Arina.id - Pernyataan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya yang meminta agar disediakan fasilitas alat bantu seksual bagi warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan (lapas) bagi yang belum menikah dan membutuhkan viral di media sosial. Permintaan itu seiring dengan inisiasi Komisi XIII untuk menyediakan bilik asmara dan alat bantu seks bagi warga binaan sebagaimana dilansir dari cnnindonesia.com.
Inisiasi kebijakan tersebut dinilai sangat humanis dan merupakan bentuk reintegrasi bagi warga binaan untuk bisa hidup normal, mengingat kebutuhan biologis merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan mereka, dan agar mental dan fisik mereka terjaga, serta siap kembali hidup normal di masyarakat.
Wacana usulan tersebut menimbulkan polemik dan perdebatan, terutama para praktisi agama. MUI secara tegas menanggapi wacana itu dengan hukum haram sebagaimana dilansir dari mui.or.id. MUI juga menganjurkan kepada Willy Aditya agar mencabut pernyatannya karena dianggap melanggr norma moral dan syariat yang disampaikan di ruang publik.
Jika dibahas dalam kacamata hukum syariat, wacana kebijakan alat bantu seks jelas tidak bisa dibenarkan, apalagi diwujudkan meskipun bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Pasalnya, menggunakan alat bantu seks termasuk dalam kajian Islam disebut dengan istilah istimnā’.
Istimnā’ diartikan sebagai usaha mengeluarkan sperma tanpa hubungan seks baik halal maupun haram, sebagaimana catatan dalam Ensiklopedia Fikih Kuwait [vol. 4, hlm. 97] berikut:
إخراج المني بغير جماع، محرما كان، كإخراجه بيده استدعاء للشهوة، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته
Artinya: istimnā’ adalah mengeluarkan sperma dengan selain hubungan seksual, baik haram seperti dengan tangannya sendiri untuk membangkitkan libido, atau tidak haram seperti dengan tangan istrinya.
Kegiatan menggunakan alat bantu seksual disebut dengan masturbasi. Banyak sekali dalil dan pendapat ulama yang secara eksplisit dan tegas mengharamkan praktik ini jika dilakukan dengan diri sendiri, dan tidak dilakukan oleh pasangan sah.
Catatan ulama klasik tidak meyebutkan jelas terkait alat bantu seks, tetapi keharamannya bisa disimpulkan secara konseptual, yakni melakukan self sex baik dengan tangan, maupun menggunakan alat bantu.
Meskipun keharamannya menjadi suatu pengetahuan kolektif di antara masyarakat muslim, sebagian ulama madzhab Hanafi memperbolehkan dengan catatan untuk meredam gejolak libido yang tidak bisa terkendali, sebagaimana catatan lanjutan dalam Ensiklopedi Fikih Kuwait berikut:
وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشهوة المفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنى فهو جائز في الجملة، بل قيل بوجوبه، لأن فعله حينئذ يكون من قبيل المحظور الذي تبيحه الضرورة، ومن قبيل ارتكاب أخف الضررين.
Artinya: Jika istimnā’ dengan tangan dilakukan untuk meredam syahwat yang bergejolak dan tidak bisa terkendali yang dikhawatirkan akan merambah kepada praktik perzinahan, maka boleh, bahkan dikatakan bisa wajib, sebab tindakan itu termasuk dalam keharaman yang boleh dilakukan karena kondisi mendesak, dan termasuk dalam kategori mengambil tindakan yang paling ringan dari dua hal yang haram. (vol. 4, hlm. 98.).
Memfasilitasi alat bantu seksual bagi warga binaan wanita yang tidak bersuami sebagaimana wacana Komisi XIII DPR RI di atas perlu dikaji secara mendalam. Sasaran kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan norma keagamaan sebagai warga negara yang beragama. Begitu juga kondisi mental masing-masing warga binaan terkait pengendalian syahwat.
Wacana kebijakan tersebut mungkin saja bisa dicanangkan atas dasar agar tidak terjadi penyimpangan seksual sesama jenis (lesbian) di dalam lapas jika menggunakan pola pikir fikih Hanafi di atas, karena aktivitas seksual sesama wanita dosanya sama dengan perzinahan, sebagaimana keterangan berikut:
فَأَمَّا السِّحَاقُ وَهُوَ إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ فَهُوَ مَحْظُورٌ كَالزِّنَا وَإِنْ خَالَفَهُ فِي حَدِّهِ
Artinya: Siḥāq adalah aktivitas seksual sesama wanita, hukumnya haram sebagaimana zina, meskipun pidananya tidak sama sebagaimana hukum ḥād zina. (Ali bin Muhammad al-Mawardi, Al-Ḥāwi al-Kābīr, [Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1999], vol. 13, hlm. 224.).
Akan tetapi, bukan berarti kebijakan itu mengabaikan langkah-langkah preventif yang tidak menabrak keharaman, seperti perintah berpuasa untuk mengendalikan libido sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah bagi orang-orang yang tidak mampu menikah sedang dia mempunyai syahwat seksual.
Kebolehan masturbasi dalam madzhab Hanafi bukan memperbolehkan seseorang melakukannya secara rutin. Legalitas tersebut terjadi secara insidental, yakni ketika libidonya meningkat secara tiba-tiba dan tidak mampu dia kendalikan, sehingga dikhawatirkan akan terlampiaskan kepada perzinahan atau seks sesama jenis.
Kondisi seperti itu seakan menjadikan seseorang dihadapkan kepada dua hal yang berbahaya di depan matanya, dan dia tidak bisa menghidar dari keduanya secara bersamaan, maka dia harus memilih salah satu dari keduanya yang memiliki skala risiko lebih rendah.
Kebijakan itu bisa saja dilegalkan, hanya saja teknisnya harus benar-benar disesuaikan dengan konsep akhaffu al-Ḍarain yang bersifat insidentil, untuk menghindar dari praktik seks sesama jenis, dan tidak dijadikan sebagai rutinitas, dan mengutamakan kepada wanita-wanita pengidap hiperseksualitas.
Pada intinya, hukum Fikih terkait masturbasi dengan alat bantu seksual, baik untuk wanita biasa atau warga binaan lapas tetap diharamkan sebagaimana dalil-dalil dan pendapat para ulama. Hanya saja, bagi warga binaan yang mempunyai gangguan hiperseksualitas yang tidak bisa tertahan dan tidak bisa terkendali, dia boleh menggunakan atas dasar menghindari perzinahan atau hubungan seksual sesama jenis.
Editor:
