Arina.id - "Tanah palestina, sejarahnya, serta tempat sucinya tidak untuk dijual dan bukan merupakan proyek investasi," demikian ditegaskan Abu Rudeineh, Juru Bicara Kepresidenan Negara Palestina. Pernyataan itu sekaligus menegaskan penolakan terhadap ide gila Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu yang diamini Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu.
Donald Trump bahkan menyebut Gaza sebagai "situs pembongkaran". Ia menyatakan bahwa warga Palestina tidak punya pilihan selain relokasi. Trump juga ingin melihat Yordania dan Mesir menerima warga Palestina dari Jalur Gaza. Trump juga mengatakan bahwa AS akan "mengambil alih" Gaza dan bertanggung jawab atas pekerjaan rekonstruksi di wilayah tersebut.
Adapun Presiden Palestina Mahmoud Abbas, memperkuat pernyataan Abu Rudeineh dengan menegaskan penolakan terkait seruan apa pun untuk memindahkan rakyatnya dari Gaza. "Palestina tidak untuk dijual," katanya seraya menegaskan kembali posisi Palestina bahwa tidak ada bagian wilayahnya -- termasuk Gaza, Tepi Barat, atau Yerusalem -- yang akan dilepaskan.
Pernyataan Abbas tersebut disampaikan di sela pertemuan Komite Sentral Fatah di Ramallah, Tepi Barat, Rabu, kata kantor berita Palestina, Wafa. Abbas menekankan pentingnya mematuhi legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab sebagai dasar bagi setiap resolusi politik atas masalah Palestina.
Ia menyambut baik pernyataan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed pada Rabu saat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Dalam pertemuan itu, Zayed menolak tegas upaya pengusiran rakyat Palestina dari Jalur Gaza seraya menekankan pembangunan Gaza harus dihubungkan dengan jalan menuju perdamaian menyeluruh.
Komite Sentral Fatah juga menolak semua seruan pemindahan warga Palestina dari Gaza atau bagian mana pun dari tanah Palestina yang diduduki Israel.
Komite itu menekankan bahwa "rencana semacam itu ditakdirkan gagal, mengingat adanya penentangan yang jelas dari pihak-pihak Arab dan internasional, yang menganggapnya sebagai pelanggaran hukum dan legitimasi internasional."
Komite memuji keteguhan Yordania, Mesir, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya yang telah menolak upaya pengusiran warga Palestina atau melemahkan hak-hak sah mereka. Inisiatif Perdamaian Arab yang diadopsi KTT Liga Arab di Beirut pada 2002 menyerukan pembentukan negara Palestina yang diakui dengan batas wilayah tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Seruan pembentukan negara Palestina itu merupakan imbalan atas pengakuan negara-negara Arab terhadap Israel dan normalisasi hubungan.
Namun, Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengisyaratkan bahwa ia akan "mengambil alih" Gaza dan memindahkan penduduknya guna membangun kembali wilayah kantong Palestina itu menjadi apa yang disebutnya "Riviera Timur Tengah." Gagasan Trump itu ditolak keras dunia Arab dan negara-negara lain karena hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.
Mesir janji negara Arab mampu rekonstruksi Gaza
Sementara itu, dikutip dari Sputnik, Mesir dan negara-negara Arab lainnya menegaskan komitmen membantu Gaza. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly. Ia menyanggupi mampu merekonstruksi Jalur Gaza yang hancur akibat agresi Israel dalam waktu tiga tahun ini.
"Periode rekonstruksi Jalur Gaza bisa memakan waktu tiga tahun. Mesir dan negara-negara Arab mampu menyelesaikan hal tersebut hanya dalam tiga tahun," ucap Madbouly dalam konferensi pers rutin Pemerintah Mesir, Rabu (19/02/2025).
Mesir sebelumnya juga menolak ide 'bahlul' Trump dan Netanyahu merelokasi warga Gaza ke Mesir. Ia kemudian menggalang solidaritas negara-negara Arab untuk membantu Gaza. Madbouly kemudian menyatakan segera menyampaikan gagasannya kepada publik terkait rekonstruksi Gaza agar tetap dikuasai Palestina.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan pihaknya telah mengembangkan rencana yang komprehensif dan rumit terkait rekonstruksi Jalur Gaza. Gencatan senjata di Jalur Gaza yang berlaku sejak 19 Januari 2025 memastikan adanya pertukaran sandera Israel di Gaza dengan tahanan-tahanan Palestina dari penjara Israel.
Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tercapai melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat pada 15 Januari 2025. Enam kali pertukaran tahanan telah berlangsung dalam tahap pertama gencatan senjata yang mensyaratkan pertukaran 33 sandera Israel dengan sekitar 1.500 tahanan Palestina dalam 42 hari.
Selain itu, jumlah bantuan kemanusiaan yang memasuki Jalur Gaza terus bertambah hingga 600 truk per hari, termasuk 50 truk pembawa bahan bakar, sejak hari pertama gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut juga mengizinkan warga Gaza yang mengungsi di Gaza selatan untuk kembali ke wilayah Gaza utara.
Editor:
