Jakarta, Arina.id - Jumlah penduduk miskin di Indonesia versi Bank Dunia (World Bank) pada 2024 masih tinggi, sebesar 60,3 persen dari total populasi penduduk 285 jiwa, didasarkan pada standar penghasilan menengah ke atas (upper midle income country). Artinya, ada 171 juta lebih masyarakat Indonesia hidupnya masih runyam berdasar paritas daya belinya atau purchasing power parity (PPP) sebesar USD 6,85 per kapita setara Rp 115.080 (kurs Rp 16.800 / USD).
Sementara penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan menengah ke bawah (lower midle income country) juga masih tinggi, sebesar 17,5 persen dengan penghasilan USD 3,65 per kapita setara Rp 61.320.
Untuk klasifikasi negara miskin ini, Bank Dunia memang membaginya menjadi dua: negara miskin dengan ukuran garis kemiskinan penduduk berpenghasilan menengah ke atas dengan range pengeluaran konsumsi antara USD 4,516 hingga 14,005, dan penduduk berpenghasilan menengah ke bawah dengan range antara USD 1,146 sampai 4,515 per kapita. Namun intinya, dari kedua indikator itu sama-sama masuk kategori miskin.
Potret penduduk miskin Indonesia tersebut terangkum dalam Macro Poverty Outlook World Bank edisi April 2025. Bank Dunia juga memasukkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin terbesar nomor empat dunia. Dengan urutan dari yang tertinggi mulai dari Afrika Selatan (63,4 persen), Namibia (62,5 persen), Botswana (61,9 persen), lalu Indonesia (60,3 persen). Kemudian Guatemala (57,3 persen), Guinea Khatulistiwa (57 persen), Armenia (51 persen), Fiji (50,1 persen), Georgia (35,6 persen) dan Gabon (34,6 persen).
Kabar gembiranya, jumlah penduduk miskin Indonesia ini kecenderungannya turun dalam waktu tiga tahun belakangan ini. Dengan garis ukur upper midle income, pada 2022 jumlah penduduk miskin sebesar 62,6 persen, turun di 2023 menjadi 61,8 persen, lalu 2024 sebesar 60,3 persen. Sementara untuk garis ukur lower midle income-nya juga terus turun, pada 2022 sebesar 19.1 persen, 2023 sebesar 17,5 persen dan 2024 sebesar 15,6 persen.
Pendapatan penduduk yang kecil itu kontras dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang mematok target ambisius masuk menjadi negara dengan pendapatan penduduk tinggi pada 2045. Untuk mencapai visi tersebut, Indonesia perlu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi hingga minimal 6 persen per tahun, bahkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan 8 persen pada 2029.
Namun, perlambatan produktivitas dan berbagai hambatan struktural membuat target ini menjai kian berliku dan menghadapi banyak hambatan. Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 bertahan di angka 5 persen, didorong oleh kuatnya permintaan domestik dan belanja terkait pemilu. Inflasi juga menurun ke 2,3 persen dari 3,7 persen pada tahun sebelumnya didorong oleh faktor pemulihan produksi pertanian dan stabilisasi harga.
Kenaikan upah riil sebesar 3,3 persen turut menurunkan angka kemiskinan hingga 1,9 poin menjadi 15,6 (2024) persen dari 17,5 persen (2023), jika menggunakan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah (LMIC). Namun, angka tersebut masih jauh dari garis kemiskinan ekstrem yang dipakai Bank Dunia secara global.
Di sisi lain, kondisi ketenagakerjaan pun masih rapuh. Meski pengangguran menurun menjadi 4,8 persen, setengah pengangguran meningkat menjadi 8,5 persen pada Februari 2024. Sektor manufaktur, terutama tekstil, mengalami pelambatan tajam yang menyebabkan lonjakan PHK hingga 20,2 persen. Kemudian, Bank Dunia juga menyoroti rendahnya rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia, yakni 12,7 persen—terendah di antara negara berpendapatan menengah.
Potensi pajak yang hilang diperkirakan mencapai 6,4 persen dari PDB. Hal ini menghambat ruang fiskal untuk membiayai agenda pembangunan jangka panjang seperti Visi Indonesia 2045. Meski demikian, ada secercah harapan. Inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam target Bank Indonesia, sementara tingkat kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 11,5 persen pada 2027.
Selanjutnya, pembentukan dana kekayaan negara (Danantara) dan pengeluaran untuk program sosial seperti Program Makanan Bergizi diharapkan bisa memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Namun, Bank Dunia mengingatkan bahwa ketidakpastian kebijakan perdagangan, volatilitas harga komoditas, serta lemahnya kepercayaan investor masih menjadi risiko besar. Tanpa reformasi struktural yang menyeluruh, pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan stagnan di rata-rata 4,8 persen selama 2025–2027.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 mencapai 5,03 persen. Angka ini menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2023 yang tercatat sebesar 5,05 persen (year-on-year). Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional untuk tahun 2026 berada dalam rentang 5,2 persen hingga 5,8 persen. Proyeksi tersebut mempertimbangkan tantangan global dan ketidakpastian ekonomi yang masih akan mewarnai tahun-tahun mendatang.
"Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi termasuk hilirisasi sumber daya alam dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia," kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (20/5/2025).
Menurut dia, laju pertumbuhan ini menjadi fondasi kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan. Namun optimisme Sri Mulyani dipatahkan Peneliti Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, Riza A. Pujarama.
Ia menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sulit dicapai jika tidak ada perubahan signifikan dalam struktur ekonomi domestik. "Perlu dilakukan percepatan transformasi ekonomi dengan dukungan kondisi sosial domestik yang mendukung," ujar Riza kepada Arina.id, Jumat (23/5/2025).
Menurut dia, sejumlah hambatan masih membayangi upaya mencapai pertumbuhan tinggi, antara lain ekspor yang masih didominasi komoditas tanpa nilai tambah, birokrasi yang belum efisien, produktivitas yang rendah, kualitas SDM dan teknologi yang tertinggal, serta ekosistem investasi yang belum kondusif. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi yang lebih maju.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu fokus pada sektor-sektor yang memiliki efek berganda tinggi, seperti industri manufaktur dan pertanian. "Selain itu, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat," tegas Riza.
Editor:
