Ketika Donald Trump berdiri di Rose Garden pada Rabu (2/4/2025) dan menyatakan dimulainya “Hari Pembebasan", dunia tidak sedang menyaksikan peristiwa ekonomi, melainkan ritual restorasi. Tarif-tarif yang diumumkan bukan alat kebijakan, melainkan simbol. Simbol dari satu hal: hegemoni yang telah kehabisan legitimasi dan kini kembali pada bentuk dasarnya, yaitu paksaan.
Trump, dalam seluruh absurditasnya, tidak pernah keluar dari logika imperialisme. Ia justru adalah bentuk paling jujur dari imperialisme pasca-modern: tidak lagi disamarkan dalam jargon kemitraan strategis, pembangunan kapasitas, atau liberalisasi pasar, tetapi disampaikan secara telanjang, vulgar, dan terbuka. Amerika, menurut logika Trump, tidak ingin memimpin dunia. Ia ingin dunia tunduk. Dan ketika dunia mulai belajar berdiri, maka ia akan dihukum.
Tarif 32 persen terhadap Indonesia adalah bagian dari proyek itu. Indonesia bukan musuh, tapi terlalu berhasil untuk dianggap jinak. Dalam kerangka sistem dunia yang dibaca oleh Immanuel Wallerstein, tindakan Trump ini dapat dipahami sebagai upaya pusat (core) dalam mempertahankan relasi eksploitatif terhadap semi-periferi. Ketika semi-periferi menunjukkan tanda-tanda otonomi, pusat merespons dengan represi struktural. Inilah logika yang mendasari seluruh laku proteksionisme agresif AS: bukan pertahanan ekonomi, tapi upaya memperlambat kemajuan mereka yang tidak dikendalikan.
Tarif bukan sekadar angka. Ia adalah bentuk punitif. Indonesia, bersama negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Thailand, tidak sedang dihukum karena gagal berkontribusi pada stabilitas global, melainkan karena berhasil memanfaatkan celah-celah dalam sistem global untuk kepentingan domestiknya. Mereka menjadi "terlalu efisien" dalam sistem yang dirancang untuk membuat mereka tetap bergantung. Dan dalam logika kapitalisme global, efisiensi hanya dibolehkan jika menguntungkan pusat. Ketika tidak, ia akan dibatasi, dikriminalisasi, atau dipersulit.
Trump menyebut kebijakan ini sebagai bentuk kemerdekaan. Tapi yang sedang dibebaskan bukan Amerika dari cengkeraman global, melainkan oligarki Amerika dari kewajiban multilateral. Yang sedang terjadi adalah desolidarisasi struktural: pelepasan tanggung jawab hegemon terhadap sistem yang dibangunnya sendiri. Giovanni Arrighi, dalam kerangka sejarah siklus hegemonik, menyebut fase ini sebagai transisi: saat negara hegemon mulai kehilangan kontrol finansial, kemudian mencoba mempertahankan posisi melalui dominasi militer atau instrumen koersif ekonomi. Trump tidak merancang ini. Ia hanya mempercepat dan menarasikan kematian satu tatanan dengan gaya yang brutal.
Namun, dunia belum siap menanggapi ini. Negara-negara semi-periferi masih terlalu sibuk merespons dengan diplomasi, bukan strategi. Indonesia, misalnya, cenderung membaca peristiwa ini sebagai ancaman dagang, bukan sebagai momen krisis sistemik. Akibatnya, yang lahir bukan perlawanan atau negosiasi struktural, melainkan adaptasi pragmatis yang hanya menunda subordinasi berikutnya. Di titik inilah kita melihat kegagalan terbesar dari elit politik Global South: ketidakmampuan membaca struktur yang sedang bergeser, dan ketergantungan kronis pada kerangka yang dibuat oleh kekuatan yang tengah menghukum mereka.
Hegemoni tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada imajinasi. Dan yang kini bangkrut bukan hanya kekuatan Amerika, tapi juga imajinasi dunia tentang Amerika sebagai pemimpin yang sah. Kosmopolitanisme liberal yang selama ini dijadikan penopang ideologis globalisasi telah runtuh, dan yang tersisa hanya reruntuhan institusional yang terus dipertahankan demi stabilitas semu. Ketika AS memilih untuk keluar dari permainan kolektif, maka tidak cukup bagi negara-negara lain untuk sekadar bertahan. Mereka harus mendefinisikan ulang permainan itu sendiri.
Artinya, Indonesia harus mulai membayangkan ulang relasi internasional dari luar kerangka Barat. Kita perlu membangun aliansi yang tidak bertumpu pada kesamaan kepentingan jangka pendek, tapi pada kesadaran bahwa sistem dunia tidak akan memberi tempat bagi mereka yang hanya ikut arus. Dalam bahasa Gramsci, ini adalah momen untuk “war of position,” bukan sekadar reaksi insidental. Yang dipertaruhkan bukan hanya ekspor dan investasi, tapi posisi historis kita dalam pembentukan tatanan dunia berikutnya.
Trump mungkin mengira ia sedang menyelamatkan Amerika. Tapi sejarah akan mencatat bahwa pada saat ia berdiri di Rose Garden, yang ia deklarasikan bukan pembebasan, melainkan keputusasaan. Dunia tidak perlu menjawab dengan kemarahan. Dunia perlu menjawab dengan keberanian untuk berhenti menjadi satelit.
Kita tidak membutuhkan "akses" ke pasar yang dikunci. Kita membutuhkan ruang untuk membentuk logika baru: logika yang menempatkan Global South bukan sebagai pinggiran dari kekuatan besar, tetapi sebagai pusat dari narasi yang belum selesai. Jika tarif adalah senjata mereka, maka imajinasi politik adalah senjata kita.
Dan sejarah, seperti yang selalu kita tahu, tidak ditulis oleh mereka yang menyesuaikan diri, tapi oleh mereka yang berani menolak di saat yang paling sunyi.
Jika kita menengok sejarah panjang relasi pusat dan pinggiran dalam sistem dunia modern, kita akan menemukan bahwa tarif dan hambatan perdagangan selalu digunakan bukan untuk melindungi rakyat, tetapi untuk menundukkan wilayah yang tumbuh tanpa izin. Dalam konteks kolonialisme klasik, tarif diberlakukan untuk mencegah koloni mengembangkan basis produksi yang mandiri. Dalam bentuk kontemporer, tarif berfungsi sebagai pagar ideologis, bukan hanya ekonomi. Mereka memagari kemungkinan: siapa yang boleh tumbuh, siapa yang tidak; siapa yang sah menjadi pemain global, siapa yang akan disingkirkan secara sistemik.
Dengan demikian, tarif terhadap Indonesia bukan insiden. Ia adalah bagian dari narasi besar: bahwa Global South tetap harus disimpan dalam posisi menengah. Cukup berkembang untuk menjadi pasar, tapi tidak cukup berdaulat untuk menentukan arah. Cukup stabil untuk tidak mengganggu sistem, tapi tidak cukup kuat untuk menantangnya. Politik tarif adalah cara untuk memastikan bahwa garis batas itu tidak dilintasi.
Tapi sejarah selalu menyimpan ironi. Semakin keras batas itu ditegakkan, semakin jelas bahwa ia rapuh. Semakin besar tekanan dari pusat, semakin besar pula kebutuhan untuk melawan secara sistemik. Global South harus berhenti menanggapi dengan rasa bersalah atau keinginan untuk disukai. Kita tidak sedang bermain dalam permainan yang adil. Kita sedang dipaksa ikut dalam permainan yang sudah ditentukan pemenangnya sejak awal. Dan satu-satunya cara untuk menang adalah keluar dari permainan itu sepenuhnya.
Membentuk institusi baru, membangun arsitektur keuangan dan perdagangan yang independen, serta memperkuat solidaritas lintas selatan bukan lagi pilihan idealis. Ia adalah keharusan historis. Dalam dunia yang dipenuhi tarif, sanksi, embargo, dan sistem skor kredit yang disusun berdasarkan logika kolonial, maka satu-satunya kemerdekaan adalah kemerdekaan dari sistem itu sendiri.
Dan mungkin, justru dari pukulan seperti inilah imajinasi baru bisa lahir. Dunia tidak berubah karena konsensus. Ia berubah karena tekanan. Dan dalam tekanan itu, kita menemukan celah untuk berpikir ulang, bertindak ulang, dan memulai ulang.
Virdika Rizky Utama
Mahasiswa Doktoral Politik China, Nanyang Technological University, Singapura
Editor: Kendi Setiawan


