Arina.id - Menteri Luar Negeri Mesir Badr Mohamed Abdel-Aty menegaskan komitmen negaranya tidak akan membiarkan rencana Israel membangun 3.400 uni perumahan di area E1 wilayah Tepi Barat Palestina.
Menurut dia, rencana negeri Zionis--yang dipercaya sebagai pengejawantahan pesan ilahiah--itu jelas tidak bisa diterima sebab melanggar hukum internasional.
Abdel-Aty berbicara di depan forum Organisasi Negara-negara Islam (OKI) di Jeddah Arab Saudi. Dalam forum itu ia menegaskan bahwa Israel sudah melanggar Konvensi Jenewa dan bertujuan memisahkan utara dari selatan, merusak prospek pembentukan negara Palestina yang layak.
Ia juga menolak rencana konsep 'Israel Besar' yang dikampanyekan kelompok sayap kanan Zionis. "Rencana itu hanya sebuah ilusi yang hanya akan memicu konflik," katanya seperti dikutip dari media Mesir, Amwal Al-Ghad, Senin 25 Agustus 2025.
Dia juga menegaskan dukungan Mesir secara tegas dan menekankan Palestina telah merdeka pada 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Mesir pun menyambut dukungan baru-baru ini oleh beberapa negara yang mulai seirama mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Abdel-Aty kemudian menyinggung pidato presidennya, Abdel Fattah El Sisi pada 27 Juli 2025 yang menolak pengungsian warga Palestina. Ia menekankankan bahwa Mesir tidak akan mendukung apa yang ia sebuh sebagai ketidakadilan sejarah.
Dia mengulangi pesan Sisi bahwa normalisasi antar Israel dan negara-negara di sekitarnya tidak akan terjadi kecuali aspirasi sah warga Palestina terpenuhi.
Sebelumnya, pada awal Agustus, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dirinya berada dalam misi historis dan spiritual dan secara emosional terhubung dengan visi "Israel Raya".
Konsep "Israel Raya" menggambarkan perluasan wilayah Israel dengan mencaplok sebagian wilayah Suriah, Yordania, Lebanon, dan Mesir serta seluruh wilayah Palestina, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Konsep ini menyinggung sejumlah negara di Timur Tengah dan memantik perlawanan dari mereka.
Editor:
