, Sutan Sjahrir, Wahid Hasjim, Soedjatmoko, Mochtar Lubis, dan lain-lain. Kita pun tak boleh meremehkan Soeharto. Tokoh besar itu mungkin memiliki pengalaman membaca buku atau mengoleksi buku diberi tanda tangan dan catatan. Penulisan sejarah perbukuan memang belum perlu demi martabat keaksaraan Indonesia.

Di Tempo, 19 Mei 1973, Andi Hakim Nasoetion membuat pemuliaan dan lelucon (industri) buku di Indonesia ditakdirkan sulit berkembang. Nasib tak untung di Indonesia: “Manusia memang merupakan masyarakat penggeser tanggung jawab. Kalau ditanyakan kepada penerbit mengapa tidak menerbitkan buku, maka jawabannya mungkin karena tidak ada jaminan bahwa bukunya akan laku. Maka, kesalahan dapat digeser kepada masyarakat dengan pertanyaan, mengapa tidak mau membaca kalau tulisan tidak disertai gambar komik. Dan, jawabannya mungkin berbunyi karena penulisnya tidak mampu membuat tulisan yang bermutu yang dapat menyaingi pikatan ceritan silat.” Ia sedang berkelakar tentang selebrasi “Tahun Buku Nasional” tercecer dalam deru pembangunan nasional sesuai seribu perintah dari Soeharto.

Pada masa 1970-an, Indonesia sedang berlagak membenahi dan membesarkan gairah perbukuan. Konon, anggaran milik pemerintah tersedia dinamakan Inpres. Sejarah tetap sulit cerah dan mulus. Perbukuan di Indonesia masih amburadul dalam mutu, sebaran, dan dampak. Semua mungkin gara-gara Soeharto sekadar pemberi tanda tangan dalam Inpres. Ia tak tampil sebagai pembaca buku. Pada masa 1970-an, pembuktian gairah buku justru dengan penerbitan ratusan judul buku cerita anak dan remaja “mengultuskan” Soeharto dan dimuati seruan-seruan pembangunan nasional.

Alfons Taryadi, tokoh perbukuan di Indonesia, turut memberi ingatan dan penjelasan. Pada 1997 menjelang keruntuhan rezim Orde Baru, ia menerangkan: “Tantangan yang dihadapi oleh dunia perbukuan kita ialah meningkatkan minat dan kebiasaan membaca dalam masyarakat. Memperbesar jumlah produksi buku di pihak produsen hanya akan menghasilkan penumpukan buku di gudang penerbit bila di pihak pembaca minat serta kebiasan membaca hanya tetap seperti keadaan sekarang. Sebaliknya, bila minat dan kebiasaan masyarakat kita sudah tumbuh, maka dengan sendirinya permintaan buku akan meningkat. Tentu saja, upaya meningkatkan minat dan kebiasaan membaca mengandaikan tersedianya bahan bacaam.”

Kita mengetahui masalah terpokok dalam perbukuan masa 1970-an dan 1990-an hampir sama. Indonesia belum memiliki kehendak negara terhormat dengan buku. Presiden masih sama: Soeharto. Kita tak menimpakan kesalahan terbesar kepada presiden. Di pelbagai peristiwa, salah bukan milik penguasa atau pejabat. Mereka justru fasih berpidato dan menasihati jutaan orang agar suka membaca buku. Mereka selalu sibuk berakibat tak membaca buku. Mereka memiliki hak sibuk ketimbang menjadi panutan dalam gairah perbukuan.

Alfons T memiliki catatan mengenai kebijakan dan peristiwa penting perbukuan. Pada 2 Mei 1995, Presiden Soeharto menetapkan Mei sebagai “Bulan Buku”. Penetapan berlaku pendek gara-gara ribut politik (1997 dan 1998). Soeharto tak bisa membuktikan kebijakan setelah lengser. Orang-orang mungkin masih ingin membuat peringatan “Bulan Buku” meski mengandung jejak-jejak kekuasaan Soeharto.

1995 menjadi tahun sesak kebijakan oleh Soeharto dalam tema perbukuan. September ditetapkan sebagai “Bulan Gemar Membaca” dan “Hari Kunjung Perpustakaan”. Soeharto menetapkan itu di tempat keramat: Istana Negara (Jakarta). Pada akhir 1995, Soeharto masih bertema buku. Pada 7 Desember 1995, Soeharto menetapkan “Gerakan Wakaf Buku Nasional.” Semua kebijakan atau penetapan itu tak lancar dan kisruh dalam kejatuhan rezim Orde Baru (1995). Sejarah tambah muram. Perbukuan belum mendapat janji kemuliaan dan bernafas panjang di Indonesia.

Kita pantas membuat renungan dari penjelasan Daoed Joesoef. Dulu, ia pernah menjadi mengerti dalam kabinet Soeharto. Daoed Joesoef bukan sekadar menteri. Ia kondang sebagai pembaca dan penulis buku. Di pelbagai media cetak, ia rajin menulis artikel. Di pidato-pidato selama menjadi menteri, ia membara dalam mengabarkan dan mengisahkan buku. Sosok itu terhormat meski biografi dan pelbagai kebijakan sulit mengubah nasib perbukuan di Indonesia selama Orde Baru.

Pada 2004, Daoed Joesoef menua tapi belum tamat menggandrungi buku. Ia mengngkapkan: “Jadi, sebagai pembacalah manusia memanusiakan dirinya, memenuhi panggilannya, melindungi dirinya dari absurditas dan kenihilan yang terselubung. Maka, buku adalah sebutan lain dari proses pemanusiaan manusia. Manusia yang membaca menjadi saksi suatu peradaban bernilai tinggi, yang disuguhi ketinggian tersebut dan diundang untuk menempa kepribadiannya di ketinggian. Ketinggian itu bukanlah sekadar berupa akumulasi pengetahuan tetapi lebih banyak berupa kunci pengenalan diri dan dunia, yang diterima untuk dipikirkan, yang dipilih untuk dicernakan, yang dicernakan guna dihayati.”

Renungan itu boleh berlalu saat Mei tetap saja mengingat perbukuan di Indonesia. Pelbagai pihak tentang menganggap Mei bertema buku. Kita tak ingin membuat daftar panjang keluhan dan kegagalan perbukuan di Indonesia. Keinginan mengetahui sejarah perbukuan dan “mustahil” dalam mengumpulkan beragam dokumentasi perbukuan makin samar saat Indonesia abad XXI tetap belum negara-buku. Begitu.