Pemilu 2024, Politik Identitas, dan Perilaku Pemilih

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat, 3 September 2023 lalu, mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat. Gus Men mengingatkan pentingnya penelusuran rekam jejak saat menentukan calon pemimpin bangsa. Menurut Gus Men masyarakat sebaiknya tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh masyarakat bukan hanya kepentingan umat Islam saja.

Pernyataan Gus Men ini dikritik banyak kalangan. Gus Men dinilai membangkitkan kembali politik identitas di saat isu tersebut mulai redup saat ini. Waketum PKB Jazilul Fawaid bahkan sampai mengatakan kalau partainya akan mendisiplinkan Gus Men sebagai buntut atas pernyataannya itu. Gus Men sendiri merespons polemik ini dengan santai. Ia mengatakan bahwa imbauannya itu merupakan upaya mendorong masyarakat agar memilih secara rasional. Menurutnya tidak ada yang salah dengan imbauan agar masyarakat tidak memilih berdasar identitas. Gus Men justru merasa aneh kalau ia sampai diperkarakan akibat pernyataannya itu.

Kalau dicermati lebih jauh, pernyataan Gus Men untuk tidak memilih tokoh yang memainkan politik identitas bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Indonesia punya pengalaman pahit selama 10 tahun terakhir di mana politik identitas menjadi modus besar dalam praktik politik nasional. Politik identitas membuat masyarakat terbelah dan berseteru hanya karena perbedaan preferensi politik. Tidak jarang perselisihan ini masuk sampai dalam lingkup keluarga dan pertemanan. Ada orang tua yang berbeda pilihan dengan anaknya sehingga hubungan mereka menjadi dingin dan renggang. Ada pula yang sudah berteman sekian lama hanya gara-gara beda dukungan politik menjadi tidak bertegur sapa.

Padahal, elite-elite politik yang didukung justru hubunganya malah hangat dan terkesan seperti tidak bermusuhan sama sekali. Mereka masih bisa tertawa dan saling rangkul di saat pendukungnya justru saling ‘berperang’. Masuknya Prabowo Subianto ke kabinet pemerintahan Joko Widodo 2019 lalu adalah bukti kalau para elite justru santai dan saling berhubungan baik satu sama lain. Mereka bukan hanya saling rangkul tapi malahan saling bekerja sama dalam pemerintahan. Artinya tidak ada yang keliru dari pernyataan Gus Men soal politik identitas. Pernyataan Gus Men menimbulkan polemik karena sekarang Indonesia sedang memasuki masa-masa genting menuju pemilu 2024. Mereka yang berkepentingan mungkin ada yang merasa tidak nyaman dengan pendapat Gus Men tersebut.

Politik Identitas dan Perilaku Pemilih

Politik identitas selalu ada dalam dinamika politik pascareformasi. Setiap pemilu pasti ada kandidat atau partai politik yang memanfaatkan politik identitas sebagai jalan meraup suara. Strategi ini dianggap efektif menggaet suara secara cepat. Mereka yang bersaing dalam pemilu tidak perlu bersusah payah meyakinkan pemilih lewat gagasan atau program kerja. Cukup dengan mengeksploitasi sentimen identitas yang bentuknya bisa berupa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), suara pemilih bisa digaet.

Pilkada DKI Jakarta 2017 bisa menjadi contoh bagaimana peran politik identitas berpengaruh besar terhadap perolehan suara kandidat yang bertarung. Merujuk pada riset Arya Fernandes berjudul Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas (2019), agama merupakan salah satu faktor penentu kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada 2017. Anies-Sandi menang di kelurahan-kelurahan dengan kantong pemilih muslim yang besar dan di daerah padat penduduk. Sementara suara Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat selaku lawan Anies-Sandi, rendah di daerah dengan populasi pemilih muslim yang besar. Suara Ahok tinggi di daerah-daerah tempat Jokowi menang pada Pilkada 2012, yaitu pemukiman yang banyak dihuni etnis Cina dan Batak. Dalam Pilkada 2017, Anies-Sandi secara terbuka menggunakan politik identitas sebagai strategi pemenangan. Hal itu dibuktikan lewat bagaimana produksi janji-janji kampanye dan mobilisasi massa yang dilakukan secara khusus memang menyasar umat Islam di Jakarta. Hasilnya ternyata sukses. Anies-Sandi menang melawan Ahok selaku petahana.

Politik identitas selain muncul karena sengaja direproduksi oleh para kandidat atau partai yang terlibat pemilu, politik identitas juga muncul karena memang ada kecenderungan pemilih yang keputusan politiknya didasari ikatan identitas tertentu. Saiful Mujani dalam Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru (2011), menjelaskan bahwa dalam studi perilaku pemilih terdapat tiga model yang umum dipakai untuk membaca perilaku pemilih, di antaranya model sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Model sosiologis singkatnya menjelaskan bahwa seseorang memilih dalam pemilu karena adanya kesamaan antara karakteristik sosiologis dirinya dengan karakteristik sosiologis partai atau calon yang bertarung dalam pemilu. Variabel sosiologis ini bisa agama, suku, ras, etnis, gender, atau pendidikan. Menurut model ini, seseorang yang muslim misalnya, cenderung akan memilih tokoh yang juga muslim atau memperjuangkan kepentingan yang sesuai dengan identitas keagamaannya.

Adapun model psikologis menegaskan bahwa pilihan politik tidak didasarkan oleh faktor sosiologis, melainkan oleh variabel psikologis. Ukurannya ialah kedekatan personal dengan kandidat atau partai yang bertarung dalam pemilu. Maksudnya seseorang akan cenderung memilih calon atau partai yang mereka kenal daripada yang tidak. Model psikologis dengan sosiologis sama-sama mengabaikan faktor program atau gagasan dalam menentukan pilihan politik. Hal ini berbeda dengan model pilihan rasional yang justru lebih menitikberatkan pada pentingnya program atau ide dari para calon atau partai yang ikut pemilu. Model pilihan rasional relatif meminggirkan pengaruh sosiologis dan psikologis dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dari tiga model ini, model sosiologis dianggap sebagai penjabaran teoritik atas politik identitas dalam pemilu. Dengan model ini, perilaku pemilih yang menentukan pilihan tidak berdasar program atau gagasan, tapi berdasar kesamaan identitas menjadi bisa dijelaskan secara ilmiah. Model inilah yang menjawab mengapa Anies-Sandi menang telak di basis pemilih muslim dalam Pilkada 2017, sedangkan Ahok justru kalah. Anies-Sandi sengaja menarget mereka yang condong memilih karena faktor identitas untuk menaikkan perolehan suara.

Berangkat dari hal di atas, politik identitas menjadi realitas yang tidak bisa dihindari dengan mudah. Fenomena ini muncul bukan cuma karena ada politisi yang sengaja memainkan isu tersebut. Tapi juga karena ada masyarakat yang memilih memang karena dorongan variabel kesamaan identitas antara dirinya dengan kandidat yang berkompetisi dalam pemilu. Seseorang yang sudah memutuskan untuk memilih karena faktor identitas, biasanya pilihannya itu akan sulit untuk diubah. Mau seperti apapun tawaran gagasan dan program kerja dari kandidat lain, kalau sudah memutuskan pilihan politik karena identitas, umumnya ia akan tetap pada pendiriannya itu. Dari situ dapat dimengerti mengapa politik identitas selalu muncul dalam banyak momentum pemilu pasca reformasi. Ada simbiosis mutualisme antara kandidat atau partai dengan pemilih yang membuat fenomena ini terus berjalan sampai saat ini.

Dampak Politik Identitas

Dibanding pemilu 2014 dan 2019, eskalasi politik identitas menuju pemilu 2024 ini memang tidak sebesar ketika pemilu-pemilu sebelumnya. Politik identitas belum dipakai secara masif sebagai strategi pemenangan. Namun publik mesti tetap waspada terhadap isu tersebut. Pasalnya, politik identitas memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

Setidaknya ada dua dampak politik identitas, pertama, politik identitas berpotensi besar memecah belah masyarakat. Demokrasi memang mengkhendaki adanya pertengkaran atau perbedaan pendapat. Filsuf Politik Jacques Ranciere menyebut bahwa esensi demokrasi adalah pertengkaran. Maksudnya dalam demokrasi memang dimungkinkan terjadinya perselisihan akibat perbedaan pendapat. Hanya saja, perbedaan pendapat ini apabila dilandasi oleh faktor identitas, dampaknya bisa merusak. Mengapa? karena politik identitas seperti kata Amartya Sen dalam Kekerasan dan Identitas (2007), berangkat dari pengandaian bahwa identitas adalah sesuatu yang tunggal dan utuh. Padahal kenyataan berkata sebaliknya. Identitas tidak lahir dari ruang kosong. Identitas muncul sebagai hasil interaksi atau pergumulan antara berbagai unsur budaya dan struktur sosial dalam masyarakat. Artinya tidak ada identitas yang tunggal dan utuh karena satu identitas pasti dipengaruhi oleh identitas lain. Persoalannya, politik identitas mengandaikan adanya identitas tunggal yang utuh. Pengandaian ini cenderung berimplikasi pada hadirnya sikap ekslusif lewat perasaan yang menganggap bahwa identitasnyalah yang paling baik/benar di antara identitas lain. Situasi itu bisa memicu tumbuhnya perselisihan antar kelompok yang berpotensi memantik terjadinya kekerasan.

Tindakan Hitler yang membunuh jutaan orang Yahudi pada Perang Dunia II adalah salah satu contoh bagaimana politik identitas mendorong kekerasan. Hitler merasa identitasnya sebagai orang Jerman ialah yang terbaik. Hitler menganggap Yahudi sebagai identitas rendahan yang harus dimusnahkan. Perasaan merasa identitasnya yang paling baik inilah yang dimaksud Amartya Sen sebagai dampak merusak politik identitas.

Apalagi Indonesia pasca-reformasi memiliki pengalaman traumatis terkait konflik yang berlatar belakang identitas. Merujuk data Setara Institute (2015), selama reformasi sedikitnya terdapat lima konflik berbasis identitas yang paling membekas dalam ingatan sebagian masyarakat, yaitu konflik Ambon, konflik Sampit, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, pengusiran Ahmadiyah, dan konflik etnis di Lampung. Kelima konflik ini memakan korban yang tidak sedikit. Diperkirakan jumlah korban jiwa yang terdampak dari lima konflik ini mencapai lebih dari 10.000 orang. Kerugian materi yang ditimbulkan pun besar hingga membuat wilayah konflik itu rusak dan butuh waktu lama untuk pulih. Data Setara Institute menjadi bukti bagaimana dampak politik identitas dalam memecah belah kehidupan masyarakat. Apabila politik identitas tidak diwaspadai, peluang berulangnya kekerasan berdarah akibat konflik identitas menjadi besar. Jika kekerasan sudah pecah, masyarakat secara keseluruhanlah yang terdampak.

Kedua, politik identitas bakal membuat demokrasi tidak berjalan rasional. Pemilih dalam pemilu hanya akan mengedepankan faktor kesamaan identitas daripada gagasan, program, atau ideologi dari kandidat atau partai yang bertarung. Hal tersebut nantinya berpotensi membuat tokoh-tokoh yang punya kompetensi untuk memimpin tapi tidak punya kesamaan identitas dengan pemilih malah tersingkirkan begitu saja. Padahal, dalam proses penentuan pemimpin, seharusnya yang diutamakan adalah melihat kompetensi dari mereka yang mencalonkan diri. Setelah kompetensi ini terpenuhi barulah bisa memasukkan variabel identitas sebagai dasar memilih. Yang terjadi kini, ada pemilih yang cenderung fokus hanya pada identitasnya saja. Gagasan atau program si tokoh malah dikesampingkan. Asal si calon seagama dengan pemilih, maka akan dipilih. Asal si calon satu gerbong organisasi, maka dialah yang dipilih.

Politik yang tidak rasional dalam jangka panjang akan berpengaruh pada kualitas pemimpin yang dihasilkan. Dengan politik identitas, potensi mereka yang tidak kompeten tapi berasal dari identitas tertentu yang kuat di masyarakat untuk terpilih menjadi besar. Itulah sebabnya mengapa muncul kasus koruptor bisa terpilih kembali dalam pemilu. Secara rasional harusnya koruptor ini tidak bisa terpilih. Tapi karena basis penentuan keputusan para pemilih ada yang berangkat hanya dari kesamaan identitas semata, fenomena koruptor terpilih kembali menjadi anggota DPR atau kepala daerah menjadi sesuatu yang tidak aneh dalam dinamika elektoral Indonesia. Kalau kualitas pemimpin yang dihasilkan demikian, yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari hal di atas menjadi bisa dimengerti mengapa Gus Men menyerukan agar masyarakat tidak memilih hanya berdasar faktor identitas semata. Tapi memilih dengan melihat rekam jejak dan tawaran program atau gagasan yang hendak diperjuangkan. Ajakan Gus Men memiliki dasar teoritik dan empirik atas situasi yang pernah terjadi. Kalau seruan ini dianggap keliru, bisa jadi hal itu muncul dari mereka yang memang tidak mengerti dampak politik identitas atau mereka yang jangan-jangan memang berniat memakai politik identitas sebagai strategi menggaet suara.