Jakarta, Arina.id-Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan PBNU harus memiliki peran di era reformasi dengan menempatkan diri sebagai rekan atau partner dengan pemerintah.
Hal ini dikatakan Gus Yahya dalam sebuah diskusi Forum Keramat dengan mengambil tema NU dalam Transformasi Indonesia, Belajar dari Sejarah untuk Menentukan Arah di Plaza PBNU, Jakarta Pusat pada Selasa (9/12/2025)
"Artinya pemerintah maunya apa, NU berpikir apa mari kita rundingkan kita buat kesepakatan lalu kita kerjakan bersama, karena ini kebutuhannya kebutuhan kita bersama, kebutuhan transformasi itu," kata Gus Yahya.
Ia menilai, sikap ini berbeda dengan posisi NU pada masa Orde Baru. Saat itu, NU berada dalam tekanan sehingga perlawanan terhadap pemerintah dipandang sebagai tindakan heroik, sementara tidak melawan dianggap sebagai sikap pengecut.
Masalahnya, imbuh Gus Yahya, dalam tiap transformasi itu membangun konstruksi baru dari apa yang sebelumnya ada meninggalkan sebelum ada.
"Ketika kita bangun konstruksi baru memang biasanya ada yang merasa terancam privilagenya karena gak masuk konstruksi baru ini," jelasnya.
Menurut Gus Yahya, dalam proses transformasi selalu ada pihak yang tertinggal atau mengalami penurunan posisi. Privilege yang dahulu bernilai tinggi, kata dia, bisa saja menjadi tidak relevan dalam tatanan baru.
"Di dalam konstruksi baru menjadi relatif berkurang, ya seperti sekarang ini, sebetulnya sudah bertransformasi kita ini secara alami," ujarnya.
Gus Yahya mencontohkan para keturunan Kiai yang kerap dipanggil Gus sudah tidak ada lagi memiliki keistimewaan seperti era sebelumnya.
"Saya kira di NU ini juga nantinya juga akan begitu, ketika kita membangun konstruksi baru ada yang khawatir privilege atau currency lamanya tidak laku lagi di dalam dunia yang baru," ujarnya.
Pengamat Politik Muhammad AS Hikam menilai terdapat pola pengambilan jarak yang dikelola para ulama dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) terhadap kekuasaan. Meski tetap menjalin kerja sama dengan pemerintah, NU dinilainya menempatkan diri dalam posisi kritis (critical position) yang strategis.
Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang menegaskan bahwa cara melihat kekuasaan memang beragam, termasuk dalam tradisi NU sendiri.
"Pribadi saya melihat cara memandang kekuasaan itu berbeda-beda, seperti yang disampaikan Gus Yahya,” kata Hikam.
Dalam konteks NU sebagai kekuatan utama masyarakat sipil, Hikam melihat kekuasaan yang dimiliki NU terutama di tingkat elite dipahami bukan semata sebagai kekuasaan politik formal, melainkan sebagai kekuatan dalam melakukan positioning atau penempatan strategis dalam berbagai gelanggang politik, ekonomi, hingga kultural.
"Itu sebabnya para kiai bisa mengambil jarak dari kekuasaan secara formal, karena positioning yang mereka ambil momentumnya tepat sekali," jelasnya.
Hikam juga mencontohkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dikenal luas karena positioning-nya tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.
"Gus Dur bukan hanya menjadi leader di NU secara tanfidziyah, tetapi juga menjadi pemimpin gerakan masyarakat sipil menuju demokrasi Indonesia ketika rezim yang berkuasa selama tiga periode mengalami krisis,” ujarnya.
Kemampuan Gus Dur dalam melakukan positioning juga menempatkan NU sebagai salah satu kekuatan Islam dunia yang diakui secara global, terutama dalam upaya menyejajarkan Islam dengan demokratisasi dan HAM di Indonesia.
"Banyak tokoh Islam di dunia, tetapi yang memiliki kualitas dan kapasitas untuk menunjukkan bahwa Islam kompatibel dengan gerakan pro-demokrasi dan sangat suportif terhadap HAM itu Gus Dur,” kata Hikam.
Menurutnya, Gus Dur tidak bergerak sendiri, melainkan menggunakan paradigma yang dikembangkan para ulama NU, yang kemudian merumuskan tiga ukhuwah, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah wathaniyah.
Editor:
