Jakarta, Arina.id — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, Jambi, dan Riau menjadi sorotan dunia.
Kabut asap yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal, tetapi juga menyeberang ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan Thailand.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut penyebab utama kebakaran berasal dari pembukaan lahan hutan oleh orang-orang menggunakan metode pembakaran.
Kondisi ini diperparah oleh angin kencang yang membuat api menjalar lebih cepat dan sulit dikendalikan. Di Riau, Satuan Tugas Karhutla mencatat telah menetapkan 51 orang sebagai tersangka dalam kasus pembakaran lahan.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, Oscar Anugrah mengatakan gangguan kesehatan ini adalah dampak paling langsung dan terasa dari Karhutla.
Asap pekat yang mengandung partikel PM2.5 (partikulat sangat halus), karbon monoksida, sulfur dioksida, dan berbagai zat berbahaya lainnya, terhirup oleh jutaan orang.
"Akibatnya, terjadi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), pneumonia, asma, iritasi mata, dan masalah kulit," ujarnya kepada Arina.id, Sabtu 08 Agustus 2025.
Oscar menyebut kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis menjadi yang paling menderita.
Karhutla juga berdampak pada kerusakan lahan gambut. Saat terbakar, lapisan gambut yang tebal, yang terbentuk selama ribuan tahun, hancur dalam hitungan hari atau minggu.
"Ini menyebabkan penurunan permukaan tanah (subsidence), hilangnya kemampuan gambut sebagai spons alami penyimpan air, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan ekstrem di musim kemarau, serta kerusakan struktur tanah yang sangat sulit dipulihkan," kata Dia.
Kebakaran Juga menghancurkan habitat alami berbagai flora dan fauna. Spesies endemik dan dilindungi seperti harimau sumatera, orangutan, gajah, berbagai jenis burung, dan tumbuhan langka, kehilangan rumah mereka atau mati terpanggang.
Laju kepunahan spesies meningkat drastis, mengancam keseimbangan ekosistem dan mengurangi kekayaan biodiversitas yang tak ternilai harganya.
"Setiap tahun kita mendapati pola yang sama kebakaran terjadi di wilayah yang itu-itu saja, milik korporasi yang sama, dan hingga kini tidak ada penindakan serius," ungkapnya.
Akibat ulah korporasi yang melanggar, rakyat yang harus menanggung sesaknya asap dan rusaknya lingkungan. "Kami menegaskan bahwa karhutla adalah kejahatan ekologis yang tidak boleh dimaklumi," ujarnya.
Temuan ini juga menunjukkan kegagalan sistematis dalam pengawasan dan penegakan hukum atas aktivitas korporasi di sektor perkebunan dan kehutanan.
"Kami mendesak agar korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi terbakar segera diperiksa dan ditindak tegas, termasuk pencabutan izin jika terbukti lalai atau sengaja membakar," ungkapnya.
Menurut Oscar, Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga soal hak hidup rakyat yang terancam oleh asap dan kehancuran ekologis.
Ketua Dewan Daerah Walhi Riau, Jasmi menambahkan karhutla yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan menurunnya kualitas udara. Dalam beberapa hari kualitas udara masuk kategori sangat tidak sehat.
"Pemerintah wajib melakukan pencegahan dan menindak tegas pelaku serta mengevaluasi perizinan korporasi," ujarnya.
Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian menyoroti praktik pembukaan lahan hutan dan gambut oleh perusahaan. Berdasarkan catatan Walhi, setidaknya terdapat 800 perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.
Menurutnya, aktivitas itu telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Khususnya pada lahan gambut, yang secara alami berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan air dalam volume besar. Jika rusak, kemampuannya untuk menahan kebakaran akan hilang.
"Dari kondisi itu, sebenarnya Walhi menegaskan bahwa karhutla akan terus berulang setiap tahun jika pemerintah tidak melakukan aksi korektif terhadap situasi ini," tegasnya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan kepada kepala daerah untuk menegakkan hukum yang berlaku, serta mengimbau perusahaan maupun petani untuk tidak melakukan pembukaan lahan sawit.
"Saya sudah diskusi dengan Pak Gubernur, masalah regulasi harus ditegakkan lagi. Jangan lagi ada pembukaan-pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan. Kita ingin aturan ditegakkan. Kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi," kata Gibran dilansir Antara.
Terbaru, Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 01 Agustus 2025 memberikan arahan agar langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas segera dipersiapkan.
"Kepala Negara juga memberikan arahan untuk langkah pencegahan dari potensi timbulnya kebakaran hutan akibat cuaca panas, serta membahas perkembangan di sektor ekonomi, pertanian, dan kelautan," ucap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis.
Data Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat hingga Juni 2025, Karhutla telah terjadi di 27 provinsi di Indonesia dengan total luas lahan terbakar mencapai 8.594,49 hektare. Sementara itu, BMKG melaporkan bahwa sepanjang tahun ini telah terjadi 120 peristiwa kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.
Editor:
