Arina.id - Peta situasi global agaknya benar-benar berubah. Korea Selatan (Korsel) menunjukkan keinginannya menormalisasi hubungan lewat ikatan kerjasama dengan tetangganya, Korea Utara (Korut). Dua negara ini dikenal sebagai seteru yang acap kali terlibat ketegangan sejak meletus Perang Korea pada 1950-an.
Namun baru-baru ini, di masa Pemerintahan Presiden Lee Jae Myung, Korsel berupaya merebut kembali kendali operasional militer masa perang (OPCON) dari Amerika Serikat. Pemerintahan Lee--yang memenangi pemilu pada Juni 2025 lalu--disebut ingin mengembalikan kendali masa perang selama masa jabatannya.
Dikutip dari Anadolu, keinginan Lee tersebut akan dimasukkan dalam program pemerintahnya selama lima tahun ke depan. Saat ini rencana masih dalam cetak biru peta jalan kebijakan yang diumumkan oleh Komite Perencanaan Urusan Negara Korsel.
Namun demikian, kemungkinan besar rencana tersebut benar-benar bakal diadopsi oleh pemerintahan Lee yang berkeinginan agar Korsel yang liberal--pro Amerika--menormalisasi hubungan dengan tetangganya, Korut yang sosialis--pro Rusia dan China.
Korsel memang salah satu sekutu militer tertua Amerika dengan lebih dari 28.500 tentara AS ditempatkan di Semenanjung Korea. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan memegang kendali operasional OPCON di masa damai, sementara Komando Pasukan Gabungan yang dipimpin AS memegang kendali OPCON selama masa perang.
Artinya, Lee berkeinginan mengambil kendali penuh operasi militer di wilayahnya, baik di masa damai maupun masa perang. Dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh parlemen, Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back menyampaikan keinginan pemerintahan Lee tersebut membutuhkan pembicaraan mendalam dengan AS.
Peta jalan tersebut menyatakan bahwa Seoul berkomitmen menormalkan hubungan dengan Pyongyang dengan beralih ke arah rekonsiliasi dan kerja sama. "Dengan melembagakan perdamaian dan koeksistensi, pemerintah akan berupaya mengubah apa yang disebut ‘risiko Semenanjung Korea’ menjadi ‘keunggulan Semenanjung Korea’," katanya.
Segera setelah terpilih sebagai presiden, Lee melarang pengiriman selebaran anti-Pyongyang melintasi perbatasan, serta membongkar infrastruktur siaran propaganda —sebuah inisiatif yang dibalas dengan tindakan serupa oleh Korea Utara. Pemerintah juga menunda sebagian latihan gabungan dengan AS, latihan yang sering dikritik oleh Korea Utara.
Meskipun Pyongyang juga telah menghentikan siaran propaganda, Seoul melaporkan bahwa Korea Utara mulai melepas pengeras suara di sepanjang perbatasan. Korea Utara juga berhenti menerbangkan balon berisi sampah ke wilayah Korea Selatan.
Seoul turut menekankan penyelesaian masalah lewat diplomasi untuk meningkatkan peran Korea Selatan sebagai kekuatan diplomatik setingkat G7 plus dan membangun kekuatan militer elite yang mampu menangkal ancaman nuklir, misil, dan siber dari Korea Utara.
Secara khusus, Lee dijadwalkan terbang ke Jepang minggu depan untuk menggelar pertemuan puncak dua hari dengan Perdana Menteri Shigeru Ishiba pada 23–24 Agustus. Setelah itu ia terbang ke AS untuk pertemuan puncak pertamanya dengan Presiden Donald Trump.
Ini akan menjadi pertama kalinya seorang presiden Korea Selatan mengunjungi Jepang sebelum bertemu dengan pemimpin AS. Adapun untuk mencapai target dalam cetak biru tersebut, pemerintahan Lee diperkirakan memerlukan perubahan terhadap 951 undang-undang dan peraturan, serta anggaran terpisah sekitar 152 miliar dolar AS (sekitar Rp2.447,9 triliun) hingga tahun 2030.
Editor:
